Pansus Banjir Terbentuk, Anies Ogah Pusing

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 27 Februari 2020
Pansus Banjir Terbentuk, Anies Ogah Pusing

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak mau memusingkan keputusan anggota DPRD DKI yang telah membentuk panitia khusus (Pansus) Banjir.

Sebab saat ini, kata Anies, Pemprov DKI tengah fokus bersiaga dalam menghadapi musim penghujan yang akan mengguyur wilayah Jakarta hingga bulan Maret mendatang.

Baca Juga

Pemprov DKI Janji Keruk Sungai dan Saluran Air Atasi Banjir

"Yang penting pada fase ini sekarang kita fokusnya siaga, musim hujan terus berjalan," kata Anies di DPR RI, Jakarta, Kamis (27/2).

Anies melanjutkan, jajaran Pemprov DKI saat juga sedang bekerja menjalankan program-program dalam penanggulangan bencana banjir di ibu kota. Tapi sayangnya Anies tak memaparkan program apa yang lagi dikerjakan dalam pengentasan permasalahan banjir ini.

"Kemudian semua program program akan kita jalankan. Sebagian sudah bisa langsung dijalankan, sebagian perlu waktu karena harus menunggu air surut," papar Anies.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menyampaikan keterangan di sela-sela acara peletakkan batu pertama museum Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di Jakarta, Rabu (26/2/2020). ANTARA/Aji Cakti
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menyampaikan keterangan di sela-sela acara peletakkan batu pertama museum Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di Jakarta, Rabu (26/2/2020). ANTARA/Aji Cakti

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun mengklaim bahwa banjir yang mengepung 294 Rukun Warga (RW) pada Selasa (25/2) kemarin airnya sudah mulai surut.

"Alhamdulillah sekarang ini sudah bisa dikatakan surut," cetus Anies.

Baca Juga

Bela Anies, Fadli Zon: Banjir Sudah Ada Sejak Zaman Belanda

Seperti diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi telah menyetujui pembentukan Pansus Banjir di DPRD DKI. Pansus tersebut dibuat untuk mencari solusi dalam pencegahan dan penanganan banjir di ibu kota.

Pembentukan Pansus ini sesuai dengan ketentuan pasal 65 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam pasal 115, disebutkan dalam membentuk Pansus, jumlah anggotanya paling banyak 25 orang anggota dewan.

"Telah disepakati bahwa DPRD Provinsi DKI Jakarta membentuk Panitia Khusus Banjir," kata Prasetio Edi dalam suratnya, Kamis (26/2).

Baca Juga

Sebanyak 1.253 PNS DKI Cuti dengan Alasan Banjir

Berikut jumlah anggota Pansus Banjir yang ditentukan untuk tiap fraksi yakni:

1. Fraksi PDI Perjuangan: 6 orang.

2. Fraksi Partai Gerindra: 5 orang.

3. Fraksi PKS: 4 orang.

4. Fraksi Partai Demokrat: 2 orang.

5. Fraksi PAN: 2 orang

6. Fraksi PSI: 2 orang

7. Fraksi Partai NasDem: 2 orang.

8. Fraksi Partai Golkar: 1 orang.

9 Fraksi Partai PKB-PPP: 1 orang.

Tambah Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN, Zita Anjani. Zita mengatakan, untuk anggota pansus disarankan yang bisa memahami permasalahan banjir di Jakarta dan dapat menampung aspirasi fraksi terkait penanganan banjir. (Asp)

#Pansus DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
DPRD DKI membahas Raperda P4GN bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia mengatakan, pemberantasan narkoba akan dipertegas,
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
Indonesia
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Fraksi Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI melalui Dinkes memperketat izin penjualan obat keras seperti tramadol dan alprazolam guna mencegah penyalahgunaan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Indonesia
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
DPRD DKI Jakarta mengusulkan pencabutan izin usaha permanen bagi tempat hiburan malam (THM) yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
Indonesia
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menggeser fokus kesiapsiagaan ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
Frengky Aruan - Minggu, 18 Januari 2026
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Indonesia
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Pembangunan monorel di Ragunan ternyata masih sebatas wacana. DPRD DKI Jakarta mengatakan, bahwa belum ada anggaran khusus dalam APBD.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Indonesia
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Anggota DPRD DKI dari PSI menyoroti kondisi Pasar Sunan Giri Pulogadung yang dinilai berbahaya. Pasar Jaya diminta melakukan revitalisasi total.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Indonesia
DPRD DKI Minta Revitalisasi Pasar Rakyat Jangan Cuma Proyek Seremonial Belaka
Ismail menyarankan agar Perumda Pasar Jaya menerapkan konsep pengembangan kawasan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPRD DKI Minta Revitalisasi Pasar Rakyat Jangan Cuma Proyek Seremonial Belaka
Indonesia
No Mercy untuk Bandar! Raperda P4GN Jadi Benteng Terakhir Lindungi Generasi Emas Jakarta dari Sabu Hingga Ekstasi
Secara sosiologis, meluasnya penyalahgunaan narkoba di Jakarta memerlukan kebijakan yang adaptif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
No Mercy untuk Bandar! Raperda P4GN Jadi Benteng Terakhir Lindungi Generasi Emas Jakarta dari Sabu Hingga Ekstasi
Indonesia
Masih Punya Nilai Ekonomis, Bongkaran Besi Tiang Monorel Dinilai Jadi Urusan Adhi Karya
Judistira mengingatkan agar eksekusi di lapangan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Masih Punya Nilai Ekonomis, Bongkaran Besi Tiang Monorel Dinilai Jadi Urusan Adhi Karya
Indonesia
3 Warga Cilincing Tewas Tersengat Listrik saat Banjir, DPRD DKI Soroti Anggaran Rp 2,8 Triliun
Tiga warga Cilincing tewas tersengat listrik saat banjir. DPRD DKI pun menyoroti anggaran Pemprov DKI senilai Rp 2,8 triliun.
Soffi Amira - Selasa, 13 Januari 2026
3 Warga Cilincing Tewas Tersengat Listrik saat Banjir, DPRD DKI Soroti Anggaran Rp 2,8 Triliun
Bagikan