Andika Pratama
MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerapkan standar yang sama dalam menangani buronan.
Alasannya, jangan sampai keberhasilan mengekstradisi pembobol Bank BNI, Maria Pauline Lumowa, dari Serbia diartikan lain oleh publik.
Baca Juga
Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Upaya Tutupi Malu Yasonna atas Bobolnya Djoko Tjandra
"Jangan sampai nanti orang menduga berlomba-lomba menonjolkan prestasinya karena takut di-reshuffle," kata Fadli.
Fadli membandingkan upaya Kemenkum HAM menangani Maria Lumowa dengan proses pencarian terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.
Menurut dia, Djoko Tjandra begitu mudah lolos keluar dan masuk Indonesia hingga bisa mendapatkan e-KTP. Padahal, satu-satunya pintu seseorang bisa keluar masuk Indonesia melalui Imigrasi.
"Kecuali dia masuk masjid melalui perbatasan yang tidak ada penjaganya. Jadi menurut saya tidak mungkin bisa lolos kalau imigrasinya tidak aware terhadap keluar masuk orang," tuturnya.
Mantan Wakil Ketu DPR RI itu menantang Kemenkum HAM untuk mengakhiri pelarian Djoko Tjandra seperti yang mereka lakukan terhadap Maria.
"Kalau prestasi itu terus-menerus, mereka yang buron ditangkapi, bukan kemudian ada peristiwa ini baru menonjol jadinya," ucap dia.
Baca Juga
Lurah Grogol Selatan Dinonaktifkan Terkait e-KTP Djoko Tjandra
Isu reshuffle mengemuka setelah Presiden Jokowi secara terbuka melontarkan ancaman bakal mengganti menteri-menteri yang performanya kurang memuaskan. Ancaman itu Jokowi sampaikan saat membuka rapat kabinet paripurna di Istana beberapa waktu lalu.
Survei Indonesia Political Opinion (IPO), misalnya, menempatkan Yasonna paling layak untuk di-reshuffle. Sebanyak 64,1 persen responden menginginkannya. (Knu)
