Yohannes Abimanyu
MerahPutih - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyebut Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) cacat secara Prosedural dan Konstitusional.
Menurutnya, secara prosedural belum ada yang mendesak untuk dikeluarkannya Perppu tersebut.
"Secara prosedural belum ada kegentingan sehingga Perppu harus dikeluarkan," kata Fadli saat mengisi diskusi "Cemas Perppu Ormas" di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7).
Sebaliknya, Fadli menuding pemerintah terlalu paranoid dengan penerbitan Perppu ini.
"Ga ada tuh yang mendesak soal ormas, yang memaksa itu sulitnya cari pekerjaan, kemiskinan, pendidikan," ujarnya.
Lagi pula, penerbitan Perppu bertentangan dengan konstitusi. Negara melindungi kebebasan berserikat yang termanifestasi oleh ormas.
"Ini jelas cacat konstitusional, Pemerintah berani membubarkan ormas yang jelas-jelas dilindungi UUD," terangnya.
Dengan demikian, secara pribadi maupun Partai, jelas ini harus ditolak.
"Gerindra belum secara formal bersikap masih dikaji dan didalami, namun secara logika ini harus ditolak," tandasnya. (Fdi)
Baca juga berita terkait berikut ini: Jubir HTI: Sudah Tahu, Pasti Kami Pertama yang Dibidik Perppu Ormas
