Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Komisi I DPR, Fadli Zon menyebut pemerintah Joko Widodo kurang tanggap dalam mencegah penyebaran COVID-19. Kurang sigapnya pemerintah terlihat dari aturan yang seakan membelenggu terutama dalam penetapan pembatasan sosial berskala besar.
"Seharusnya, di tengah situasi sangat darurat, pemerintah tak perlu menunggu Peraturan Pemerintah selesai untuk menetapkan status karantina wilayah atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), atau lockdown," kata Fadli dalam keterangannya, Senin (30/3).
Baca Juga:
Peraturan pemerintah baru mulai digodok setelah jumlah kasus COVID- 19 menginjak angka ribuan. "Apa yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi wabah ini too little and too late," jelas Fadli.
Ia menambahkan, ada UU No.6/2018 tentang Karantina Kesehatan seharusnya sudah cukup menjadi dasar konstitusional bagi pemerintah untuk menetapkan status karantina wilayah.
Dalam pasal 98, dikatakan UU tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni 8 Agustus 2018. "Bukan disebut berlaku ketika peraturan pelaksana selesai disusun," jelas dia.
Berlaku dan bisa diterapkannya suatu UU tidak ditentukan peraturan di bawahnya (PP). Kecuali ada ketentuan ygmang mengatur tegas dan Idealnya UU No.16/2018 sudah dilengkapi PP sebagai pelaksana.
"Tapi saat ini kondisinya jauh dari ideal ran mendesak perlu kebijakan tegas pemerintah pusat," sesal Waketum Gerindra ini.
Fadli melihat, ketidaktegasan pemerintah pusat selama ini mengakibatkan sejumlah kepala daerah berani mengambil inisiatif masing-masing menerapkan local lockdown.
Meskipun menurut UU Karantina Kesehatan pasal 49 -terlepas dari perbedaan istilah- penetapan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat.
"Ini menandakan, kebijakan pusat gagal memotret kecemasan dan kenyataan di daerah," sebut Fadli zon
Fadli menganggap, pemerintah pusat bahkan kehilangan wibawa dan kepercayaan dari publik dalam penanganan Covid-19.
"Sebab, di tengah keterbatasan kewenangan, sejumlah kepala daerah, seperti Papua, Tegal, Tasikmalaya, Toli-Toli, Payakumbuh dan Aceh, berani mengambil risiko untuk keselamatan warga mereka di atas kepentingan lainnya," tutup Fadli Zon.
Baca Juga:
Pantau Pintu Air Manggarai, Anies: Hingga Sore 236 RW Masih Terendam Banjir
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menyebut pemerintah tengah menyiapkan payung hukum yang berkaitan dengan karantina wilayah dalam menghadapi pandemi virus Corona. Mahfud menyebut payung hukum itu akan disusun dalam peraturan pemerintah atau PP.
"Saat ini saya sedang berkumpul dengan teman-teman untuk menyiapkan semacam rancangan peraturan pemerintahnya karena memang harus diatur oleh peraturan pemerintah," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung kepada wartawan, Jumat (27/3). (Knu)
