Erick Thohir dan Budi Gunadi Sambangi KPK

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 08 Januari 2021
Erick Thohir dan Budi Gunadi Sambangi KPK

Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (8/1). (Foto: MP/Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (8/1).

Kedua menteri Kabinet Indonesia Maju itu tiba di gedung KPK sekitar pukul 14.00 WIB. Namun, Erick Thohir dan Budi Gunadi tak banyak berkomentar mengenai kehadiran mereka lembaga antirasuah.

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, Erick Thohir dan Budi Gunadi akan beraudiensi dengan pimpinan KPK mengenai pengadaan vaksin.

Baca Juga:

Sepanjang 2020, Dewas KPK Terima 247 Surat Pengaduan

"Hari ini KPK menerima kunjungan Menteri BUMN, Erick Thohir dan Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk melakukan audiensi terkait pengadaan vaksin," kata Ipi dalam keterangannya, Jumat (8/1).

Budi Gunadi dan Erick Thohir diterima oleh dua pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar dan Alexander Marwata serta Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dan jajaran Kedeputian Pencegahan.

Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (8/1). (Foto: MP/Istimewa)
Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (8/1). (Foto: MP/Istimewa)

Selain Budi Gunadi dan Erick Thohir, pertemuan ini turut dihadiri Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma Honesti Basyir, Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto, dan Irjen Kementerian Kesehatan Murti Utami.

Dalam pertemuan ini, akan disampaikan mengenai perkembangan pengadaan vaksin dan program vaksinasi yang rencananya dimulai pada 13 Januari mendatang.

Baca Juga:

Kasus Bansos, KPK Geledah 2 Kantor di Gedung Patra Jasa

Melalui audiensi ini, KPK diharapkan memberikan masukan terkait rencana pengadaan dan pemberian vaksin tersebut.

"Lebih lanjut kami akan informasikan hasil diskusi," ujar Ipi. (Pon)

Baca Juga:

14 Tahanan KPK Terkonfirmasi Positif COVID-19

#KPK #Vaksinasi #Erick Thohir
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pungli RPTKA Diduga Telah Berlangsung Lama, KPK Telusuri Era Hanif Dhakiri
KPK menduga praktik pungli pengurusan RPTKA di Kemnaker telah terjadi sejak era Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 46 menit lalu
Pungli RPTKA Diduga Telah Berlangsung Lama, KPK Telusuri Era Hanif Dhakiri
Indonesia
KPK Kembali Periksa Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
KPK kembali memeriksa eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Hal itu terkait kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
KPK Kembali Periksa Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan kendala utama lembaga antirasuah saat ini ke DPR.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih
Berita Foto
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP
Ketua KPK Setyo Budiyanto (tengah) mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 28 Januari 2026
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP
Indonesia
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
Sistem yang membuka celah gelap dinilai menjadi motor penggerak korupsi yang selama ini luput dari perhatian mendalam
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
Indonesia
KPK Tegaskan OTT Jadi Pintu Masuk Pengungkapan Kasus Yang Lebih Besar
saat ini pelaku korupsi menggunakan pola layering (pelapisan) guna menyamarkan aliran dana dan tidak lagi secara fisik menyerahkan uang hasil rasuah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Tegaskan OTT Jadi Pintu Masuk Pengungkapan Kasus Yang Lebih Besar
Indonesia
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
Praktik suap kini tidak lagi dilakukan dengan cara konvensional seperti pertemuan langsung dan serah terima uang secara fisik.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
Indonesia
KPK Gunakan AI untuk Periksa LHKPN, Ribuan Pejabat Dinilai dengan Sistem Skor
KPK mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk pemeriksaan LHKPN pada 2025. Ribuan pejabat dinilai dengan sistem skor dan bendera merah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Gunakan AI untuk Periksa LHKPN, Ribuan Pejabat Dinilai dengan Sistem Skor
Indonesia
Sepanjang 2025, KPK Tangani 48 Perkara Suap dan Lakukan 11 OTT
Ketua KPK mengungkap lembaganya melakukan 11 OTT dan menangani 48 perkara penyuapan atau gratifikasi sepanjang tahun 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
Sepanjang 2025, KPK Tangani 48 Perkara Suap dan Lakukan 11 OTT
Indonesia
Perkuat Asset Tracing, KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp 1,53 Triliun ke Kas Negara
KPK telah mengembalikan aset korupsi senilai Rp 1,53 triliun ke kas negara. KPK kini terus mengoptimalkan asset recovery.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Perkuat Asset Tracing, KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp 1,53 Triliun ke Kas Negara
Bagikan