Profil dan Sepak Terjang Wamen Imipas Silmy Karim yang tengah Dicari KPK

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Profil dan Sepak Terjang Wamen Imipas Silmy Karim yang tengah Dicari KPK

Wamen Imipas Silmy Karim/ dok Ditjen Imigrasi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - NAMA Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim menjadi pusat perhatian publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan tengah melacak keberadaannya. Langkah itu diambil KPK setelah operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap izin tinggal di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Sebelum terseret dalam pusaran kasus hukum ini, Silmy Karim dikenal luas sebagai birokrat moncer dan mantan bankir profesional yang memiliki reputasi mentereng di dunia korporasi dan pertahanan nasional.

Silmy bahkan sempat dijuluki sebagai 'direktur utama spesialis penyelamat BUMN sakit'.


Silmy lahir di Tegal, Jawa Tengah, pada 19 November 1974. Ia menempuh pendidikan dasar hingga tinggi di Jakarta.

Silmy meraih gelar sarjana ekonomi (S-1) dari Universitas Trisakti dan melanjutkan magister ekonomi (S-2) di Universitas Indonesia. Di luar jalur akademik konvensional, Silmy memiliki ketertarikan mendalam pada manajemen pertahanan nasional.

Baca juga:

Dicari-cari Terkait OTT Imigrasi, Wamen Silmy Karim Diimbau Kooperatif Datang ke KPK



Ia merupakan lulusan dari berbagai lembaga pendidikan militer dan pertahanan elite internasional, antara lain Naval Postgraduate School (NPS), Amerika Serikat (bidang manajemen pertahanan), Harvard University, Amerika Serikat, NATO School, Oberammergau, Jerman.

Sebelum terjun penuh ke dunia birokrasi kementerian, nama Silmy Karim berkibar di sektor industri strategis milik negara (BUMN). Ia berulang kali ditugasi pemerintah untuk membenahi perusahaan-perusahaan negara yang sedang mengalami krisis keuangan kronis.

PT Pindad (Persero) (2014–2016): Di bawah kepemimpinannya, produsen senjata nasional ini berhasil meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar ekspor.

PT Barata Indonesia (Persero) (2016–2018): Silmy melakukan restrukturisasi besar-besaran pada perusahaan manufaktur alat berat ini untuk mengembalikan profitabilitasnya.

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2018–2023): Ini merupakan pencapaian paling fenomenal dalam karier korporasinya. Ia sukses merestrukturisasi utang raksasa senilai puluhan triliun rupiah dan membalikkan keadaan dari kerugian beruntun selama 8 tahun menjadi perusahaan yang mencetak laba bersih.

Reputasi apiknya di sektor BUMN membawa Silmy masuk ke lingkaran birokrasi tinggi. Pada Januari 2023, ia resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Selama menjabat dirjen, ia gencar mengampanyekan digitalisasi sistem paspor dan peluncuran kebijakan Golden Visa untuk menarik investasi asing.

Karier birokrasinya mencapai puncak ketika Presiden Prabowo Subianto menunjuknya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Oktober 2024, mendampingi Menteri Agus Andrianto di kementerian baru tersebut.

Selain itu, Silmy juga tercatat pernah menduduki posisi strategis sebagai Komisaris Independen di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sejak Mei 2023.(knu)

Baca juga:

Menteri Agus Minta Wamennya Silmy Karim Segera Menyerahkan Diri ke KPK



#KPK #Silmy Karim #Wamen Imipas
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ruang Kerja Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Belum Tersentuh Penggeledahan KPK
KPK menegaskan tidak menggeledah ruang Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Fokus operasi pada tiga dirjen terkait kasus suap HGB Summarecon.
Wisnu Cipto - Kamis, 17 September 2026
Ruang Kerja Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Belum Tersentuh Penggeledahan KPK
Indonesia
KPK Geledah Kementerian ATR/BPN usai OTT Summarecon, 3 Ruang Dirjen Disasar
KPK menggeledah Kementerian ATR/BPN usai OTT kasus Summarecon. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti.
Soffi Amira - Kamis, 17 September 2026
KPK Geledah Kementerian ATR/BPN usai OTT Summarecon, 3 Ruang Dirjen Disasar
Indonesia
KPK Kembali Panggil Bebizie, Diperiksa sebagai Saksi Kasus Rita Widyasari
KPK kembali memanggil Bebizie Sri Mulyati sebagai saksi dalam pengembangan perkara Rita Widyasari yang berkaitan dengan gratifikasi batu bara dan TPPU.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
KPK Kembali Panggil Bebizie, Diperiksa sebagai Saksi Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Kasus Suap HGB Bergulir, KPK Geledah Ruangan Dirjen ATR/BPN
KPK menggeledah sejumlah lokasi di kantor ATR/BPN, termasuk ruangan Dirjen Lampri, terkait penyidikan dugaan suap pengurusan HGB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Kasus Suap HGB Bergulir, KPK Geledah Ruangan Dirjen ATR/BPN
Indonesia
Kasus Suap HGB Bogor Makin Melebar, IM57+ Desak KPK Jerat Korporasi
IM57+ Institute mendesak KPK mempertimbangkan penetapan korporasi sebagai tersangka, selain individu yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Kasus Suap HGB Bogor Makin Melebar, IM57+ Desak KPK Jerat Korporasi
Indonesia
KPK Sinyalir Banyak Pengembang dan Individu di Sektor Properti Harus Suap BPN
“Dugaannya praktik-praktik terkait dengan layanan pertanahan ini melibatkan banyak entitas swasta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/9).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
KPK Sinyalir Banyak Pengembang dan Individu di Sektor Properti Harus Suap BPN
Indonesia
KPK Tangkap Pejabat ATR/BPN, Nusron Wahid Tidak Hadiri Rapat di DPR
Ossy memastikan Nusron tidak sedang dalam kondisi sakit dan dirinya tetap berkomunikasi dengan Menteri ATR/Kepala BPN tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
KPK Tangkap Pejabat ATR/BPN, Nusron Wahid Tidak Hadiri Rapat di DPR
Indonesia
KPK Bongkar Aliran Uang Kasus HGB, Summarecon Berpeluang Jadi Tersangka Korporasi
KPK membuka peluang menetapkan PT Summarecon Agung Tbk sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 September 2026
KPK Bongkar Aliran Uang Kasus HGB, Summarecon Berpeluang Jadi Tersangka Korporasi
Indonesia
KPK Ungkap Awal Kasus Suap HGB Summarecon, Berawal dari Sengketa Tanah dengan Ahli Waris
KPK mengungkap dugaan suap pengurusan HGB Summarecon di Bogor berawal dari sengketa tanah dengan sejumlah ahli waris.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 September 2026
KPK Ungkap Awal Kasus Suap HGB Summarecon, Berawal dari Sengketa Tanah dengan Ahli Waris
Indonesia
Fahd El Fouz Kembali Jadi Tersangka Korupsi, KPK: Ini Ketiga Kalinya
Fahd El Fouz kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi HGB ATR/BPN. KPK menyebut ini kali ketiga Fahd terjerat perkara korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 September 2026
Fahd El Fouz Kembali Jadi Tersangka Korupsi, KPK: Ini Ketiga Kalinya
Bagikan