Erick Ingin Gandeng Jepang Kembangkan Kereta Api di Sumatera

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 April 2023
Erick Ingin Gandeng Jepang Kembangkan Kereta Api di Sumatera

Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Konferensi Tingkat Tinggi Kelompok Tujuh (G7) akan digelar di Hiroshima, Jepang, pada bulan Mei mendatang. Pertemuan ini akan dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat kerja sama terutama dalam bidang investasi.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Indonesia akan membicarakan potensi kerja sama dengan Jepang terkait ekosistem dan peta biru (blue print) kereta api di Jawa dan Sumatera.

Baca Juga:

Erick Thohir akan Undang Keluarga Timnas Indonesia U22 saat Lebaran

"Yang akan kita diskusikan lagi adalah rapat G7 dan Indonesia diundang di Hiroshima. Saya sudah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan dan pihak jepang untuk melihat peta biru kereta api di Jawa dan Sumatera,” kata Menteri Erick.

Jepang, kata Erick, adalah salah satu negara yang memiliki penataan dan ekosistem perkeretaapian yang baik. Selain itu, dengan sistem kereta api yang optimal, diharapkan pula dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum sebagai moda sehari-hari.

Pria yang juga Ketua Umum PSSI itu menambahkan, hal tersebut juga diharapkan mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi yang pada akhirnya juga ikut menggaungkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.

"Karena kalau kita ingin menekan penggunaan kendaraan pribadi, kereta adalah salah satu solusi yang tepat. Saya optimistis kalau kita bisa meningkatkan hubungan kita dengan Jepang ini menjadi solusi, karena Jepang menjadi salah satu negara dengan (ekosistem) kereta terbaik,” jelas Erick.

Khusus untuk penataan sistem kereta api di Sumatera, ia mengatakan hal itu perlu ditinjau baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

"Penyambungan kereta api di Sumatera itu belum dan harus dilihat dari jangka pendek dan panjang kalau kita ingin menekan penggunaan transportasi pribadi dengan kereta,” kata Erick.

Ia menegaskan, dalam tiga tahun terakhir, Indonesia terus giat mendorong daripada fasilitas perbaikan yang ada di kereta api, dan tentu ini perlu dukungan juga, kesuksesan ini dari masyarakat dan stakeholder pemerintah lainnya agar kita bisa melayani masyarakat.

"Maka kita perlu mendorong fasilitas perbaikan dan dukungan dari masyarakat serta stakeholder pemerintahan untuk mengayomi masyarakat dengan maksimal," papar Erick.

Baca Juga:

Erick Thohir Belum Laporkan Sanksi FIFA ke Presiden Jokowi

#BUMN
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Indonesia
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Dua WNA yang diangkat sebagai direksi Garuda Indonesia, diklaim Rosan, memiliki pengalaman puluhan tahun di industri penerbangan internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Bagikan