Menteri Perdagangan Blunder dalam Mengeluarkan Kebijakan Impor

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 15 November 2015
Menteri Perdagangan Blunder dalam Mengeluarkan Kebijakan Impor

Mendag Thomas T Lembong (kiri) berbincang dengan Menperin Saleh Husin (kanan) dan Kepala BKPM Franky Sibarani saat menghadiri Sosialisasi Desk Khusus Investasi (ANTARA FOTOHumas Kemendag)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Ekonomi - Menteri Perdagangan Thomas Lembong turut menciptakan destabilitas dengan mengambil langkah kebijakan impor garam dan bersitegang dengan Menteri KKP Pujiastuti. Thomas Lembong disebut-sebut sebagai pendatang baru yang tak memiliki basis pendukung dari parta politik.

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani menjelaskan seharusnya kegaduhan yang diciptakan Lembong juga membuat kinerja kabinet turut terganggu. Seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan oleh Menteri Lembong dengan mengimpor garam keluar negeri.

"Ditambah lagi selain soal impor garam, Lembong juga melakukan impor beras, yang justru kontraproduktif dengan gagasan swasembada pangan, menjadi prioritas Jokowi," kata Ismail saat ditemui usai memberikan keterangan pers mengenai Laporan Studi Kualitatif tentang Reshuffle Kabinet II: Kinerja Kabinet Kerja, di Kantor Setara Institute, Jakarta Pusat, Minggu (15/11).

Ismail mengakui banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Lembong aturan-aturan tentang impor beras dan garam dari luar negeri tanpa dikonsultasikan oleh kementeri terkait dan sangat mengganggu serta dibahas betul dalam rapat kabinet.

"Selain itu dia tidak memiliki dukungan politik yang kuat, dalam waktu yang sedikit menurut saya dia sudah membuat suatu kegaduhan di dalam kabinet kerja," tuturnya.

Menurut Ismail dari hasil penelusuran, dua bulan terkait dengan kebijakan-kebijakannya yang tidak terkoordinatif, selama ini pemerintah masih berdebat mengenai impor beras ternyata beras datang. Seharusnya fungsi dari kementerian Perdagangan harus dapat mengontrol pasar dan terus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait.

"Saya kira kedepannya Menteri Lembong harus dapat berkoordinasi dengan kementerian lain agar tidak 'blunder' dalam mengeluarkan kebijakan mengenai urusan urusan perdagangan," tandasnya.(abi)

Baca Juga:

  1. Jadikan Jokowi Brand Ambassador, Thomas Lembong Ingin Tiru Korea
  2. Thomas Lembong Ngarep Indonesia Punya Cold Storage Besar 3 Kali Lipat Lapangan Bola
  3. Thomas Lembong dari Bankir jadi Menteri Perdagangan
  4. Ketua IKAPPI Minta Menteri Perdagangan Perhatikan Pasar Tradisional
  5. Usai Sertijab Rahmat Gobel dan Thomas Lembong Selfie Bareng Wartawan
#SETARA Institute #Reshuffle Kabinet #Impor Kebutuhan Pokok #Menteri Susi #Susi Pudjiastuti #Menteri Perdagangan #Thomas Lembong
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PKB: Presiden Prabowo Pasti Punya Pertimbangan Matang
Isu reshuffle kini makin menguat. PKB pun menyerahkan sepenuhnya ke Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PKB: Presiden Prabowo Pasti Punya Pertimbangan Matang
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Tegaskan Dukung Keputusan Presiden
"Perombakan kabinet adalah kewenangan penuh Presiden. Presiden tentu memiliki pertimbangan yang sangat matang jika melakukan reshuffle kabinet,” ujar Daniel Johan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Tegaskan Dukung Keputusan Presiden
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
Purbaya Tegaskan Pergantian Wamenkeu Tergantu Dinamika Politik, Bisa Berubah-ubah
Terkait dengan waktu pelantikan Wamenkeu, Purbaya mengaku belum mengetahuinya secara pasti.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Purbaya Tegaskan Pergantian Wamenkeu Tergantu Dinamika Politik, Bisa Berubah-ubah
Indonesia
Tentukan Posisi Wamenkeu yang Ditinggalkan Thomas Djiwandono, Presiden Prabowo akan Minta Masukan Purbaya
Proses terkait dengan penetapan Thomas sebagai Deputi Gubernur BI masih belum rampung.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Tentukan Posisi Wamenkeu yang Ditinggalkan Thomas Djiwandono, Presiden Prabowo akan Minta Masukan Purbaya
Indonesia
Kursi Wamenkeu Kosong, KSP Qodari Akui Logis Bakal Ada Reshuffle Kabinet
Meski isu reshuffle menguat, Qodari menegaskan kepastian waktunya sepenuhnya berada di tangan Presiden.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Kursi Wamenkeu Kosong, KSP Qodari Akui Logis Bakal Ada Reshuffle Kabinet
Indonesia
Wamenkeu Jadi Deputi Gubernur BI, Presiden Belum Berencana Reshuffle Kabinet
Menurut Prasetyo, Presiden akan terlebih dahulu melakukan kajian dan meminta masukan dari Menteri Keuangan sebelum mengambil keputusan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Wamenkeu Jadi Deputi Gubernur BI, Presiden Belum Berencana Reshuffle Kabinet
Indonesia
SETARA Institute Kritik Rencana Libatkan TNI dalam Penanggulangan Terorisme
Rencana pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme tuai kritik. SETARA Institute menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan supremasi sipil dan sistem peradilan pidana.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
SETARA Institute Kritik Rencana Libatkan TNI dalam Penanggulangan Terorisme
Indonesia
Ledakan Masjid SMAN 72, Tanda Bahaya Ekstremisme di Kalangan Remaja
SETARA Institute menilai peristiwa ledakan ini bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan bentuk nyata ekstremisme kekerasan.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 November 2025
Ledakan Masjid SMAN 72, Tanda Bahaya Ekstremisme di Kalangan Remaja
Indonesia
SETARA Institute Sebut Gelar Pahlawan untuk Soeharto Langgar Amanat Reformasi dan Hukum
Ketua Dewan Nasional SETARA Institute menyoroti langkah politik Prabowo menuju rehabilitasi nama Soeharto semakin nyata.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
SETARA Institute Sebut Gelar Pahlawan untuk Soeharto Langgar Amanat Reformasi dan Hukum
Bagikan