Enggak Ada Mic di Meja Dewan, PSI: Apakah Ini Settingan?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 07 September 2020
Enggak Ada Mic di Meja Dewan, PSI: Apakah Ini Settingan?

Ilustrasi rapat paripurna DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Meraputih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mempertanyakan kenapa agenda rapat paripurna laporan Badan Anggaran DPRD DKI Hasil Pembahasan Terhadap Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Anggaran 2019, tak di fasilitasi mic meja wireless (mikrophone).

Hari ini sungguh sangat tidak wajar dari rapat-rapat sebelumnya, pasalnya sebanyak 101 anggota DPRD tak difasilitasi mikrophone. Biasanya saat rapat ada sebuah mic meja wireles yang berada di meja dewan.

Baca Juga:

DPRD DKI Sayangkan SKPD Tunda Pembangunan Jakarta karena Alasan COVID-19

Tapi hanya pimpinan DPRD DKI, Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang memiliki mic meja wireless.

"Mikrophone-nya nggak ada. Baru kali ini saya lihat rapat paripurna, anggota dewan tidak diberikan mikrophone, dicabutin dari mejanya, satu per satu dipretelin. Saya nggak ngerti apakah ini settingan atau apa?," Ujar Sekretaris PSI, Anthony Winza Probowo di DPRD DKI, Senin (7/9).

Menurutnya, dalam sebuah rapat lembaga pemerintah tidak diperbolehkan diskriminasi. Hanya pimpinan dan eksekutif yang diizinkan menggunakan mikrophone. Biasanya 106 anggota dewan sama-sama memiliki mic meja wireless.

"Dalam arti, ada yang pakai mikrophone dan ada yang nggak, sama-sama wakil rakyat. Dan kenapa sampai segitunya sih dicabut mikrophonenya? Tolong dijawab gitu," ungkapnya.

Sebanyak 12 orang anggota DPRD DKI Jakarta bolos pada rapat paripurna
Ilustrasi Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

Ia pun menyayangkan sidang hari ini. Apalagi agenda ini dilaksanakan saat pandemi virus corona. Bila mau pembicaraan di dalam forum rapat sangat tak elok berteriak-teriak. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebarkan virus corona ke orang lain.

"Hanya pimpinan, gubernur dan wagub di atas saja. Biasanya setiap satu meja ada satu. Kita lagi suasana Covid, nggak mungkin saya buka masker teriak-teriak interupsi," tutupnya.

Baca Juga:

Anggota DPRD Gadaikan SK Penetapan ke Bank DKI Untuk Pinjam Uang

Adapun PSI sendiri menjadi salah satu Fraksi yang workout dalam laporan Badan Anggaran DPRD DKI Hasil Pembahasan Terhadap Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Anggaran 2019. Fraksi lain yang workout Golkar, NasDem, PAN, PKB-PPP. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Bagikan