DPRD DKI Sayangkan SKPD Tunda Pembangunan Jakarta karena Alasan COVID-19

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 07 September 2020
DPRD DKI Sayangkan SKPD Tunda Pembangunan Jakarta karena Alasan COVID-19

Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/9) (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menyayangkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI yang menunda pembangunan ibu kota, karena alasan wabah virus corona menyerang Jakarta.

Sebab, kata Komisi A DPRD DKI, Lukmanul Hakim, tak semua anggaran SKPD dipotong untuk penanganan COVID-19. Harusnya SKPD yang anggaranya tak dipotong, melanjutkan pembangun Jakarta yang sudah direncanakan.

Baca Juga

Terapkan Hukuman Kontroversial Pelanggar PSBB, Pemprov DKI Dinilai Tak Serius

Lukmanul mengaku kerap mendapatkan aduan SKPD di dalam rapat komisi yang untuk menghentikan sementra rencana pembangunan DKI karena uang anggaran yang dimilik dipotong dialihkan ke COVID-19. Namun, Hakim tak membocorkan SKPD dan dinas mana saja yang beralasan seperti itu.

"Nah ini sekarang lagi covid, kadang dipake alasan juga sama SKPD atau dinas, tapi itu jangan menjadi alasan untuk menghambat pembangunan dan melayani masyarakat," kata Lukmanul Hakim di Jakarta Senin (7/9).

Politikus PAN ini berpendapat, bahwa ide atau gagasan Gubernur Anies Baswedan sangat baik dalam membangun kota Jakarta, hanya saja pelaksanaan rencana pembangunan ibu kota di tingkat SKPD dan dinas tidak berjalan baik. Akhirnya pembangunan Jakarta berantakan.

"Ketika rapat sama dinas dinas, itu semuanya melempem tidak jalan, kenapa? Karena itu dinas dinas hanya menyenangkan bos aja, ABS (Asal Bos Senang), sementara itu realita nya, implementasi dibawah tidak ada seperti itu," cetus dia.

Dengan begitu, ucap Hakim, DPRD DKI berpandangan Pemprov DKI belum bekerja serius dan maksimal dalam melayani masyarakat Jakarta. Sebab pembangunan ibu kota yang sudah direncanakan banyak yang tertunda.

Baca Juga

Bantah Jadi Sumber Klaster COVID-19, Ganjil Genap Dinilai Efektif Batasi Pergerakan Warga

"Belum kerja maksimal untuk dalam hal kepuasan masyarakat, banyak hak belum selesai," tutup Pria asli Aceh ini. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Bagikan