DPRD DKI Sayangkan SKPD Tunda Pembangunan Jakarta karena Alasan COVID-19

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 07 September 2020
DPRD DKI Sayangkan SKPD Tunda Pembangunan Jakarta karena Alasan COVID-19

Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/9) (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menyayangkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI yang menunda pembangunan ibu kota, karena alasan wabah virus corona menyerang Jakarta.

Sebab, kata Komisi A DPRD DKI, Lukmanul Hakim, tak semua anggaran SKPD dipotong untuk penanganan COVID-19. Harusnya SKPD yang anggaranya tak dipotong, melanjutkan pembangun Jakarta yang sudah direncanakan.

Baca Juga

Terapkan Hukuman Kontroversial Pelanggar PSBB, Pemprov DKI Dinilai Tak Serius

Lukmanul mengaku kerap mendapatkan aduan SKPD di dalam rapat komisi yang untuk menghentikan sementra rencana pembangunan DKI karena uang anggaran yang dimilik dipotong dialihkan ke COVID-19. Namun, Hakim tak membocorkan SKPD dan dinas mana saja yang beralasan seperti itu.

"Nah ini sekarang lagi covid, kadang dipake alasan juga sama SKPD atau dinas, tapi itu jangan menjadi alasan untuk menghambat pembangunan dan melayani masyarakat," kata Lukmanul Hakim di Jakarta Senin (7/9).

Politikus PAN ini berpendapat, bahwa ide atau gagasan Gubernur Anies Baswedan sangat baik dalam membangun kota Jakarta, hanya saja pelaksanaan rencana pembangunan ibu kota di tingkat SKPD dan dinas tidak berjalan baik. Akhirnya pembangunan Jakarta berantakan.

"Ketika rapat sama dinas dinas, itu semuanya melempem tidak jalan, kenapa? Karena itu dinas dinas hanya menyenangkan bos aja, ABS (Asal Bos Senang), sementara itu realita nya, implementasi dibawah tidak ada seperti itu," cetus dia.

Dengan begitu, ucap Hakim, DPRD DKI berpandangan Pemprov DKI belum bekerja serius dan maksimal dalam melayani masyarakat Jakarta. Sebab pembangunan ibu kota yang sudah direncanakan banyak yang tertunda.

Baca Juga

Bantah Jadi Sumber Klaster COVID-19, Ganjil Genap Dinilai Efektif Batasi Pergerakan Warga

"Belum kerja maksimal untuk dalam hal kepuasan masyarakat, banyak hak belum selesai," tutup Pria asli Aceh ini. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan