Andika Pratama
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menyayangkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI yang menunda pembangunan ibu kota, karena alasan wabah virus corona menyerang Jakarta.
Sebab, kata Komisi A DPRD DKI, Lukmanul Hakim, tak semua anggaran SKPD dipotong untuk penanganan COVID-19. Harusnya SKPD yang anggaranya tak dipotong, melanjutkan pembangun Jakarta yang sudah direncanakan.
Baca Juga
Terapkan Hukuman Kontroversial Pelanggar PSBB, Pemprov DKI Dinilai Tak Serius
Lukmanul mengaku kerap mendapatkan aduan SKPD di dalam rapat komisi yang untuk menghentikan sementra rencana pembangunan DKI karena uang anggaran yang dimilik dipotong dialihkan ke COVID-19. Namun, Hakim tak membocorkan SKPD dan dinas mana saja yang beralasan seperti itu.
"Nah ini sekarang lagi covid, kadang dipake alasan juga sama SKPD atau dinas, tapi itu jangan menjadi alasan untuk menghambat pembangunan dan melayani masyarakat," kata Lukmanul Hakim di Jakarta Senin (7/9).
Politikus PAN ini berpendapat, bahwa ide atau gagasan Gubernur Anies Baswedan sangat baik dalam membangun kota Jakarta, hanya saja pelaksanaan rencana pembangunan ibu kota di tingkat SKPD dan dinas tidak berjalan baik. Akhirnya pembangunan Jakarta berantakan.
"Ketika rapat sama dinas dinas, itu semuanya melempem tidak jalan, kenapa? Karena itu dinas dinas hanya menyenangkan bos aja, ABS (Asal Bos Senang), sementara itu realita nya, implementasi dibawah tidak ada seperti itu," cetus dia.
Dengan begitu, ucap Hakim, DPRD DKI berpandangan Pemprov DKI belum bekerja serius dan maksimal dalam melayani masyarakat Jakarta. Sebab pembangunan ibu kota yang sudah direncanakan banyak yang tertunda.
Baca Juga
Bantah Jadi Sumber Klaster COVID-19, Ganjil Genap Dinilai Efektif Batasi Pergerakan Warga
"Belum kerja maksimal untuk dalam hal kepuasan masyarakat, banyak hak belum selesai," tutup Pria asli Aceh ini. (Asp)
