Andika Pratama
MerahPutih.com - Kebijakan Ganjil Genap dinilai salah satu faktor menyebabkan angka penambahan COVID-19 di Jakarta. Pasalnya, beberapa pengendara memilih beralih ke angkutan umum hingga memicu penuebaran virus disana.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengklaim, aktivitas warga Ibu Kota menggunakan transportasi menurun selama sistem ganjil-genap (gage) diterapkan. Penurunan aktivitas tersebut juga diperkuat dengan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Baca Juga
Pelanggar Protokol Kesehatan di Sidoarjo Disanksi Berdoa di Makam Korban COVID-19
"Justru pergerakan warga ke pusat-pusat transportasi itu turun," kata Syafrin, saat dihubungi wartawan, Minggu (6/9).
Aktivitas warga menggunakan transportasi, kata Syafrin, yakni sekira dua persen. Data tersebut didapatkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dari hasil evaluasi tiap bulan.
"Jadi, angkanya sekira dua persen dari hasil evaluasi," ucap Syafrin.
Syafrin mengatakan, aktivitas warga Jakarta yang bepergian ke pusat perbelanjaan juga menurun.
"Jadi, terakhir kami dapatkan angka, contoh untuk pergerakan warga ke pusat makanan, ke toko bahan makanan. Kemudian ke toko-toko obat, itu turun angkanya sekira lima sampai persen," ucap Syafrin.
Namun, kata Syafrin, ternyata PSBB di Jakarta berdampak terhadap aktivitas warganya yang berkunjung ke taman taman.
"Jadi karena ada pembatasan gage alhasil aktivitasnya warga ke ruang terbuka hijau, ke taman-taman. Ini tentu yang kami harapkan, agar aktivitas mereka dalam menjaga kebugaran dilakukan di tempat yang terbuka selama tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan," tutup Syafrin.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, tingginya angka positif COVID-19 yang didominasi oleh pengguna transportasi umum merupakan konsekuensi dari adanya pemberlakuan kebijakan ganjil-genap di Ibu Kota.
"Kalau mendominasi (kasus COVID-19) di transportasi umum pada saat ganjil-genap, ya itu konsekuensi dari gage saya rasa," ujar Zita kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Zita mengungkapkan, pemberlakuan ganjil-genap pada dasarnya harus diseimbangi dengan ketersediaan moda transportasi sehingga bisa mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19.
"Ganjil-genap harus seimbang dengan kesiapan moda transportasinya. Kalau memang tidak cukup, sebaiknya ditiadakan dulu ganjil-genapnya" jelas Zita.
Dia menegaskan, peniadaan ganjil-genap menjadi penting dilakukan jika ternyata penumpukan ataupun ketidakdisiplinan protokol lainnya yang terjadi di transportasi umum.
Baca Juga
Kebijakan ganjil-genap yang kemudian menyebabkan tingginya kasus di transportasi umum itu menjadi semacam pelecut untuk dilakukan evaluasi.
"Kalau menumpuk pengguna transportasi umum, ya sudah pasti tinggi korelasinya dengan naiknya kluster COVID-19 moda transportasi umum," ungkapnya. (Knu)
