Empat Kali Anies Ajukan Jual Saham Bir Tapi Dicuekin DPRD DKI

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 05 Maret 2021
Empat Kali Anies Ajukan Jual Saham Bir Tapi Dicuekin DPRD DKI

Gubernur DKI Jakarta Aniea Baswedan meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap II untuk tenaga pendidikan di SMAN 70 Jakarta, Rabu (24/2/2021) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta mengaku sudah melakukan dua kali kajian soal pelepasan kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta.

"Satu terkait dengan review investasi saham di PT Delta Djakarta. Kemudian yang kedua kajian tentang rencana divestasi," ujar Sekretaris BP BUMD DKI, Riyadi di Jakarta, Jumat (5/3).

Baca Juga

Ketua DPRD DKI Tolak Penjualan Saham PT Delta, PKS: Mau Merusak Generasi Muda

Kajian tersebut, kata Riyadi, sudah dilaksanakan sekitar tahun 2018 lalu oleh Pemprov DKI bersama dengan konsultan terkait.

"Sejak surat pertama (surat kepada DPRD), dia (kajian) sudah ada," kata anak buah Anies Baswedan.

Riyadi mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah mengajukan sebanyak empat kali ke DPRD perihal penjualan saham minuman keras (miras) di PT Delta. Namun hingga kini belum ada jawaban dari Legislator DKI itu.

"Surat pertamanya Mei 2018, yang kedua Januari 2019, yang ketiga mei 2020 dan yang keempat Maret 2021," paparnya.

PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)
PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)

Riyadi menyampaikan, hingga sekarang ini Pemprov DKI belum pernah diundang Dewan Parlemen Kebon Sirih untuk membahan ihwal pelepasan saham minuman beralkohol. Padahal sudah 4 pengajuan terkait penjualan tersebut.

"Belum ada jawaban secara tertulis, setahu atau seingat saya belum ada jawaban secara tertulis," pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Wagub DKI, Ahmad Riza Patria mengatakan, jika pihaknya ingin sekali menjual saham bir di PT Delta. Delta merupakan produsen bir merek Anker, Carlsberg, hingga San Miguel.

Alasannya karena rencana itu merupakan bagian dari janji kampanye Anies-Sandi dalam kontestasi Pilkada DKI 2017 lalu.

"Saham delta itu memang kita upayakan. Kita akan jual kembali," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (1/3) lalu.

Riza menegaskan, kalau rencana penjualan saham bir itu belum mendapat restu dari DPRD DKI. Eksekutif pun kini terus mengajukan agar mendapatkan dukungan dari Legislator dalam menjual saham bir di Delta

Sebab politikus senior Gerindra kni berpendapat, pihaknya tidak bisa mengambil keputusan sendiri untuk melepas saham minuman beralkohol ini.

"Prinsipnya eksekutif sudah sepakat akan menjual saham tersebut kepada publik. Namun demikian, harus mendapatkan persetujuan DPRD. Kami menunggu respons teman-teman DPRD," jelas Riza. (Asp)

Baca Juga

Anies Hanya Kasih Jempol Ditanya Nasib Saham Bir di PT Delta

#Anies Baswedan #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan