Empat Kali Anies Ajukan Jual Saham Bir Tapi Dicuekin DPRD DKI

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 05 Maret 2021
Empat Kali Anies Ajukan Jual Saham Bir Tapi Dicuekin DPRD DKI

Gubernur DKI Jakarta Aniea Baswedan meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap II untuk tenaga pendidikan di SMAN 70 Jakarta, Rabu (24/2/2021) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta mengaku sudah melakukan dua kali kajian soal pelepasan kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta.

"Satu terkait dengan review investasi saham di PT Delta Djakarta. Kemudian yang kedua kajian tentang rencana divestasi," ujar Sekretaris BP BUMD DKI, Riyadi di Jakarta, Jumat (5/3).

Baca Juga

Ketua DPRD DKI Tolak Penjualan Saham PT Delta, PKS: Mau Merusak Generasi Muda

Kajian tersebut, kata Riyadi, sudah dilaksanakan sekitar tahun 2018 lalu oleh Pemprov DKI bersama dengan konsultan terkait.

"Sejak surat pertama (surat kepada DPRD), dia (kajian) sudah ada," kata anak buah Anies Baswedan.

Riyadi mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah mengajukan sebanyak empat kali ke DPRD perihal penjualan saham minuman keras (miras) di PT Delta. Namun hingga kini belum ada jawaban dari Legislator DKI itu.

"Surat pertamanya Mei 2018, yang kedua Januari 2019, yang ketiga mei 2020 dan yang keempat Maret 2021," paparnya.

PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)
PT Delta Jakarta. (Foto: MP/deltajkt.co.id)

Riyadi menyampaikan, hingga sekarang ini Pemprov DKI belum pernah diundang Dewan Parlemen Kebon Sirih untuk membahan ihwal pelepasan saham minuman beralkohol. Padahal sudah 4 pengajuan terkait penjualan tersebut.

"Belum ada jawaban secara tertulis, setahu atau seingat saya belum ada jawaban secara tertulis," pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Wagub DKI, Ahmad Riza Patria mengatakan, jika pihaknya ingin sekali menjual saham bir di PT Delta. Delta merupakan produsen bir merek Anker, Carlsberg, hingga San Miguel.

Alasannya karena rencana itu merupakan bagian dari janji kampanye Anies-Sandi dalam kontestasi Pilkada DKI 2017 lalu.

"Saham delta itu memang kita upayakan. Kita akan jual kembali," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (1/3) lalu.

Riza menegaskan, kalau rencana penjualan saham bir itu belum mendapat restu dari DPRD DKI. Eksekutif pun kini terus mengajukan agar mendapatkan dukungan dari Legislator dalam menjual saham bir di Delta

Sebab politikus senior Gerindra kni berpendapat, pihaknya tidak bisa mengambil keputusan sendiri untuk melepas saham minuman beralkohol ini.

"Prinsipnya eksekutif sudah sepakat akan menjual saham tersebut kepada publik. Namun demikian, harus mendapatkan persetujuan DPRD. Kami menunggu respons teman-teman DPRD," jelas Riza. (Asp)

Baca Juga

Anies Hanya Kasih Jempol Ditanya Nasib Saham Bir di PT Delta

#Anies Baswedan #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Bagikan