Elite PKB Usul Kakak Cak Imin Jadi Bakal Calon Gubernur Jatim

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 25 Juli 2024
Elite PKB Usul Kakak Cak Imin Jadi Bakal Calon Gubernur Jatim

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat memberikan keterangan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (21/7/2024). (ANTARA/Rio Feisal)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur (Jatim) Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim, diusulkan sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jatim. Usul itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid.

Jazilul meyakini kakak dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin itu, bisa menyaingi Khofifah Indar Parawansa yang diusung koalisi besar di Pilkada Jatim.

"Gus Halim karena kan ketua wilayah, kalau beliau maju mesin pasti langsung menyala. PKB itu mesin besar, mesin turbo di Jatim, 30 persen (kursi DPRD),” kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7).

Baca juga:

PDIP Tuduh PKS Main Aman Dukung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim

Menurut Jazilul, Gus Halim bisa menggerakkan mesin partai karena saat ini menjabat sebagai Ketua DPW PKB Jatim. Ia pun berharap usulan itu disambut baik oleh PDI Perjuangan (PDIP).

"Ini baru pendapat saya pribadi karena mengingat perlu figur yang langsung menghidupkan mesin. Siapa yang bisa menghidupkan mesin? Pak Halim Iskandar di Jatim," ujarnya.

Baca juga:

Demi Mediasi PKS-PKB, NasDem Tak Usulkan Cawagub Anies Baswedan

Kendati demikian, ia juga menyerahkan hal tersebut kepada Gus Halim. Pasalnya, Gus Halim terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta anggota legislatif terpilih untuk mundur bila ingin ikut pilkada.

"Tapi kan Gus Halim terpilih DPR RI. Makanya sekali lagi saya meminta kepada KPU, berikan aturan yang lebih tegas, terkait dengan aturan harus mundur,” pungkasnya. (pon)

#Pilkada 2024 #PKB #Pilkada Jatim
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Bantuan diberikan di sela peresmian Kantor Dewan Pengurus Wilayah PKB Kalimantan Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Indonesia
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Para relawan PKB telah mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak karhutla, seperti masker dan perlengkapan pendukung evakuasi lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Pemerintah memahami bahwa kritik memiliki fungsi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Bagikan