Eks Pimpinan KPK Berharap Kasus Novel Baswedan Tuntas Sebelum Hari Antikorupsi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 31 Oktober 2017
Eks Pimpinan KPK Berharap Kasus Novel Baswedan Tuntas Sebelum Hari Antikorupsi

Pimpinan KPK bersama sejumlah eks pimpinan KPK memberikan keterangan setelah adanya pertemuan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (31/10). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto berharap pihak kepolisian dapat menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan sebelum Hari Antikorupsi ‎9 Desember mendatang.

"Mudah-mudahan sudah ada titik jelas di 9 Desember di Hari Antikorupsi. Jadi di titik itu kita ingin mendorong terus menerus," ujar Bambang di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (31/10).

Menurut Bambang, tidak ada kemenangan yang gemilang tanpa diwarnai pengorbanan. Dia lalu menyinggung makna Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober lalu. Pasalnya, 60 persen pegawai KPK diisi oleh para generasi muda.

"Kamu tahu enggak kemarin baru 28 Oktober (Sumpah Pemuda) dan 10 November (Hari Pahlawan) enggak ada dalam sejarah pergerakan Indonesia itu tanpa kehebatan anak muda. KPK itu 60 persennya isinya anak-anak muda dan tidak ada kemenangan yang gilang-gemilang tanpa sacrifice (pengorbanan)," tegas Bambang.

Selain itu, alasan Bambang mendesak kasus Novel diungkap secepatnya lantaran tahun 2018 mendatang sudah memasuki tahun politik.‎ Di mana konsentrasi besar akan terkuras menuju pesta demoktas lima tahunan yang puncaknya di 2019.

"Nah, kalau sampai tahun ini upaya pemberantasan korupsi tak menunjukan titik terang, maka itu artinya seluruh upaya politik di 2019 bisa malah meligitimasi," ucapnya.

Lebih lanjut, Bambang meminta seluruh pihak yang akan berlaga di pertarungan politik untuk menempatkan prioritas pemberantasan korupsi. Pasalnya, hal tersebut termaktub dalam konstitusi negara.

"‎Kita ini sudah 72 tahun merdeka. Nah, upaya pemberantasan korupsi itu jadi salah satu pilar untuk menuntaskan janji pembukaan UUD 1945, jadi bukan sekedar nuntasin kasus Novel saja," pungkasnya. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Banyak Penyidik Dipolisikan, Abraham Samad Sebut KPK Perlu Konsolidasi

#Komisi Pemberantasan Korupsi #Pencegahan Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Berita Foto
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid (kiri) tiba untuk melakukan audiensi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 22 Oktober 2025
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Indonesia
Stranas PK Rilis 15 Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026 di Hakordia
Stranas PK merilis 15 aksi pencegahan korupsi 2025-2026 di Hakordia.
Soffi Amira - Senin, 09 Desember 2024
Stranas PK Rilis 15 Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026 di Hakordia
Indonesia
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Komposisi panel yang terdiri atas lima orang dari unsur pemerintah dan empat orang dari unsur masyarakat menimbulkan pertanyaan terkait isu independensi KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 12 Mei 2024
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Bagikan