Ekonomi Diyakini Pulih, Anies Ajukan APBD 2022 Rp 80 Triliun
Anies Baswedan. (Foto: Asropih)
MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta mengusulkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2022, sebesar Rp 80,15 triliun. Besaran tersebut dipicu tren kenaikan pendapatan pajak lantaran pemulihan perekonomian di Jakarta.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI memproyeksikan pendapatan di tahun 2022 sebesar Rp 74,25 triliun. Terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 53,17 triliun, Pendapatan Transfer Rp 17,71 triliun, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp3,36 triliun.
Baca Juga:
Wagub DKI: Target Pendapatan APBD DKI Turun Hingga 10 Persen
Sedangkan postur belanja dengan nilai Rp 72,10 triliun diproyeksikan untuk Belanja Operasi Rp 60,07 triliun, Belanja Modal Rp 9,42 triliun, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 2,51 triliun dan Belanja Transfer Rp 392,86 miliar.
"KUA-PPAS APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2022 kita terima dengan total sementara Rp 80,15 triliun," ucap Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi.
Namun demikian, lanjut Pras panggilan akrab Prasetyo Edi, pihaknya akan mendalami usulan tersebut dengan menyesuaikan dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
Kemudian, ucap dia, diperlukan sinkronisasi kegiatan belanja dengan skala prioritas kebutuhan warga saat ini.
Rapat Banggar terkait rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara APBD 2022 dilanjutkan di Hotel Grand Cempaka, Puncak Bogor, Jawa Barat.
"Sebelum (nantinya) dibawa ke komisi-komisi,” ungkap politikus asal PDI Perjuangan ini. (Asp)
Baca Juga:
PSI Tolak Pembahasan Anggaran Formule E di RAPBD DKI 2022
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Bui di Kasus Pemerasan Bos Skincare, Bayar Denda Rp 1 M
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya
Tensi Tinggi Dedi Mulyadi vs Purbaya Yudhi Sadewa Perkara Dugaan Deposito APBD Rp 4,1 Triliun
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang