Soffi Amira
MerahPutih.com - Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai berpotensi memicu gejolak di pasar keuangan.
Hal ini terjadi apabila pemerintah tidak segera memberikan penjelasan yang transparan mengenai alasan di balik keputusan tersebut.
Baca juga:
Perry Warjiyo Tinggalkan Kursi Gubernur BI, Alasan Pribadi Jadi Penyebabnya
Ekonom Sebut Kepercayaan Pasar Bergantung pada Pemimpin BI
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, kepercayaan pasar terhadap Indonesia sangat bergantung pada kepastian kepemimpinan bank sentral, terutama ketika nilai tukar rupiah masih berada di kisaran Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat.
Apa yang akan terjadi ketika gubernur bank sentral mengundurkan diri justru pada saat rupiah bergerak di sekitar Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat? Pertanyaan ini menjadi penting setelah konferensi pers 27 Juli 2026 mengatakan, bahwa Perry Warjiyo mundur dari jabatan Gubernur Bank Indonesia.
kata Achmad, Senin (27/7)
Menurutnya, hingga kini belum ada penjelasan langsung dari Perry mengenai alasan pengunduran dirinya. Kondisi tersebut dinilai dapat memunculkan spekulasi yang justru memperburuk sentimen pasar.
Ia menyebutkan, bahwa klarifikasi tersebut tidak boleh ditunda.
“Dalam pasar keuangan, kekosongan informasi mudah diisi oleh spekulasi, sementara spekulasi mengenai kepemimpinan bank sentral dapat bergerak lebih cepat daripada kemampuan pemerintah memberikan penjelasan,” ujarnya.
Baca juga:
Profil Destry Damayanti, Ekonom Perempuan yang Dipercaya Jadi Gubernur BI Sementara
Pergantian Gubernur BI tak Boleh Dianggap Biasa
Achmad menegaskan, Bank Indonesia merupakan lembaga independen, sehingga pergantian gubernurnya tidak dapat dipandang sebagai pergantian pejabat biasa.
Ia menilai, keberhasilan transisi kepemimpinan sangat bergantung pada transparansi pemerintah serta proses penunjukan pengganti yang profesional.
Apabila transisi berlangsung transparan, profesional, dan menjamin kesinambungan kebijakan, gejolak dapat dibatasi.
“Akan tetapi, jika pergantian tersebut dipersepsikan sebagai hasil tekanan politik atau upaya memperlemah independensi BI, dampaknya akan menjalar dari pasar valuta asing ke APBN, perbankan, dunia usaha, dan akhirnya rumah tangga,” katanya. (knu)
