Andika Pratama
MerahPutih.com - Penetapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus korupsi dinilai menjatuhkan citra Partai Gerindra. Apalagi partai itu kerap menyuarakan semangat anti korupsi.
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, dengan ditangkapnya alumni Swiss German University tersebut akan berdampak pada Partai Gerindra dan pendukung pemerintah lainnya.
Baca Juga
Alasannya sederhana, kata Jerry, Edhy Prabowo merupakan anak emasnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Bahkan, pria asal Muara Enim itu disebut-sebut sebagai tangan kanan ketum Gerindra.
"Bisa saja hubungan Gerindra dan koalisinya akan berpengaruh," kata Jerry kepada wartawan, Kamis (26/11).
Ia menilai, peristiwa ini bisa mengganggu Gerindra pada Pilpres 2024. Pasalnya, Menteri KP bagian kunci partai Gerindra apalagi istrinya anggota DPR dari partainya Prabowo Subianto.
"Pasti berdampak pada elektabilitas partai jika memang ditetapkan oleh KPK. Saat ini masih menggunakan asas praduga tak bersalah," kata Jerry.
Jerry pun menyebut, KPK mulai menancapkan gas untuk melakukan OTT. Ia juga mendesak agar KPK tak tebang pilih dalam memberantas korupsi.
"Apa itu menteri dari PDI-P, Golkar atau partai lainnya tetap KPK konsisten dan menjaga kredibilitas dan konsitensi lembaga anti rasuah ini," tambahnya.
Ia mengatakan, aspek politis tetap akan berpengaruh dari penangkapan Menteri KP ini.
"Ini pelajaran terhadap menteri yang lain agar bersih dari korupsi. Biar tetap diingat istilah 'Nama baik lebih berharga dari emas dan permata'," jelasnya.
Baca Juga
Menteri Edhy Mundur Dari Kabinet dan Partai Gerindra
Jerry pun memprediksi, Partai Gerinda akan mencari alternatif pengganti Edhy Prabowo sebagai menteri
"Mulai dari Sekjen Gerindra Ahmad Muzani atau Wakil Ketua DPR RI Zufmi Dasco Ahmad," terang dia.
Seperti diketahui, usai jumpa pers penetapan tersangka, Edhy Prabowo meminta maaf ke sejumlah pihak termasuk ke Partai Gerindra.
"Saya mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum," kata Edhy kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11) dini hari.
Edhy Prabowo juga mundur dari jabatannya sebagai menteri. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menjadi Menteri KP ad interim sejak Edhy ditangkap KPK.
"Saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar," sambung Edhy Prabowo.
Edhy Prabowo ditangkap KPK pada Selasa (24/11) menjelang tengah malam di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Saat itu Edhy Prabowo turun dari pesawat yang mengantarkannya dari Jepang.
Sebelumnya, Edhy Prabowo dan rombongannya melakukan kunjungan ke Hawaii, Amerika Serikat (AS) lalu pulang ke Indonesia dengan transit dulu di Jepang. Setelah 24 jam, Edhy Prabowo ditetapkan menjadi tersangka bersama 6 orang lainnya.
Edhy dijerat dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Penetapan tersangka ini dilakukan usai KPK melakukan gelar perkara.
KPK menyimpulkan adanya dugaan korupsi berupa penerimaan suap atau janji oleh penyelenggara negara.
KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. (Knu)
Baca Juga
