Dukungan PKB di Pilgub Jabar Jatuh kepada Siapa?

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 03 Agustus 2017
Dukungan PKB di Pilgub Jabar Jatuh kepada Siapa?

Muhaimin Iskandar. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengemukakan bahwa PKB membutuhkan waktu hingga pertengahan Agustus 2017 untuk memutuskan dukungan kepada salah satu dari enam bakal calon Gubernur Jawa Barat periode 2018-2022.

"Hari ini semuanya kami undang untuk menghadiri Musyawarah Wilayah PKB di Kota Bekasi agar visi dan misi mereka bisa diperdengarkan serta dipertimbangkan oleh oleh seluruh pengurus cabang di Jawa Barat," katanya di Kota Bekasi.

Hal itu dikatakan Muhaimin saat membuka kegiatan pembagian 1.000 paket sembako gratis kepada warga di Kelurahan Telukpucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekas, Rabu (3/8).

Keenam bakal calon itu di antaranya Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Ketua Kamar Dagang dan Industri Jabar Agung Suryamal Sutisno, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Ketua Tim Penggerak PKK Jabar Netty Heryawan dan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar.

Menurut dia, PKB juga telah melakukan penjaringan internal terhadap kader terbaiknya untuk maju sebagai bakal calon Pilgub 2018 yakni Sekjen PBNU Helmy Faishal.

"Untuk Helmy sangat bergantung pada koalisi lain," katanya.

Dikatakan Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar, seluruh pengurus DPC dari 27 kota/kabupaten se-Jabar akan memilah kandidat yang dianggap layak untuk diberikan dukungan berdasarkan penyampaian visi serta misinya.

"Kita juga akan ukur elektabilitas dan kapabilitasnya sebelum kita ajak berkomunikasi politik lebih intensif lagi," katanya.

Keputusan dukungan terhadap bakal calon juga akan didasari oleh hasil survei internal dan eksternal yang saat ini sedang berjalan.

"Mudah-mudahan paling telah pertengahan Agustus 2017 sudah keluar namanya yang akan kita dukung," katanya. (*)

Sumber: ANTARA

#Pilgub Jabar #PKB #Gubernur Jawa Barat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Bantuan diberikan di sela peresmian Kantor Dewan Pengurus Wilayah PKB Kalimantan Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Indonesia
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Para relawan PKB telah mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak karhutla, seperti masker dan perlengkapan pendukung evakuasi lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Pemerintah memahami bahwa kritik memiliki fungsi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Bagikan