Dukungan Perindo Menguntungkan Jokowi? Analisis Pengamat, Sih Seperti Ini

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 03 Agustus 2017
Dukungan Perindo Menguntungkan Jokowi? Analisis Pengamat, Sih Seperti Ini

Ketua Umum DPP Perindo Hary Tanoesoedibjo. (Foto: YouTube.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Ujang Komarudin menyatakan, Presiden Joko Widodo mendapatkan keuntungan jika didukung oleh Partai Perindo pada Pilpres 2019 mendatang.

Ujang menyebut, keuntungan tersebut berupa sumber keuangan dan jaringan. Pasalnya, Ketua Umum DPP Perindo Hary Tanoesoedibjo, merupakan pengusaha yang memiliki berbagai lini bisnis dan dekat dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Dia punya uang yang setiap saat bisa dicairkan. Bahkan, untuk membiayai Perindo pun, yang katakanlah belum muncul-muncul, itu sudah habis besar. Artinya bisa diambil pendanaan itu," kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Kamis (3/8).

"Sedangkan, tahu sendiri di politik butuh uang yang besar, 'kan untuk menjalankan roda organisasi dan pertarungan politik," kata dia.

Selain itu, Ujang menilai, Jokowi bakal mendapatkan keuntungan imaterial lain. Yakni, lawan politiknya berkurang, mengingat Perindo selama ini menjadi oposisi yang kerap mengkritisi kebijakan Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla.

"Sekecil apa pun lawan, ya, kalau harus disingkirkan, ya, disingkirkan. Tapi kalau bisa dirangkul, ya, dirangkul. 'Kan begitu kalau politik," katanya.

Direktur Eksekutif The Indonesia Political Review itu memprediksi, bergabungnya Perindo ke barisan pendukung pemerintah bakal memudahkan jalan Jokowi untuk kembali memenangkan pertarungan di Pilpres 2019 mendatang.

"Jadi, ya, HT (Hary Tanoe) mau enggak mau bagian daripada untuk skenario kedepan, karena harus diselesaikan sekarang. Kalau riak-riak sekarang ini tidak selesai, ya, 2019 berat. Maka, diselesaikan satu per satu," tandasnya. (Pon)

#Hary Tanoesoedibjo #Presiden Jokowi #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Bagikan