Dua Menteri Jokowi Tersandung Korupsi, ILUNI UI: Kinerja KPK Ini Prestasi Istimewa

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 08 Desember 2020
Dua Menteri Jokowi Tersandung Korupsi, ILUNI UI: Kinerja KPK Ini Prestasi Istimewa

Menteri Sosial Juliari P Batubara (baju hitam) saat menyerahkan bansos sembako kepada warga terdampak COVID-19. (ANTARA/HO.Humas Kemensos)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) memberikan apresiasi kepada KPK yang berhasil membongkar kasus dugaan korupsi yang melibatkan dua menteri kabinet.

"Kinerja KPK ini adalah prestasi istimewa, karena dilaksanakan berdasarkan UU KPK yang baru, yakni UU Nomor 19/2019," ujar Ketua Umum ILUNI UI, Andre Rahadian, di Jakarta, Selasa (8/12).

Baca Juga:

Merasa Difitnah Disebut "Memenjarakan" Edhy Prabowo, Ali Ngabalin Lapor Polisi

ILUNI UI memberikan apresiasi kepada KPK yang mampu membongkar dugaan korupsi dua menteri, yakni menteri kelautan dan perikanan terkait ekspor bibit benih lobster, serta menteri sosial terkait bantuan sosial pada pandemi COVID-19.

Dua kasus dugaan korupsi ini, diungkap berdasarkan aturan perundangan yang baru yakni UU Nomor 19/ 2019, di mana pada saat awalnya ada kekhawatiran pada sebagian elemen masyarakat bahwa regulasi ini akan memperlemah kinerja KPK.

KPK perlu menghilangkan kekhawatiran masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat, dengan terus menjaga dan meningkatkan kualitas kinerjanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Gedung KPK. Foto: ANTARA
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Gedung KPK. Foto: ANTARA

Ia menyampaikan, harapannya secara spesifik, pola kinerja KPK harus seimbang, baik dalam pencegahan maupun penindakan.

"Dalam konteks pencegahan terkait pada perilaku perorangan dan kesadaran individu, jadi penanganannya harus konsisten," tandas dia.

Kemudian, dalam konteks penindakan perlu untuk menciptakan kepatuhan di tataran kolektif, bahwa pelanggaran korupsi pada lembaga negara harus dipandang sebagai sosial-politik, menyangkut identitas dan integritas dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menimbulkan efek jera.

Baca Juga:

Mensos Juliari: Ya, Ya Nanti Saya Buat Surat Pengunduran Diri

Sementara itu, sebagaimana dikutip Antara, Ketua Pusat Kebijakan ILUNI UI, Mohammad J Avessina, menyatakan, ILUNI UI memberikan apresiasi terhadap kinerja KPK, bahwa budaya kerja yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik.

"Saya mengapresiasi kinerja KPK yang berhasil membongkar kasus dugaan korupsi dua menteri dalam waktu kurang dari sebulan," tutup dia. (*)

#Mensos Juliari #Edhy Prabowo #Mensos #KKP
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
KKP akan tetap mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai izin dan tidak merugikan masyarakat pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
Indonesia
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Tanggul beton di perairan Cilincing sudah mengantongi izin resmi berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Indonesia
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Hasil verifikasi KKP menemukan tanggul beton itu merupakan bagian dari proyek reklamasi pantai milik PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Indonesia
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Nelayan pesisir Jakarta mengeluhkan keberadaan tanggul beton yang membentang di Pesisir Cilincing.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Indonesia
Mensos Hentikan Bansos Pada 200 Ribu Penerima Akibat Bermain Judol, 300 Ribu Penerima Bakal Menyusul
Sebanyak dua persen orang penerima bansos merupakan pemain judol tahun 2024 dan terdapat 7,5 juta transaksi dengan nilai Rp 957 miliar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 Juli 2025
Mensos Hentikan Bansos Pada 200 Ribu Penerima Akibat Bermain Judol, 300 Ribu Penerima Bakal Menyusul
Indonesia
Anggaran Sekolah Rakyat Rp 1,1 Triliun, Alokasi Terbesar Buat Beli Laptop dan Seragam 15.000 Siswa
Pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat dikerjakan oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, dipimpin oleh Kementerian Sosial.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 Juli 2025
Anggaran Sekolah Rakyat Rp 1,1 Triliun, Alokasi Terbesar Buat Beli Laptop dan Seragam 15.000 Siswa
Indonesia
Mensos Beri Sinyal Bakal Jadikan Letkol Teddy Duta Sekolah Rakyat
Kementerian Sosial menyambut baik ide ini dan siap menindaklanjutinya, meskipun Seskab Teddy belum memberikan tanggapan resminya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
Mensos Beri Sinyal Bakal Jadikan Letkol Teddy Duta Sekolah Rakyat
Indonesia
Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP
Pulau Kapal Besar memiliki luas kurang lebih 0,088 Km persegi atau 8,8 hektare, sedangkan Pulau Kapal Kecil seluas 0,018 Km persegi atau 1,8 hektare.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP
Indonesia
Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
Mendorong agar KKP mampu melakukan peningkatan produktivitas dengan penggunaan teknologi budi daya ramah lingkungan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 Juli 2025
Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
Indonesia
Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
"Tetapi apabila pulau kecil itu boleh (dilakukan pemanfaatan) maka kalau dia belum punya izin (pemanfaatan), maka kita lakukan penyegelan dan kita minta mereka untuk melakukan proses legalisasi yang benar sekaligus kita lakukan sosialisasi," kata Trenggono.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 Juli 2025
 Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
Bagikan