Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Ketua Fraksi Golkar di DPR RI Melchias Markus Mekeng. Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kementerian ESDM.
“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SMT (Pemilik PT BORN, Samin Tan),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (19/9).
Baca Juga:
KPK Cegah Ketua Fraksi Golkar Melchias Mekeng ke Luar Negeri
Pemanggilan Mekeng ini merupakan kali ketiga setelah pada Rabu dan Senin awal pekan ini, politikus partai berlambang pohon beringin itu mangkir dari panggilan penyididik.
Lembaga antirasuah juga telah mencegah Mekeng dan Samin Tan bepergian ke luar negeri. Keduanya dilarang pelesiran ke negara luar untuk enam bulan ke depan.
Kasus suap pengurusan terminasi ini merupakan pengembangan dari kasus suap PLTU Riau-1 yang menjerat beberapa pihak. Samin sudah ditetapkan sebagai tersangka pada medio Februari 2019.
Samin Tan diduga menyuap Eni. Tujuan pemberian suap itu agar Eni membantu proses pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT AKT di Kementerian ESDM. PT AKT telah diakuisisi PT BORN.
Eni menyanggupi permintaan Samin Tan. Eni yang saat itu menjadi anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR menggunakan forum rapat dengar pendapat untuk memengaruhi pihak Kementerian ESDM.
Dalam proses penyelesaian, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq, di Kabupaten Temanggung. Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin Tan, dan tenaga ahli Eni Maulani Saragih.
Baca Juga:
Nasib Kompak Politikus Golkar Melchias Mekeng dan Tersangka Suap PLTU Riau-1
Pemberian pertama sebesar Rp4 miliar dilakukan pada 1 Juni 2018, dan pemberian kedua terjadi pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar. Total suap yang diterima Eni dari Samin Tan sebanyak Rp5 miliar.
Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Pon)
