DPT Amburadul, BPN Prabowo-Sandi: Para Pemilih Hantu Bermunculan

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 22 April 2019
DPT Amburadul, BPN Prabowo-Sandi: Para Pemilih Hantu Bermunculan

Diskusi BPN. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terus mempersoalkan data pemilih. Kecurangan yang terjadi akibat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 amburadul.

Sebagai upaya untuk menghadirkan Pemilu yang berkualitas, BPN bahkan telah tujuh kali melakukan audiensi formal ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Juru Bicara Tim IT BPN Prabowo-Sandi, Agus Muhammad Maksum mengatakan, tujuan utama audiensi ini untuk membahas potensi persoalan data DPT yang tidak wajar. Karena ada sekitar 17.553.708 kesamaan data DPT pada 3 April lalu‎ dengan 1 Juli, 31 Desember dan 1 Januari.

Diskusi BPN. (MP/Ponco Sulaksono)
Diskusi BPN. (MP/Ponco Sulaksono)

"Selain itu ada banyak data ganda. ‎Misalnya dalam satu Kartu Keluarga (KK) ada banyak sekali anggota keluarga. Kemudian ada ratusan pemilih dengan usia di atas 90 tahun dan 20 ribu pemilih berusia di bawah 17 tahun," ujarnya di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Senin (22/4).

‎Agus mengutarakan, pada 14 April 2019 lalu, pihaknya telah menyampaikan kepada KPU jika berbagai persoalan terkait data DPT berpotensi memunculkan kecurangan terstruktur, masif dan sistematis.

"Pemilu 2019 sudah berlangsung. Keadaannya sebagaimana kita ketahui, banyak sekali terjadi kecurangan. Yang tampak kepada kita itu surat suara 01 di coblos terlebih dahulu di banyak TPS," ungkapnya.

‎Di balik kondisi demikian, Agus menyayangkan hingga hari terakhir menjelang Pemilu, KPU tidak memberikan DPT yang betul-betul final. Padahal DPT sebelumnya ada beberapa perbaikan dalam DPTHP1 dan DPTHP2 karena ada banyak sekali kekeliruan.

"DPT bermasalah ternyata menjadi kenyataan. Para pemilih hantu muncul.‎ ‎Sebagai contoh, seorang ibu bernama Tri Susanti dari Surabaya, mendapati ada lima pemilih hantu menggunakan alamat rumahnya dan lima pemilih hantu tersebut ada dalam DPT. Hal ini sudah dilaporkan secara resmi ke Bawaslu Surabaya," bebernya.

Agus melanjutkan, selain fakta-fakta tersebut, pihaknya bersama Tim TV One juga pergi ke Bogor untuk mengecek nama-nama yang ada dalam DPT. Hasilnya hal yang sama pun terjadi. Di daerah itu, muncul nama-nama pemilih hantu yang masuk di dalam DPT.

"Di samping itu, ada kecurangan berkali kali di website resmi KPU. Hal tersebut layak disebut kecurangan karena kesalahannya sama dan berkali-berkali, Capres 02 dicurangi. Suaranya dikecilkan dan suara 01 dibesarkan. Bahkan KPU sendiri sudah mengakui adanya kesalahan kirim data," ucapnya.

Menurut Agus, jika diperhatikan beberapa hari ini, website KPU ‎terlihat cenderung mempertahankan keunggulan Jokowi-Makruf dikisaran 54 persen. Padahal, banyak sekali data bagi KPU untuk menginput data-data yang menunjukkan Prabowo-Sandi menang di banyak TPS.

"Bahkan website KPU memuat beberapa hasil pemilihan yang menunjukkan Jokowi-Makruf menang, tapi tanpa mencantumkan C1. Bagaimana rakyat bisa tahu jika KPU menyampaikan info yang benar, jika tanpa mencantumkan C1," tegasnya.

Ia mendesak, oknum KPU yang terlibat dalam manipulasi data harus segera ditindak tegas. Petugas KPU yang menginput data harus bisa dipastikan menjalankan tugas dengan adil, jujur dan profesional.

"‎Kita sangat menyayangkan sekali, Pemilu 2019 ternodai dengan kecurangan yang terstruktur, masif dan sistematis," tandasnya. (Pon)

Baca Juga: Analisis Formasi Menyerang Kubu Prabowo ke Kandang Jokowi yang Berujung Blunder

#Pilpres 2019 #Pemilu 2019 #Komisi Pemilihan Umum
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
Syarat pilkada ulang digelar bila calon tunggal tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen.
Wisnu Cipto - Kamis, 26 September 2024
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
ShowBiz
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Film Tepatilah Janji akan tayang terbatas di bioskop-bioskop tanah air, serta beberapa televisi nasional dan OTT.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Agustus 2024
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Indonesia
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Mengenai pihak-pihak yang akan dipanggil sebagai pihak terkait pada prinsipnya adalah mereka yang relevan dan dibutuhkan keterangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Indonesia
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Hal itu dikatakan Hasyim usai menjalani sidang perdana kasus dugaan asusila pada Rabu (22/5)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Indonesia
Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Tanggal 9-10 Maret
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan melakukan pengawalan dari awal hingga selesai. Besoknya, surat suara itu bakal dihitung bersamaan dengan hasil PSU dari metode TPS.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Maret 2024
Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Tanggal 9-10 Maret
Indonesia
Bupati Sidorajo Penuhi Panggilan KPK
Yang bersangkutan saat ini telah hadir
Angga Yudha Pratama - Jumat, 16 Februari 2024
Bupati Sidorajo Penuhi Panggilan KPK
Bagikan