Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPRD Soroti SPPG Solo Pekerjaan Warga Luar Kota, tak Kurangi Angka Pengangguran

Dwi AstariniDwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
DPRD Soroti SPPG Solo Pekerjaan Warga Luar Kota, tak Kurangi Angka Pengangguran

Wali Kota Solo Respati Ardi mengecek SPPG di Solo. (Foto: Merahputih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ADANYA Satuan Penyedia Pemenuhan Gizi (SPPG) di Solo mempekerjakan warga luar Solo disorot DPRD Solo. Langkah tersebut dianggap tak sejalan dengan program pemda untuk mengurangi angka pengangguran di Solo yang mencapai 12.000 orang. Wakil Ketua DPRD Solo Daryono mengatakan pentingnya melihat persoalan tersebut secara objektif dan menyeluruh. Terlebih ini menyangkut pekerjaan orang lain.

“Masalah tenaga kerja yang tidak banyak menyerap warga lokal memang perlu mendapat perhatian serius, tetapi tidak serta-merta bisa dipersalahkan hanya pada satu pihak,” kata Daryono, Sabtu (25/10).

Dia mendukung Wali Kota Solo Respati Ardi untuk menekan SPPG agar mengutamakan mempekerjakan warga Solo. Hal itu dilakukan agar jumlah angka pengangguran Solo bisa turun. “Cuma memang di lapangan tidak sesederhana itu. Bisa jadi lowongan yang dibuka tidak diminati warga Solo, atau mungkin informasinya belum tersosialisasi dengan baik,” katanya.

Menurut Daryono, pengalaman pribadinya di dunia usaha membuktikan persoalan rekrutmen tenaga kerja memang tidak mudah. Meski beroperasi di Solo, tidak selalu mudah mendapatkan tenaga kerja lokal. “Saya sendiri pernah mengalami. Waktu mencari pegawai untuk usaha saya di Solo, harapannya tentu bisa mempekerjakan orang Solo,” kata dia.

Baca juga:

Walkot Solo Ngamuk, SPPG Solo Pekerjakan Karyawan Luar Daerah sehingga tak Kurangi Pengangguran



Dia berharap pemkot bisa mencari solusi dengan memberikan pembekalan bagi calon pelamar pekerja SPPG agar bisa terserap. Daryono menegaskan baik Pemerintah Kota Solo maupun DPRD sebenarnya tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan SPPG. Program ini sepenuhnya merupakan kebijakan dan pelaksanaan dari pemerintah pusat melalui BGN.

“Kami ini ibaratnya cuma tuan rumah. Soal pegawai, bahkan titik lokasi berdirinya SPPG pun semuanya ditentukan pusat. Jadi jangankan masalah teknis seperti siapa yang diterima bekerja, yang lebih prinsip saja kita tidak dilibatkan itu jadi bahan evaluasi pemkot dan pusat,” tegasnya.(Ismail/Jawa Tengah)

Baca juga:

Limbah MBG Diduga Cemari Kampung, Warga Solo Minta Dapur SPPG Ditutup




#Solo #SPPG #Pengangguran
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Dwi Astarini

Editor, jurnalis, dan profesional komunikasi bilingual (Indonesia–Inggris) dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri media, jurnalistik, dan pengembangan konten. Telah bekerja di berbagai media nasional dan proyek editorial, membantu menghasilkan, menyunting, serta mengelola konten yang informatif, akurat, dan relevan bagi publik. Lulusan Sastra Inggris Universitas Udayana yang kini berfokus pada penyuntingan berita dan feature, pengembangan narasi, serta memastikan setiap konten memenuhi standar jurnalistik yang tinggi. Perjalanan karier meliputi hampir satu dekade di Media Indonesia dan terlibat sebagai editor freelance untuk berbagai publikasi, termasuk proyek buku foto jurnalistik bersama Galeri Foto Jurnalistik ANTARA (GFJA).
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gila! Ratusan Dapur MBG Miliki Rekening Ganda, Duit Ditarik Lagi Rp 311,2 Miliar
Total ada 16.482 SPPG yang diperiksa dan hasilnya ada sekitar 5.000 SPPG yang diduga melakukan pelanggaran dalam tiga kategori, yakni merah (berat), kuning (sedang), dan hijau (ringan).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Gila! Ratusan Dapur MBG Miliki Rekening Ganda, Duit Ditarik Lagi Rp 311,2 Miliar
Indonesia
28 Siswa TK di Solo Belajar di Ruang Kelas Rawan Roboh, Pemkot Gelontorkan Rp 150 Juta
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan apabila proses belajar-mengajar tetap berlangsung di ruang yang rusak.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
28 Siswa TK di Solo Belajar di Ruang Kelas Rawan Roboh, Pemkot Gelontorkan Rp 150 Juta
Indonesia
116 Juta Penduduk Diklaim Kurang Makan, BGN Akan Fokuskan Dapur MBG di Area Stunting Tinggi
Pemerintah telah memiliki data berdasarkan nama dan alamat atau by name by address berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Juli 2026
116 Juta Penduduk Diklaim Kurang Makan, BGN Akan Fokuskan Dapur MBG di Area Stunting Tinggi
Indonesia
Mongolia Buka Lowongan Kerja Bagi WNI, Gaji USD 900 Per Bulan
Peluang kerja di luar negeri saat ini cukup terbuka. Oleh karena itu, masyarakat Jakarta dapat melihat kesempatan tersebut sebagai salah satu alternatif dalam mencari pekerjaan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Mongolia Buka Lowongan Kerja Bagi WNI, Gaji USD 900 Per Bulan
Indonesia
Dapur MBG Dilarang Pakai Barang dan Bahan Bersubsidi, Laporkan Jika Bandel
SPPG juga harus membeli bahan pangan, seperti telur sesuai dengan HAP (Harga Acuan Penjualan) telur ayam.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Juli 2026
Dapur MBG Dilarang Pakai Barang dan Bahan Bersubsidi, Laporkan Jika Bandel
Fun
Museum Koleksi Dinosaurus Terbesar RI Mulai Dibuka, Pemkot Solo Umumkan Tiketnya Segini!
Tahir Solo Museum resmi dibuka di Solo dengan koleksi dinosaurus terbesar di Indonesia. Tiket Rp30 ribu untuk pelajar, Rp50 ribu dewasa, buka setiap hari 09.00–17.00 WIB.
Wisnu Cipto - Minggu, 26 Juli 2026
Museum Koleksi Dinosaurus Terbesar RI Mulai Dibuka, Pemkot Solo Umumkan Tiketnya Segini!
Indonesia
Tahir Solo Museum Resmi Dibuka, Pamerkan Fosil Dinosaurus Asli dengan Leher 20 Meter
Tahir Solo Museum resmi dibuka di atas lahan 5 hektare. Museum ini menghadirkan fosil Omeisaurus tianfuensis dengan leher 20 meter dari Tiongkok.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 Juli 2026
Tahir Solo Museum Resmi Dibuka, Pamerkan Fosil Dinosaurus Asli dengan Leher 20 Meter
Indonesia
Kepala BGN Sudaryono Tegaskan Tak Miliki SPPG maupun Dapur MBG, Janji Benahi Tata Kelola
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan dirinya dan keluarganya tidak memiliki SPPG maupun dapur MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Juli 2026
Kepala BGN Sudaryono Tegaskan Tak Miliki SPPG maupun Dapur MBG, Janji Benahi Tata Kelola
Indonesia
Hentikan Pengumpulan Data Tata Kelola MBG di Daerah, Kejagung Digugat di PN Solo
Pangkal persoalan ini bermula ketika Jaksa Agung menerbitkan surat perintah pada 15 Juni 2026 agar seluruh jajaran Kejati mengumpulkan data atas pengelolaan MBG pada SPPG.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Hentikan Pengumpulan Data Tata Kelola MBG di Daerah, Kejagung Digugat di PN Solo
Indonesia
Nama SISKS Paku Buwono XIV Didaftarkan ke HaKI, Warga Solo Minta DJKI Tolak Permohonan
Surat keberatan telah dikirim kepada DJKI sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam proses pendaftaran merek.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Nama SISKS Paku Buwono XIV Didaftarkan ke HaKI, Warga Solo Minta DJKI Tolak Permohonan
Bagikan