Wisnu Cipto
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI merevisi kebijakan memperbolehkan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar Jalan Kramat Raya sampai Salemba Raya, Jakarta Pusat.
“Bukan tidak setuju dengan PKL, tapi dalam persoalan ini porsi tempatnya saja yang salah. Saya akan minta Walikota cari lahan kosong untuk penempatan PKL,” kata Anggota komisi D DPRD DKI Jakarta Panji Virgianto, mengkritik kebijakan Pemprov, Kamis (16/1)
Menurut Panji, sudah seharusnya trotoar di lokasi tersebut dikembalikan sesuai fungsinya. Apalagi, trotoar di Kramat hingga Salemba Raya merupakan hasil revitalisasi yang baru saja dilaksanakan Pemprov DKI.
Baca Juga:
Revitalisasi Trotoar Cikini-Kramat Habiskan Rp75 M, Intip Hasilnya!
Panji mengkhawatirkan jika ada PKL yang berjualan di atas trotoar, akan membuat pejalan kaki merasa terganggu dan dapat merusak serta membuat kotor trotoar yang sudah menelan anggaran cukup besar yakni Rp75 miliar khusus di jalan Cikini dan Kramat sepanjang 10 kilometer.
"Awal tujuan pelebaran trotoar untuk pejalan kaki, ya harus dikembalikan ke porsi awalnya. Apalagi waktu paparan revitalisasi trotoar, disebutkan tujuan utama untuk membuat nyaman pejalan kaki dan memindahkan pola berkendara masyarakat ke transportasi umum," sindir dia.
Sebelumnya Pemerintah Kota Jakarta Pusat mengatakan, sekitar bulan Maret 2020 pedagang nasi sudah boleh mulai berjualan di trotoar Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat.
Wakil Wali Kota Jakpus, Irwandi mengatakan, saat ini pihak Pemkot dan sponsor tengah mempersiapkan desain pedagang nasi kapau yang nantinya berjualan di atas trotoar. "Kami targetkan pada Maret pedagang sudah bisa pindah jualan (di trotoar)," ujar Irwandi di Jakarta, Jumat (10/1) lalu.
Padahal, fungsi trotoar untuk pejalan kaki telah diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU menyebutkan pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.
Bahkan dalam Pasal 274 ayat 2 tertulis sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan atau mengakibatkan gangguan pada fungsi kelengkapan jalan, akan dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp24 juta.
Tak hanya itu, adapula peraturan lain mengenai trotoar yakni Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan. Berdasarkan Pasal 34 ayat 4 disebutkan bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. (Asp)
Baca Juga:
Pengamat Pesimistis PKL Ikuti Aturan Anies Bila Berjualan di Trotoar
