DPRD: Pemprov DKI Belum Punya Konsep Jelas Penanggulangan Banjir
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem, Jupiter (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem, Jupiter menyebut hingga kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memiliki konsep yang jelas dalam mengatasi atau penanggulangan banjir di Ibu Kota.
Buktinya banjir masih merendam sejumlah wilayah di Jakarta awal tahun atau 1 Januari 2020 lalu.
Baca Juga:
"Kami melihat belum ada konsep dalam penanganan dan penanggulangan banjir selama ini," kata Jupiter di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).
Jupiter menerangkan, lemahnya penanganan banjir di Jakarta bukan baru terjadi pada era kepemimpinan Anies Baswedan saja. Hal ini sudah berlangsung lama di Jakarta dan terus berulang di setiap musim penghujan.
"Kejadian ini berulang terus menerus. Setiap memasuki musim hujan, dari jaman ke jaman dampak kerugian yang sangat besar untuk ekonomi di DKI Jakarta ini," papar dia.
Dengan begitu, anjut Jupiter pihaknya terus mendorong pembentukan pansus banjir untuk mencari tahu akar masalah ini.
"Kami ingin dengan adanya pansus ini. Sehingga, ada solusi dan konsep untuk kita anggarkan di tahun 2021," ungkapnya.
Sejauh ini pembentukan Pansus Banjir masih sekedar wacana. Tadi pagi tujuh pimpinan fraksi melakukan pertemuan membahas hal ini. "Jadi tadi pagi kita sudah kumpul lagi, perwakilan 7 fraksi. Kemarin 6 fraksi. Hari ini nambah PKB," jelasnya.
Baca Juga:
Anies Akui Banyak Tanggul yang Sudah Retak Imbas Banjir Awal Tahun
Adapun 7 Fraksi DPRD yang menyetujui Pansus Banjir, yakni Golkar, NasDem, PAN, PSI, PDIP, Demokrat, dan PKB-PPP.
Namun Gerindra yang menjadi salah satu partai pendukung Anies ini sejauh ini belum menyatakan sikap bersama PKS. Sebab sesepuh Gerindra di DPRD DKI M Taufik masih belum menyetujui pansus itu.(Asp)
Baca Juga:
Tanggapi Petisi Online Tuntut Dirinya Mundur, Anies: Saya Fokus Kerja
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
21 Perusahaan Top Jakarta Termasuk BUMD Tawarkan 107 Posisi Eksklusif di Job Fair Disabilitas 2025, Simak Syaratnya
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Jakarta Diguyur Hujan Deras, 4 RT dan 3 Ruas Jalan Kebanjiran
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Jakarta Selatan Masih 'Terendam', Cek 33 RT yang Belum Kering dari Serangan Banjir 1,6 Meter
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif