DPRD Jabar Soroti Turunnya Hasil Budidaya Bibit Perikanan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 13 Oktober 2021
DPRD Jabar Soroti Turunnya Hasil Budidaya Bibit Perikanan

Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dalam kunjungan ke Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan Wilayah Selatan di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. (Humas DPRD Provinsi Jawa Barat)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pandemi COVID-19 membuat menurunnya jumlah pasokan bibit pada sektor perikanan. Ini dirasakan Kantor Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan Wilayah Selatan di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

Hal itu terungkap saat Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat mengunjungi dinas perikanan tersebut, di mana satu hal yang disoroti ialah turunnya hasil budidaya bibit perikanan.

Selain itu, secara umum balai tersebut mengalami pengurangan anggaran, dan hal itu memengaruhi restocking bibit yang semula 6 juta bibit namun saat ini hanya tersedia 3 juta bibit karena pakan untuk bibit dikurangi.

Baca Juga:

Pemprov Jabar Berencana Hidupkan Kembali Wisata Rindu Alam Puncak

"Memang kalau kita lihat, sangat berpengaruh adanya pengurangan jumlah pakan memengaruhi hasil dari bibit,” ungkap anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Faizal Hafan Farid, baru-baru ini.

Faizal menilai, upaya pengembangan bibit ikan di balai tersebut sudah cukup bagus. Hal itu dibuktikan dari beberapa jenis ikan yang dikembangkan di antaranya ikan gurame dan sedang jenis ikan baung.

“Jadi di balai ini konsentrasinya adalah pembibitan utamanya ika gurame, dan sedang mengembangkan jenis ikan hybrid antara gurame putih dan hitam yang menghasilkan bibit ikan yang daya tahannya lebih kuat," ucap Faizal.

Pelepasan benih ikan betok dan kelabau di Sungai Serapat, Desa Serapat Kecamatan Dusun Timur, Jumat (8/10/2021).ANTARA/HO-Diskominfosantik Bartim
Ilustrasi - Pelepasan benih ikan. ANTARA/HO-Diskominfosantik Bartim

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama anggota Komisi II DPRD Provonsi Jawa Barat Yuningsih mengatakan, pihaknya akan mendorong penuh sektor perikanan dan kelautan untuk menciptakan pemulihan ekonomi dalam masa pandemi ini.

Menurutnya, sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor yang dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi khususnya di Jawa Barat.

Baca Juga:

Wagub Uu Beberkan Tiga Skenario Pemulihan Ekonomi Jabar

“Kita akan mendorong penuh karena (sektor) ini salah satu untuk mendorong pemulihan ekonomi jelas harus didorong apalagi kita diwajibkan untuk memakan ikan," katanya.

"Kalau ikannya saja tidak sehat karena kurangnya nutrisi tentu akan berdampak pada konsumennya,” tutup Yuningsih. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Pemprov Jabar Tutup Pabrik Tapioka karena Cemari Sungai Cilamaya Karawang

#Perikanan #Jawa Barat
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Ramai Dana Pemprov Jabar Mengendap di Bank, Dedi Umumkan Posisi Kas Umum Daerah Tiap Pekan
Dedi petang ini mengunggah posisi RKUD terbaru lewat video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar, detail sampai rupiah terkecil.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Ramai Dana Pemprov Jabar Mengendap di Bank, Dedi Umumkan Posisi Kas Umum Daerah Tiap Pekan
Indonesia
Dewan Gerindra Desak BPKN Selidiki Temuan Sumber Air Aqua dari Sumur Bor di Subang
Temuan bahwa sumber air Aqua di Subang berasal dari sumur bor, bukan mata air pegunungan sebagaimana diklaim, merupakan persoalan serius.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
Dewan Gerindra Desak BPKN Selidiki Temuan Sumber Air Aqua dari Sumur Bor di Subang
Indonesia
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Jika terbukti ada pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan perlindungan konsumen, ia mendesak agar langkah tegas segera diambil.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Indonesia
Gubernur Jawa Barat Bakal Pecat Pejabat Sembunyikan Data Deposito Rp 4,17 Triliun
Ancaman tersebut tidak pandang bulu, bahkan termasuk kepada Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah jika terbukti melanggar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Gubernur Jawa Barat Bakal Pecat Pejabat Sembunyikan Data Deposito Rp 4,17 Triliun
Indonesia
Langkah Selanjutnya Setelah Seekor Macan Tutul Dievakuasi dari Hotel di Bandung
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat (BBKSDA Jabar) mengobservasi seekor macan tutul itu ke Lembang Park and Zoo, Kabupaten Bandung Barat.
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Langkah Selanjutnya Setelah Seekor Macan Tutul Dievakuasi dari Hotel di Bandung
Indonesia
DPRD Minta Gubernur Pramono Duduk Bareng Cari Solusi Banjir, Jangan Malah Menyalahkan Jabar
Gubernur Jakarta menyatakan salah satu penyebab ibu kota tergenang air adalah banjir kiriman dari wilayah hulu yang notabene masuk wilayah Jawa Barat.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
DPRD Minta Gubernur Pramono Duduk Bareng Cari Solusi Banjir, Jangan Malah Menyalahkan Jabar
Indonesia
BMKG Peringatkan Warga Jawa Barat Potensi Cuaca Ekstrem 18-24 September, Bisa Picu Banjir hingga Tanah Longsor
Sejumlah faktor dinamika atmosfer menjadi pemicu meningkatnya curah hujan di Jawa Barat
Frengky Aruan - Rabu, 17 September 2025
BMKG Peringatkan Warga Jawa Barat Potensi Cuaca Ekstrem 18-24 September, Bisa Picu Banjir hingga Tanah Longsor
Indonesia
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Secara nasional jumlah tenaga kerja terkena PHK tercatat sebanyak 830 orang, 261 di antaranya terjadi di Jawa Barat.
Frengky Aruan - Rabu, 17 September 2025
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Indonesia
Tingkat Kerawanan Bencana Alam di Garut Cukup Tinggi, BPBD Keluarkan Surat Edaran
Kabupaten Garut merupakan daerah dengan potensi terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan angin kencang cukup tinggi.
Frengky Aruan - Senin, 15 September 2025
Tingkat Kerawanan Bencana Alam di Garut Cukup Tinggi, BPBD Keluarkan Surat Edaran
Indonesia
Pemerintah Amankan Pakaian Bekas Balpres Senilai Rp 112 Miliar
Pemerintah berhasil mengamankan produk tekstil impor yang diduga ilegal berupa 19.391 bal pakaian bekas dalam karung atau balpres senilai Rp 112,35 miliar.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
Pemerintah Amankan Pakaian Bekas Balpres Senilai Rp 112 Miliar
Bagikan