DPRD DKI Usulkan Uji Emisi jadi Syarat Wajib Perpanjang STNK

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 22 Agustus 2023
DPRD DKI Usulkan Uji Emisi jadi Syarat Wajib Perpanjang STNK

Rapat kerja Komisi D DPRD dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Jakarta, Selasa (22/8). Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pelaksanaan uji emisi didorong harus menjadi syarat untuk memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mau berbondong-bondong melakukan uji emisi guna menekan buruknya udara di Jakarta.

"Saya minta Dinas Lingkungan Hidup DKI mengusulkan ke pemerintah pusat bahwa lolos uji emisi merupakan persyaratan untuk perpanjangan STNK," tutur Anggota DPRD DKI Judistira Hermawan dalam rapat kerja Komisi D DPRD dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Jakarta, Selasa (22/8).

Baca Juga

Dinas LH DKI Larang Kendaraan Belum Uji Emisi Masuki Area Kantor

Kebijakan tersebut menurut dia, mampu untuk menggerakan niat warga untuk menggelar uji emisi. Sehingga kualitas udara di Jakarta bisa berangsur pulih dengan gas buang dari kendaraan yang sudah baik. Karena pandangan dia, aturan ini akan bersifat jangka panjang.

Sedangkan, aturan Work From Home (WFH) yang diterapkan Pemprov DKI dinilai hanya sementara untuk menekan angka kemacetan maupun mengurangi polusi udara di Jakarta.

"Nah ini kan sifatnya sementara semua nih, WFH, kemudian ada penambahan transportasi ke wilayah sekitar nah ini kan hanya sifatnya sementara. Sebenarnya laju mobil dan motor ini kita tidak bisa bendung," tuturnya.

Baca Juga

Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi Terancam Didenda dan Tidak Bisa Perpanjang STNK

Judistira mengaku kecewa dengan Dinas Lingkungan Hidup yang belum mempunyai kebijakan yang paten untuk tekan buruknya udara Jakarta.

"Nah saya menyayangkan termasuk delapan poin atau tujuh poin yg diusulkan Pak Asep dan jajaran LH tidak termasuk ini menjadi persyaratan bahwa STNK ini menjadi persyaratan," sesal dia.

Maka dari itu, kader Golkar ini berharap Dinas Lingkungan Hidup langsung mengeksekusi keinginannya soal uji emisi jadi syarat perpanjang kendaraan. Dengan begitu, jeleknya polusi udara Jakarta bisa tertangani maksimal.

"Jadi saya minta dalam minggu ini Pak Asep dan DLH ini bisa menjadi leading sektor mengambil peran, bahwa ini kita usulkan ke pemerintah pusat melalui Pak Pj Gubernur," tutupnya. (Asp).

Baca Juga

Bakal Ada Sanksi Tilang, Polda Metro Minta Pengendara Lakukan Uji Emisi

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian juga menjadi poin krusial untuk memantau rantai pasok bahan kimia impor sejak dari pelabuhan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 April 2026
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Bagikan