DPRD DKI Usulkan Uji Emisi jadi Syarat Wajib Perpanjang STNK


Rapat kerja Komisi D DPRD dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Jakarta, Selasa (22/8). Foto: MP/Asropih
MerahPutih.com - Pelaksanaan uji emisi didorong harus menjadi syarat untuk memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mau berbondong-bondong melakukan uji emisi guna menekan buruknya udara di Jakarta.
"Saya minta Dinas Lingkungan Hidup DKI mengusulkan ke pemerintah pusat bahwa lolos uji emisi merupakan persyaratan untuk perpanjangan STNK," tutur Anggota DPRD DKI Judistira Hermawan dalam rapat kerja Komisi D DPRD dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Jakarta, Selasa (22/8).
Baca Juga
Dinas LH DKI Larang Kendaraan Belum Uji Emisi Masuki Area Kantor
Kebijakan tersebut menurut dia, mampu untuk menggerakan niat warga untuk menggelar uji emisi. Sehingga kualitas udara di Jakarta bisa berangsur pulih dengan gas buang dari kendaraan yang sudah baik. Karena pandangan dia, aturan ini akan bersifat jangka panjang.
Sedangkan, aturan Work From Home (WFH) yang diterapkan Pemprov DKI dinilai hanya sementara untuk menekan angka kemacetan maupun mengurangi polusi udara di Jakarta.
"Nah ini kan sifatnya sementara semua nih, WFH, kemudian ada penambahan transportasi ke wilayah sekitar nah ini kan hanya sifatnya sementara. Sebenarnya laju mobil dan motor ini kita tidak bisa bendung," tuturnya.
Baca Juga
Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi Terancam Didenda dan Tidak Bisa Perpanjang STNK
Judistira mengaku kecewa dengan Dinas Lingkungan Hidup yang belum mempunyai kebijakan yang paten untuk tekan buruknya udara Jakarta.
"Nah saya menyayangkan termasuk delapan poin atau tujuh poin yg diusulkan Pak Asep dan jajaran LH tidak termasuk ini menjadi persyaratan bahwa STNK ini menjadi persyaratan," sesal dia.
Maka dari itu, kader Golkar ini berharap Dinas Lingkungan Hidup langsung mengeksekusi keinginannya soal uji emisi jadi syarat perpanjang kendaraan. Dengan begitu, jeleknya polusi udara Jakarta bisa tertangani maksimal.
"Jadi saya minta dalam minggu ini Pak Asep dan DLH ini bisa menjadi leading sektor mengambil peran, bahwa ini kita usulkan ke pemerintah pusat melalui Pak Pj Gubernur," tutupnya. (Asp).
Baca Juga
Bakal Ada Sanksi Tilang, Polda Metro Minta Pengendara Lakukan Uji Emisi
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?

Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak

DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci

RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun

Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi

Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan

DPRD DKI Soroti Harga Buggy Wisata Malam Lebih Mahal Ketimbang Tiket Masuk Ragunan

DPRD DKI Protes Tarif Buggy Wisata Malam Ragunan Rp 250 Ribu, Minta Dikaji Ulang

Kasus Tewasnya Terapis Remaja Delta Spa Pejaten, DPRD DKI: Tak Ada Ruang Bagi Eksploitasi Anak di Jakarta!

Pekerja Hiburan Unjuk Rasa di DPRD DKI, Dewan Janji Keputusan KTR Libatkan Semua Pihak
