DPRD DKI Tunda Rapat Pengusulan Nama Pj Gubernur hingga Jumat Besok
Ikhsan Aryo Digdo - Rabu, 11 September 2024
DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pembahasan dan penetapan usulan nama calon Penjabat Gubernur. (foto: MerahPutih.com/Asropih)
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menunda agenda rapat penetapan dan pengusulan nama kandidat Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta. Dalam keputusan, rapat akan dilanjutkan pada Jumat 13 September 2024 lusa.
Ketua Sementara DPRD DKI Achmad Yani mengatakan, rapat pengusulan kandidat Pj Gubernur berikutknya digelar Jumat pekan ini pada pukul 10.00 WIB.
"Nah kami sepakat nanti ya rapat yang hari ini kita skor sampai dengan tanggal 13 September 2024 ya pukul 10 kita akan mulai lagi," kata Achmad Yani di gedung DPRD DKI Jakarta Pusat, Rabu (11/9).
Politikus PKS ini menuturkan semua perwakilan partai politik legislatif Jakarta dapat menyerahkan usulan tiga nama pengganti Pj Gubernur Jakarta dalam rapat nanti.
Baca juga:
"Kami minta kepada mereka usulan nama-nama itu ya yang memenuhi syarat usulan-usulan nama tiga calon Pj Gubernur," terangnya.
Setelah masing-masing fraksi DPRD mengusulkan tiga nama, maka forum rapat akan membahasnya satu persatu kandidat itu.
"Nah nanti baru kita akan bahas, kita akan ranking dari usulan-usulan dari masing-masing partai politik yang ada," papar dia.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa DPRD DKI Jakarta baru menerima surat edaran pengusulan nama kandidat Penjabat Gubernur Jakarta dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 2 September 2024 kemarin.
Baca juga:
Gerakan 'Anak Abah' Coblos 3 Paslon, Pj Heru: Gunakan Hak Pilih dengan Baik
Untuk diketahui, jabatan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur Jakarta akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Karena itu, DPRD DKI menggelar rapat pemberian usulan dan penetapan tiga nama usulan Pj Gubernur DKI.
Tiga nama itu kemudian akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Presiden melalui Kemendagri yang lantas akan menentukan sosok Pj Gubernur DKI pengganti Heru Budi. (asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ongkos Politik Jangan Dijadikan Alasan