DPRD DKI Terus Berjuang agar Sekolah Swasta di Jakarta Gratis

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Minggu, 14 Juli 2024
DPRD DKI Terus Berjuang agar Sekolah Swasta di Jakarta Gratis

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak. (foto: dokumen DPRD DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta terus memperjuangkan pendidikan yang layak tanpa biaya alias gratis di sekolah negeri maupun swasta.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak meyakini dengan adanya program sekolah gratis, maka Jakarta bisa melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di Tahun 2045.

"Menuju Indonesia Emas, SDM harus mempuni yang unggul," kata Jhonny di Jakarta yang dikutip Sabtu (13/7).

Tak hanya menggaungkan sekolah gratis, namun legislator di Kebon Sirih mengimbau perlunya kajian dan perencanaan yang matang sebelum program diterapkan. "Yang penting ada syarat dan regulasi yang jelas," ujarnya.

Baca juga:

DPRD Beri Waktu 2 Tahun untuk Pemprov DKI Selesaikan RW Kumuh

Regulasi juga dibutuhkan untuk mengantisipasi membludaknya perpindahan penduduk dari luar kota atau migrasi ke Jakarta hanya untuk menyekolahkan anaknya.

"Jadi tidak usah khawatir akan banyak masyarakat berbondong-bondong masuk Jakarta, karena kita sudah punya syarat dan regulasi," ungkap Jhonny.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, mimpi sekolah swasta gratis sangat memungkinkan terwujud. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI diatas Rp 80 triliun atau paling besar di Indonesia.

"Pendidikan ini skalanya prioritas. Jakarta bisa jadi teladan sekolah gratis, apalagi APBD kita aman," tutur Jhonny.

Baca juga:

DPRD Minta Pemprov DKI Rinci Kebutuhan Rp 600 T untuk Jadikan Jakarta Kota Global

Namun, bila anggaran untuk pendidikan masih dirasa kurang, Jhonny mengimbau agar Pemprov merelokasi beberapa anggaran yang bukan program prioritas.

"Daripada dipakai untuk pembangunan fisik yang bukan skala prioritas, atau memberikan dana hibah kepada instansi, lebih baik dianggarkan untuk pendidikan," ucap Jhonny. (asp)

#DPRD
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Mendagri: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPR Tidak Langgar UUD
Tito menilai sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung tidak otomatis menghasilkan kepala daerah yang baik sesuai dengan yang diharapkan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Desember 2025
Mendagri: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPR Tidak Langgar UUD
Indonesia
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Ia menyuarakan kekhawatiran tentang potensi perubahan norma yang sudah disepakati
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Indonesia
Ketok Harga Bikin Orang Kapok Liburan di Banten, DPRD Desak Regulasi Tarif Wisata
Ketiadaan standar harga yang jelas sering kali dimanfaatkan untuk mematok tarif semaunya sehingga wisatawan kapok liburan di Banten
Wisnu Cipto - Selasa, 25 November 2025
Ketok Harga Bikin Orang Kapok Liburan di Banten, DPRD Desak Regulasi Tarif Wisata
Indonesia
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Komisi A juga menekankan pentingnya alokasi anggaran khusus untuk Program Healing and Recovery bagi petugas Gulkarmat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Tunjangan Rumah DPRD Jateng Rp 47,77 Juta Disorot, Ahmad Luthfi Jamin tak Ada Kenaikan di 2026
Tunjangan rumah DPRD Jateng senilai Rp 47,77 juta kini menuai sorotan. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, bahwa tidak ada kenaikan pada 2026.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Tunjangan Rumah DPRD Jateng Rp 47,77 Juta Disorot, Ahmad Luthfi Jamin tak Ada Kenaikan di 2026
Indonesia
KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat
Kementerian PU bersama DPUPR masih akan melakukan kajian lebih detail sebelum menentukan arah perbaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat
Indonesia
Polisi Kumpulkan Video Pembakaran Gedung DPRD, Dari CCTV dan Video Warga
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa sampai saat ini tercatat ada sepuluh orang yang meninggal dalam aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan di berbagai daerah untuk memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Polisi Kumpulkan Video Pembakaran Gedung DPRD, Dari CCTV dan Video Warga
Indonesia
Gedung DPRD Dibakar hingga 4 Warga Tewas di Makassar, Prabowo: Ini Tindakan Makar
Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa tewasnya empat warga sipil di Makassar merupakan akibat tindakan perusuh, bukan bagian dari penyampaian aspirasi yang seharusnya.
Frengky Aruan - Senin, 01 September 2025
Gedung DPRD Dibakar hingga 4 Warga Tewas di Makassar, Prabowo: Ini Tindakan Makar
Indonesia
67 Mobil Hangus Terbakar di Sekitar Gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan, BPBD Lakukan Pembersihan
BPBD yang menjadi salah satu badan dalam Pemerintah Kota Makassar turut membantu mengevakuasi korban saat kejadian tersebut pada Sabtu (30/8) dini hari.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
67 Mobil Hangus Terbakar di Sekitar Gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan, BPBD Lakukan Pembersihan
Bagikan