DPRD DKI Terus Berjuang agar Sekolah Swasta di Jakarta Gratis
Ikhsan Aryo Digdo - Minggu, 14 Juli 2024
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak. (foto: dokumen DPRD DKI)
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta terus memperjuangkan pendidikan yang layak tanpa biaya alias gratis di sekolah negeri maupun swasta.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak meyakini dengan adanya program sekolah gratis, maka Jakarta bisa melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di Tahun 2045.
"Menuju Indonesia Emas, SDM harus mempuni yang unggul," kata Jhonny di Jakarta yang dikutip Sabtu (13/7).
Tak hanya menggaungkan sekolah gratis, namun legislator di Kebon Sirih mengimbau perlunya kajian dan perencanaan yang matang sebelum program diterapkan. "Yang penting ada syarat dan regulasi yang jelas," ujarnya.
Baca juga:
DPRD Beri Waktu 2 Tahun untuk Pemprov DKI Selesaikan RW Kumuh
Regulasi juga dibutuhkan untuk mengantisipasi membludaknya perpindahan penduduk dari luar kota atau migrasi ke Jakarta hanya untuk menyekolahkan anaknya.
"Jadi tidak usah khawatir akan banyak masyarakat berbondong-bondong masuk Jakarta, karena kita sudah punya syarat dan regulasi," ungkap Jhonny.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, mimpi sekolah swasta gratis sangat memungkinkan terwujud. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI diatas Rp 80 triliun atau paling besar di Indonesia.
"Pendidikan ini skalanya prioritas. Jakarta bisa jadi teladan sekolah gratis, apalagi APBD kita aman," tutur Jhonny.
Baca juga:
DPRD Minta Pemprov DKI Rinci Kebutuhan Rp 600 T untuk Jadikan Jakarta Kota Global
Namun, bila anggaran untuk pendidikan masih dirasa kurang, Jhonny mengimbau agar Pemprov merelokasi beberapa anggaran yang bukan program prioritas.
"Daripada dipakai untuk pembangunan fisik yang bukan skala prioritas, atau memberikan dana hibah kepada instansi, lebih baik dianggarkan untuk pendidikan," ucap Jhonny. (asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ongkos Politik Jangan Dijadikan Alasan