DPRD DKI Rekomendasikan Audit dan Rotasi Direksi Bank DKI Akibat Error Layanan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 09 April 2025
DPRD DKI Rekomendasikan Audit dan Rotasi Direksi Bank DKI Akibat Error Layanan

Ilustrasi.(foto: dok Bank DKI)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak Bank DKI untuk segera melakukan audit menyeluruh, baik internal, eksternal, maupun melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini diambil untuk mengatasi serangkaian gangguan sistem layanan yang dialami nasabah.

Permintaan audit ini merupakan salah satu rekomendasi utama yang disampaikan Komisi B DPRD DKI Jakarta kepada jajaran direksi Bank DKI dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi B, Nova Harivan Paloh, di Jakarta pada Rabu (9/4). Rapat tersebut diadakan sebagai respons terhadap gangguan layanan yang telah meresahkan nasabah sejak akhir Maret 2025.

Selain audit, Komisi B juga merekomendasikan agar Bank DKI melakukan rotasi direksi dan menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing.

Baca juga:

Serangan Siber Bikin Layanan Bank DKI Terganggu, Cuma Penegak Hukum yang Bisa Simpulkan

"Mereposisi jabatan-jabatan, jangan sampai orang yang kompeten ditaruh di tempat yang bukan bidangnya," kata Nova.

Rekomendasi krusial lainnya adalah agar Bank DKI mengembangkan sistem peringatan ("alert system") secara "real-time" untuk mendeteksi potensi ancaman yang dapat menyebabkan gangguan layanan di masa mendatang.

Lebih lanjut, Komisi B DPRD DKI mendesak Bank DKI untuk mempercepat pemulihan layanan, sehingga seluruh nasabah dapat kembali melakukan transfer antarbank dan pembayaran menggunakan QRIS melalui aplikasi JakOne Mobile tanpa kendala.

Baca juga:

Pramono Anung Ungkap Alasan Pencopotan Direktur IT Bank DKI Terkait Masalah Layanan

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan bahwa Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, telah dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini disebabkan oleh berulangnya masalah layanan di bank tersebut, yang telah terjadi sebanyak tiga kali dengan pola yang serupa, mengindikasikan kurangnya pengelolaan dan pengawasan yang memadai terhadap sistem IT.

Saat ini, posisi Direktur IT Bank DKI dijabat oleh Direktur Umum Agus Haryoto Widodo, yang efektif berlaku sejak Selasa (8/4). Gubernur juga mengindikasikan adanya kebocoran dana, meskipun rincian nominalnya tidak disebutkan dan informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut berada di bawah tanggung jawab direksi Bank DKI.

#Bank DKI #Pemprov DKI #Pemprov DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Berbagai program dan pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk mendukung target tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Pemprov DKI Akui Stok Beras Premium di Jakarta Alami Penurunan, Sejumlah Faktor Jadi Penyebab Kelangkaan
Penurunan pasokan beras di Jakarta juga dipengaruhi oleh kebijakan Bulog yang masih berupaya memenuhi kebutuhan stok nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Pemprov DKI Akui Stok Beras Premium di Jakarta Alami Penurunan, Sejumlah Faktor Jadi Penyebab Kelangkaan
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Pemprov DKI Luncurkan Portal Satu Data Jakarta, Bisa Diakses dengan Mudah
Pemprov DKI meluncurkan Portal Satu Data Jakarta. Portal ini lengkap dengan ribuan data dari berbagai perangkat daerah.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pemprov DKI Luncurkan Portal Satu Data Jakarta, Bisa Diakses dengan Mudah
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Bagikan