DPRD DKI Rekomendasikan Audit dan Rotasi Direksi Bank DKI Akibat Error Layanan

Ilustrasi.(foto: dok Bank DKI)
Merahputih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak Bank DKI untuk segera melakukan audit menyeluruh, baik internal, eksternal, maupun melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini diambil untuk mengatasi serangkaian gangguan sistem layanan yang dialami nasabah.
Permintaan audit ini merupakan salah satu rekomendasi utama yang disampaikan Komisi B DPRD DKI Jakarta kepada jajaran direksi Bank DKI dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi B, Nova Harivan Paloh, di Jakarta pada Rabu (9/4). Rapat tersebut diadakan sebagai respons terhadap gangguan layanan yang telah meresahkan nasabah sejak akhir Maret 2025.
Selain audit, Komisi B juga merekomendasikan agar Bank DKI melakukan rotasi direksi dan menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing.
Baca juga:
Serangan Siber Bikin Layanan Bank DKI Terganggu, Cuma Penegak Hukum yang Bisa Simpulkan
"Mereposisi jabatan-jabatan, jangan sampai orang yang kompeten ditaruh di tempat yang bukan bidangnya," kata Nova.
Rekomendasi krusial lainnya adalah agar Bank DKI mengembangkan sistem peringatan ("alert system") secara "real-time" untuk mendeteksi potensi ancaman yang dapat menyebabkan gangguan layanan di masa mendatang.
Lebih lanjut, Komisi B DPRD DKI mendesak Bank DKI untuk mempercepat pemulihan layanan, sehingga seluruh nasabah dapat kembali melakukan transfer antarbank dan pembayaran menggunakan QRIS melalui aplikasi JakOne Mobile tanpa kendala.
Baca juga:
Pramono Anung Ungkap Alasan Pencopotan Direktur IT Bank DKI Terkait Masalah Layanan
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan bahwa Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, telah dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini disebabkan oleh berulangnya masalah layanan di bank tersebut, yang telah terjadi sebanyak tiga kali dengan pola yang serupa, mengindikasikan kurangnya pengelolaan dan pengawasan yang memadai terhadap sistem IT.
Saat ini, posisi Direktur IT Bank DKI dijabat oleh Direktur Umum Agus Haryoto Widodo, yang efektif berlaku sejak Selasa (8/4). Gubernur juga mengindikasikan adanya kebocoran dana, meskipun rincian nominalnya tidak disebutkan dan informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut berada di bawah tanggung jawab direksi Bank DKI.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

Pemprov DKI Akui Stok Beras Premium di Jakarta Alami Penurunan, Sejumlah Faktor Jadi Penyebab Kelangkaan

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Pemprov DKI Luncurkan Portal Satu Data Jakarta, Bisa Diakses dengan Mudah

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
