DPRD DKI Minta Nasabah Bank DKI Tak Khawatir Soal Gangguan Sistem IT: Dana 100 Persen Aman


Bank DKI pastikan data dan dana nasabah aman. Foto: Dok/Bank DKI
MerahPutih.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Andri Santosa meminta para nasabah Bank DKI tidak perlu khawatir perihal pemulihan sistem yang yang masih terus berlangsung.
Kejadian tersebut berlangsung lebih dari 10 hari yang bertepatan sehari menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2025.
Andri memastikan, dana nasabah Bank DKI dijamin keamanannya. Lalu dipastikan, tidak ada dana yang hilang maupun berkurang.
"Nasabah Bank DKI itu tidak perlu khawatir karena memang dipastikan Bank DKI itu dana nasabah 100 persen aman," kata Andri kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4).
Baca juga:
Bikin Pramono Geram, Bareskrim Polri Cari Bukti Pidana Kasus Gangguan Layanan Bank DKI
Andri juga mengungkapkan, pihak Bank DKI juga menjamin dana para nasabah. Hanya saja masalah tersebut memang murni karena permasalahan sistem layanan yang terhubung dengan beberapa pihak.
"Kan yang namanya sistem layanan itu bukan hanya melibatkan Bank DKI saja. Tapi disitu ada Bank Indonesia, kemudian ada BI Fast, dan juga ada OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," ungkap dia.
Baca juga:
Senada Gubernur DKI Jakarta, Bank DKI Pastikan Data dan Dana Nasabah Tetap Aman
Lebih lanjut, Andri menegaskan, pihak-pihak terkait tentu saat ini terus melakukan investigasi mencari akar permasalahan. Upaya itu diharapkan dapat mengantisipasi kendala-kendala yang tak diinginkan terulang kembali ke depannya.
"Maka sementara demi keamanan, men-de-freeze untuk sistem layanan transfer atau dari mobile banking. Untuk mengantisipasi kendala-kendala yang tidak diinginkan," pungkasnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
