DPRD DKI Minta Dilibatkan Dalam Pemilihan Direksi BUMD, Ini Jawaban Kemendagri
Eddy Flo - Senin, 14 Oktober 2019
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Syarif dari Fraksi Gerindra (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak usulan DPRD DKI yang ingin dilibatkan dalam pemilihan jabatan Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.
"Direktur BUMD ga diterima. itu BUMD ada UU sendiri tentang perseroan," kata Syarif di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (14/10).
Baca Juga:
Anggaran Transportasi Meningkat, Dewan: Selama Bermanfaat, Tidak Masalah
Namun, kata Syarif, untuk permintaan anggota Dewan Kebon Sirih terkait dilibatkannya DPRD DKI dalam pemilihan Wali Kota di DKI Jakarta.
"Yang Wali Kota diterima (Kemendagri)," tutur politikus Partai Gerindra itu.
Tapi, sambung Syarif, dalam proses pemilihan Wali Kota ini Gubernur DKI harus menyodorkan lebih dari satu calon untuk nantinya dikonsultasikan kepada Dewan Legislatif DKI.
Setelah DPRD dilibatkan dalam pemilihan wali kota, Syarif berkata, tetap Gubernur yang nantinya akan memilih satu nama yang menjabat sebagai wali kota.
"Malah ditambahin sekurang-sekurangnya dua calon Wali Kota, kemaren satu. Diatur secara rinci tentang cara memberikan pertimbangan, setuju tapi tolong dirinci," jelasnya.
Baca Juga:
Seperti diketahui, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sementara Syarif mengungkapkan, anggota DPRD DKI ingin diberi ruang memberikan pertimbangan dalam pemilihan wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri yang akan dipilih oleh Gubernur.
Tak hanya wali kota, gubernur diusulkan harus melapor ke DPRD DKI bila ingin menunjuk direksi atau kepala BUMD.
"Mau ditambahkan satu lagi, itu direksi atau pimpinan BUMD," jelas Syarif.(Asp)
Baca Juga:
PDIP Bakal Tanyakan Pemprov DKI Usulan Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp2,4 Miliar
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
