Eddy Flo
MerahPutih.Com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak usulan DPRD DKI yang ingin dilibatkan dalam pemilihan jabatan Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.
"Direktur BUMD ga diterima. itu BUMD ada UU sendiri tentang perseroan," kata Syarif di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (14/10).
Baca Juga:
Anggaran Transportasi Meningkat, Dewan: Selama Bermanfaat, Tidak Masalah
Namun, kata Syarif, untuk permintaan anggota Dewan Kebon Sirih terkait dilibatkannya DPRD DKI dalam pemilihan Wali Kota di DKI Jakarta.
"Yang Wali Kota diterima (Kemendagri)," tutur politikus Partai Gerindra itu.
Tapi, sambung Syarif, dalam proses pemilihan Wali Kota ini Gubernur DKI harus menyodorkan lebih dari satu calon untuk nantinya dikonsultasikan kepada Dewan Legislatif DKI.
Setelah DPRD dilibatkan dalam pemilihan wali kota, Syarif berkata, tetap Gubernur yang nantinya akan memilih satu nama yang menjabat sebagai wali kota.
"Malah ditambahin sekurang-sekurangnya dua calon Wali Kota, kemaren satu. Diatur secara rinci tentang cara memberikan pertimbangan, setuju tapi tolong dirinci," jelasnya.
Baca Juga:
Seperti diketahui, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sementara Syarif mengungkapkan, anggota DPRD DKI ingin diberi ruang memberikan pertimbangan dalam pemilihan wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri yang akan dipilih oleh Gubernur.
Tak hanya wali kota, gubernur diusulkan harus melapor ke DPRD DKI bila ingin menunjuk direksi atau kepala BUMD.
"Mau ditambahkan satu lagi, itu direksi atau pimpinan BUMD," jelas Syarif.(Asp)
Baca Juga:
PDIP Bakal Tanyakan Pemprov DKI Usulan Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp2,4 Miliar
