DPRD DKI Desak Polisi Usut Tuntas Kartel Kremasi di Jakarta

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 23 Juli 2021
DPRD DKI Desak Polisi Usut Tuntas Kartel Kremasi di Jakarta

Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. Foto: DPRD DKI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Aksi kartel kremasi jenazah COVID-19 yang memeras warga dengan harga tinggi di tengah pandemi Corona membuat anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth geram. Ia menilai perbuatan itu sangat biadab.

"Info yang saya dapat bahwa mereka tega memeras keluarga korban hingga puluhan juta rupiah," ucap Kenneth dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/7).

Baca Juga

Kabareskrim Janji Sikat Kartel Kremasi Jenazah COVID-19

Kepala Baguna DPD PDIP Jakarta ini meminta kepada keluarga korban untuk tidak menggubris tawaran biaya kremasi yang dipatok Rp 80 juta dan langsung melaporkan pungli tersebut kepada pihak kepolisian.

"Seharusnya pihak keluarga tidak perlu menghiraukan permintaan tersebut, jangan ditanggapi karena jatuhnya kasus tersebut sama saja seperti pungli. Satu sisi saya paham, mungkin keluarga dalam kondisi kalut, panik dan sangat membutuhkan pelayanan tersebut, tetapi seharusnya pihak keluarga juga bisa mengecek ke tempat pelayanan kremasi yang lain sebagai acuan harga. Kalau merasa harga yang ditawarkan tidak wajar Langsung saja laporkan ke pihak kepolisian," tegasnya.

Pria yang akrab disapa Kent itu menyayangkan sikap Rumah Duka Abadi di Jalan Daan Mogot, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan itu, yang membubuhkan harga sebesar Rp 45 juta untuk jasa kremasi di atas kwitansinya.

"Kalau Anda (rumah duka Abadi) mengelak, kenapa ada harga Rp45 juta untuk jasa kremasi di atas bon Anda, kalau memang menurut keterangan Anda yang melakukan adalah pihak ketiga, seharusnya jangan pakai bon Anda, Dalam hal ini terlihat sudah ada niat untuk mengambil keuntungan, mau di kremasi di Cirebon, mau di Karawang atau di tempat lain kalau realitanya seperti ini, Anda terlihat seperti mengambil keuntungan dalam pelayanan tersebut. Harga standar kremasi paling mahal itu Rp 20 jutaan," ketus Kent.

Ilustrasi tempat kremasi. (Foto: Tangkapan Layar)
Ilustrasi tempat kremasi. (Foto: Tangkapan Layar)

Oleh karena itu, alumunus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas mafia kremasi jenazah COVID-19 yang sudah merasahkan warga terutama i Jakarta Barat.

"Saya minta pihak Kepolisian harus bergerak cepat dan transparan untuk mengungkap kasus ini. Jangan sampai masyarakat Jakarta Barat menjadi resah dan tidak nyaman akibat dari kasus tersebut, harus diselidiki dengan cepat dan harus mengekspose kasus ini secara transparan, jangan biarkan permasalahan ini menjadi semakin simpang siur tidak jelas arahnya hingga mengakibatkan rasa kebingungan di tengah masyarakat," sambungnya.

Lanjut Kent, jika dalam penyidikan kasus tersebut terbukti bersalah polisi harus berani segera menetapkan tersangka dan untuk pihak Kejaksaan agar bisa mengawasi perkara ini, jika berkas perkara ini sudah P21 harus berani menuntut hukuman yang maksimal.

"Harus dituntut yang tinggi, karena sudah melanggar azas perikemanusiaan dan membuat susah warga di tengah pandemi ini," sambungnya.

Kent menambahkan, kepada kepolisian agar cepat menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas agar situasi Jakarta Barat bisa kembali kondusif.

"Saya ingin warga Jakarta Barat merasa nyaman, aman, dan tidak resah dengan adanya kasus mafia kremasi ini," ujarnya.

Kent berjanji membantu warga Jakarta yang tidak mampu untuk mengkremasi jenazah COVID-19 bisa menghubungi dirinya.

"Kalau ada warga Jakbar yang tidak mampu untuk mengkremasi Jenazah keluarganya yang meninggal dunia karena terpapar COVID-19 silahkan bisa menghubungi saya, akan saya bantu," tandasnya. (Asp)

Baca Juga

Polisi Selidiki Kasus Dugaan Kartel Kremasi di Rumah Duka Abadi

#DPRD Jakarta #COVID-19 #Kasus Covid
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Salah satu fokus dalam penanganan Tb adalah memperluas skrining atau deteksi dini. Masyarakat diimbau untuk tidak takut melakukan pemeriksaan, karena TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang konsisten.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Indonesia
Kasus ISPA di Jakarta Naik Gara-Gara Cuaca, Warga Diminta Langsung ke Faskes Jika Ada Gejala
Gejala umum ISPA yang harus diwaspadai meliputi batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan demam
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Kasus ISPA di Jakarta Naik Gara-Gara Cuaca, Warga Diminta Langsung ke Faskes Jika Ada Gejala
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Pekerja Hiburan Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Raperda KTR
Aksi unjuk rasa Pekerja Hiburan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) dan Gerakan Karyawan Hiburan Jakarta Bersatu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebun sirih, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 14 Oktober 2025
Aksi Unjuk Rasa Pekerja Hiburan Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Raperda KTR
Indonesia
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
Jumlah kursi DPRD saat ini jika dikaji dengan pendekatan demografis, sosiologis, dan politik Jakarta, sebetulnya masih perlu ditambah lagi.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
Indonesia
Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov
Pemprov DKI harus secara cerdas dan strategis mengatur ulang postur belanjanya agar tepat guna dan efisien.
Wisnu Cipto - Rabu, 01 Oktober 2025
Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov
Indonesia
Transfer Pusat Dipotong Rp 11 Triliun Bikin APBD Jakarta Turun, DPRD Pusing
DPRD dan Pemprov DKI telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan sebesar Rp 95,35 triliun. Angka ini naik 3,8 persen dibanding nilai APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 September 2025
Transfer Pusat Dipotong Rp 11 Triliun Bikin APBD Jakarta Turun, DPRD Pusing
Indonesia
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
DPRD DKI Jakarta berterima kasih atas kontrol sosial yang diberikan para mahasiswa.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
Indonesia
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Bahkan, politisi Partai NasDem itu juga mengusulan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) atau underpass.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 14 Agustus 2025
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Indonesia
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Untuk bidang pembangunan, prioritas utama adalah penanganan banjir, termasuk alokasi anggaran untuk proyek-proyek seperti normalisasi Kali Ciliwung
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Agustus 2025
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Lifestyle
Ciri-Ciri dan Risiko Warga Yang Alami Long COVID
Gejala long COVID tidak selalu sama pada setiap orang. Sebagian mengalami hanya satu keluhan, seperti sesak napas atau kelelahan (fatigue), sementara yang lain menghadapi kombinasi beberapa gangguan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Agustus 2025
Ciri-Ciri dan Risiko Warga Yang Alami Long COVID
Bagikan