DPRD DKI Bakal Rapat Pembahasan Pengganti Heru Budi dari Pj Gubernur
IlustrasiDPRD DKI Jakarta (Dok. Pemprov DKI)
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta baru periode 2024-2029 akan menggelar rapat pembahasan usulan nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Heru Budi Hartono yang akan lengseng selama 2 tahun menjabat.
Dalam undangan yang tersebar di wartawan, rapat ini beragendakan pembahasan dan penetapan usulan nama calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing partai politik DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Baca juga:
Pj Heru Minta Anggota DPRD DKI Baru Tempatkan Kepentingan Publik di Atas Pribadi
Rapat Gabungan (Rapimgab) ini akan dilaksanakan pada Rabu 11 September 2024 mendatang di Ruang Rapat Serbaguna DPRD DKI Jakarta lantai 3 Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
"Dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara dalam Rapat Pimpinan Sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada Rabu 11 September 2024," tulis surat tersebut, dilihat Jumat (6/9).
Baca juga:
Heru Budi Tak Persoalkan Spanduk Kaesang yang Bertebaran di Jakarta
Hal tersebut pun dibenarkan oleh Mujiyono, Anggota DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua Komisi A DPRD DKI bidang pemerintahan periode 2019-2024.
Politikus Demokrat ini mengungkapkan, rapat ini akan dihadiri oleh Legislatif dan Eksekutif Pemerintah DKI Jakarta.
"Iya (ada rapat rapimgab pada 11 September 2024)," urai Mujiyono. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ongkos Politik Jangan Dijadikan Alasan