DPRD Desak Disdik DKI Tambah CCTV dan Petugas Pemantau di Lingkungan Sekolah

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 07 November 2024
DPRD Desak Disdik DKI Tambah CCTV dan Petugas Pemantau di Lingkungan Sekolah

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta meningkatkan CCTV di lingkungan sekolah. Hal itu untuk meminimalisir potensi kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah.

Penambahan jumlah CCTV di lingkungan sekolah harus dibarengi dengan petugas pemantau yang memantau selama 24 jam.

“Teknologi sekarang ini sudah canggih ada CCTV. Seharusnya ada orang yang 24 jam memantau CCTV itu,” ujar Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz dalam keterangannya, Kamis (7/11).

Baca juga:

Pelecehan di KRL Kembali Terjadi, NIK Pelaku Diblokir dan Tidak Bisa Naik Kereta Lagi

Pemasangan CCTV di setiap sudut, sambung Abdul Aziz, bisa mendeteksi potensi tindak kekerasan atau terjadi pelecehan seksual. “Segera terdeteksi,” tandas dia.

Selain itu, Abdu Aziz meminta Dinas Pendidikan DKI membuat standar operasional prosedur (SOP) penanganan kasus perundungan dan pelecehan seksual.

Yakni, pemberian sanksi tegas kepada pelaku. Sehingga dapat menimbulkan efek jera. Selama ini, Abdul Aziz menilai, penanganan kasus perundungan dan pelecehan seksual tidak tegas.

Baca juga:

Polisi Tangkap 4 Pelaku Pelecehan Rasial Vinicius Jr.

Korban perundungan harus dilindungi dan mendapat pendampingan advokasi hukum secara pasti. “Nah ini harus dijelaskan oleh Dinas Pendidikan di kategorisasi buat SOP,” tutur dia.

Apabila terjadi kasus-kasus tersebut, tidak lagi menimbulkan pertanyaan di masyarakat. “Penilaian masyarakat akan berbeda kalau kita menangani secara sistem. Hal ini akan lebih dihargai oleh masyarakat,” pungkas Aziz.

#Pelecehan #Pelecehan Seksual #CCTV
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov Bantah CCTV Bundaran HI tidak Bisa Diakses Pas Demo Mahasiswa, Gangguan di Platform Pihak Ketiga
Pemprov DKI Jakarta pastikan CCTV Bundaran HI tetap berfungsi saat demo mahasiswa. Gangguan akses tayangan terjadi di platform pihak ketiga, bukan sistem resmi Pemprov.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 Juni 2026
Pemprov Bantah CCTV Bundaran HI tidak Bisa Diakses Pas Demo Mahasiswa, Gangguan di Platform Pihak Ketiga
Indonesia
Viral Dugaan Pelecehan Seksual Dosen UIN Surakarta, Laporan Lambat Ditangani
Terduga pelaku sebelumnya pernah dilaporkan saat bertugas di fakultas lain. Namun hanya mendapatkan sanksi berupa teguran dan mutasi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Mei 2026
Viral Dugaan Pelecehan Seksual Dosen UIN Surakarta, Laporan Lambat Ditangani
Indonesia
Pemprov DKI Targetkan Integrasi CCTV Selesai Akhir 2026
Integrasi CCTV menjadi bagian kebutuhan strategis Jakarta dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis data dan kemampuan respons cepat terhadap persoalan kota.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Mei 2026
Pemprov DKI Targetkan Integrasi CCTV Selesai Akhir 2026
Indonesia
Pramono Tegaskan CCTV di Jakarta tak Bisa Diakses Sembarangan, Begini Alasannya
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkap alasan mengapa CCTV tak bisa diakses sembarangan.
Soffi Amira - Senin, 18 Mei 2026
Pramono Tegaskan CCTV di Jakarta tak Bisa Diakses Sembarangan, Begini Alasannya
Indonesia
Kemenag Tegas Cabut Izin Pesantren Terlibat Kasus Kekerasan Seksual
Kementerian Agama mencabut izin operasional pondok pesantren terkait dugaan kekerasan seksual dan menegaskan pelaku harus dihukum berat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 13 Mei 2026
Kemenag Tegas Cabut Izin Pesantren Terlibat Kasus Kekerasan Seksual
Indonesia
Puluhan Santri Jadi Korban, DPR Minta Predator Seksual Dihukum Tanpa Kompromi
Pengetatan pengawasan terhadap lembaga pendidikan berasrama melalui audit berkala pada sistem perlindungan anak dan mekanisme pengaduan internal juga menjadi poin mendesak
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
Puluhan Santri Jadi Korban, DPR Minta Predator Seksual Dihukum Tanpa Kompromi
Indonesia
DPR Desak Pemberatan Hukuman UU TPKS bagi Pelaku Pelecehan Santriwati di Pati
Selain hukuman bagi oknum, evaluasi total terhadap sistem pendidikan pesantren menjadi fokus utama
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
DPR Desak Pemberatan Hukuman UU TPKS bagi Pelaku Pelecehan Santriwati di Pati
Indonesia
Pengasuh Cabuli Puluhan Santriwati, Kemenag Cabut Izin Operasi Ponpes Ndolo Kusumo Pati
Saat ini 252 santri di Ponpes Ndolo Kusumodi Pati pulangkan ke rumah dan proses pembelajaran dialihkan secara daring,
Wisnu Cipto - Jumat, 08 Mei 2026
Pengasuh Cabuli Puluhan Santriwati, Kemenag Cabut Izin Operasi Ponpes Ndolo Kusumo Pati
Indonesia
Celah Peron Ditutup Usai Aksi Rekam Rok Penumpang KRL Kebayoran Lama Viral, Polisi Buru Pelaku
Polisi tengah memburu pelaku dugaan pelecehan seksual terhadap penumpang perempuan di Stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, setelah video aksinya merekam dari kolong peron viral di media sosial.
Wisnu Cipto - Jumat, 08 Mei 2026
Celah Peron Ditutup Usai Aksi Rekam Rok Penumpang KRL Kebayoran Lama Viral, Polisi Buru Pelaku
Indonesia
Pemprov Jateng Kawal Kasus Kekerasan Seksual di Pati, Jamin Pendidikan Korban Tetap Berjalan
Wagub Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan komitmennya mengawal kasus kekerasan seksual di Pati dan memastikan korban tetap mendapat akses pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 08 Mei 2026
Pemprov Jateng Kawal Kasus Kekerasan Seksual di Pati, Jamin Pendidikan Korban Tetap Berjalan
Bagikan