DPRD akan Awasi Penerapan Kenaikan UMP di Jakarta
Angga Yudha Pratama - Kamis, 12 Desember 2024
Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dewanto (DPRD Provinsi DKI Jakarta)
Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta akan mengawasi penerapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 di DKI Jakarta yang ditetapkan sebesar 6,5 persen. Pengawasan dilakukan demi menjaga kesinambungan seluruh lini usaha.
"Tentu kenaikan UMP ini juga membutuhkan sinergitas antara pengusaha dan pekerja dalam menjaga kesinambungan seluruh usaha yang ada," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dewanto dalam keterangannya, Kamis (12/12).
Dia berharap kenaikan UMP dapat diikuti para pengusaha di DKI Jakarta dan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas para pekerja.
Baca juga:
Pemprov DKI Siapkan Sanksi ke Pengusaha yang Tidak Patuhi Ketentuan UMP 2025
"Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan UMP tahun depan Rp5.396.761. Tentunya patut mendapat apresiasi serta bisa menjadi acuan dalam menetapkan upah di DKI Jakarta," ujar dia.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan pengusaha dan Serikat Pekerja menerima kenaikan UMP tersebut sehingga penetapan besaran UMP 2025 bisa diumumkan pada Rabu (11/12).
Pengumuman tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.
Peraturan menyebutkan UMP tahun 2025 dan Upah Minimum Sektoral (UMS) provinsi tahun 2025 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024 dan UMP 2025 yang diberlakukan mulai 1 Januari 2025.
Baca juga:
Adapun besaran UMP 2025 Jakarta yakni Rp 5.396.760 dari semula Rp5.067.381. Besaran nilai UMP ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan pengusaha bersedia menerima kenaikan UMP tersebut.
"Dari sisi pengusaha legowo walaupun sedikit beban berat. Namun karena ada kesepakatan. Serikat (Pekerja) juga tidak terlalu banyak menuntut," kata dia.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ongkos Politik Jangan Dijadikan Alasan