DPR Usul Bentuk Satgas Terpadu Tindak Lanjuti Laporan Ratusan TKI Meninggal di Malaysia

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 29 Juni 2022
DPR Usul Bentuk Satgas Terpadu Tindak Lanjuti Laporan Ratusan TKI Meninggal di Malaysia

Ilustrasi. ANTARA/Ridwan Triatmodjo/aa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) mengungkapkan sebanyak 149 Warga Negara Indonesia (WNI) yang meninggal di dalam Pusat Tahanan Imigrasi Sabah, Malaysia.

Banyak dari WNI itu diduga tewas karena kondisi tahanan yang buruk dan penyiksaan. Rinciannya, pada 2021 ada 101 WNI yang meninggal, sementara dari Januari hingga Juni 2022 terdapat 48 WNI yang tewas di pusat tahanan imigrasi Sabah.

Baca Juga:

Kemenlu Langsung Tindak Lanjuti Laporan Belasan WNI Meninggal di Tahanan Malaysia

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi laporan dari KBMB soal TKI yang disebut meninggal dan beberapa lainnya mengalami penyiksaan di rumah tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia.

Politisi Partai Gerindra itu mengusulkan dibentuk satuan tugas terpadu untuk memonitor dan menjamin pelindungan bagi tenaga kerja migran.

“Saya pikir perlu dibentuk satu Satgas yang berkoordinasi terpadu untuk memantau pekerja-pekerja Indonesia di luar negeri," ujar Dasco di Gedung DPR RI, Rabu (29/6).

Lebih lanjut, Dasco menyebutkan, dalam kasus ini tidak bisa menyalahkan satu lembaga tetapi memang perlu koordinasi mengenai masalah pekerja migran yang ditahan.

Baca Juga:

KSP Tanggapi Klaim Kepulauan Riau dari Mantan PM Malaysia

“Kita tidak menyalahkan satu lembaga, tetapi memang harus perlu koordinasi. Sebab mengenai pekerja migran bukan masalah yang mudah," jelas Dasco.

Diketahui, Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) mengungkapkan sebanyak 149 Warga Negara Indonesia (WNI) yang meninggal di dalam Pusat Tahanan Imigrasi Sabah, Malaysia.

Tim Pencari Fakta KBMB, Abu Mufakhir dalam diskusi daring pada Sabtu (25/6), mengatakan isu layanan kesehatan bukan satu-satunya kondisi buruk di rumah tahanan di Sabah.

Menurut Abu, tim juga menemukan adanya penyiksaan terhadap tahanan sampai menyebabkan meninggal. Selain itu, ada pula anak-anak yang terus ditahan meskipun orang tuanya sudah meninggal di dalam tahanan tersebut. (Bob)

Baca Juga:

Mahathir Klaim Kepri Masuk Malaysia, Sekjen PDIP Singgung Operasi Dwikora

#DPR RI #Sufmi Dasco Ahmad #TKI #Buruh Migran #Malaysia
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Putusan itu mempertegas pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah di kawasan strategis nasional.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Indonesia
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Jika sebelumnya rujukan wajib mengikuti jenjang kelas rumah sakit, ke depan pasien akan langsung diarahkan ke rumah sakit
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Indonesia
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Ini cermin masalah klasik di dunia pendidikan kita
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Indonesia
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebenarnya memberikan legitimasi bagi penempatan perwira tinggi Polri di luar institusi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Indonesia
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
ASN seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal integritas, moral, dan etika publik.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
Indonesia
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Mestinya motivasi utama pemerintah daerah seharusnya bukan sekadar mengejar insentif, melainkan komitmen menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Indonesia
Prabowo Beri Hak Rehabilitasi bagi 2 Guru Luwu Utara, Mensesneg: Guru Harus Dilindungi, Bukan Dihukum
Prabowo berikan hak rehabilitasi kepada dua guru SMA 1 Luwu Utara, Abdul Muis dan Rasnal, yang sebelumnya dihukum karena membantu guru honorer belum digaji.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
Prabowo Beri Hak Rehabilitasi bagi 2 Guru Luwu Utara, Mensesneg: Guru Harus Dilindungi, Bukan Dihukum
Indonesia
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis
Kratom relatif kurang diketahui masyarakat luas, padahal mampu bertahan hingga kini dan memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Dunia
Hari Durian Nasional Malaysia Diusulkan Tiap 7 Juli, Bareng Momen Panen Raya
DMA beralasan 7 Juli dipilih sebagai Hari Durian Nasional karena bertepatan dengan puncak musim panen durian di Malaysia.
Wisnu Cipto - Rabu, 12 November 2025
Hari Durian Nasional Malaysia Diusulkan Tiap 7 Juli, Bareng Momen Panen Raya
Bagikan