DPR Usul Bentuk Satgas Terpadu Tindak Lanjuti Laporan Ratusan TKI Meninggal di Malaysia

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 29 Juni 2022
DPR Usul Bentuk Satgas Terpadu Tindak Lanjuti Laporan Ratusan TKI Meninggal di Malaysia

Ilustrasi. ANTARA/Ridwan Triatmodjo/aa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) mengungkapkan sebanyak 149 Warga Negara Indonesia (WNI) yang meninggal di dalam Pusat Tahanan Imigrasi Sabah, Malaysia.

Banyak dari WNI itu diduga tewas karena kondisi tahanan yang buruk dan penyiksaan. Rinciannya, pada 2021 ada 101 WNI yang meninggal, sementara dari Januari hingga Juni 2022 terdapat 48 WNI yang tewas di pusat tahanan imigrasi Sabah.

Baca Juga:

Kemenlu Langsung Tindak Lanjuti Laporan Belasan WNI Meninggal di Tahanan Malaysia

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi laporan dari KBMB soal TKI yang disebut meninggal dan beberapa lainnya mengalami penyiksaan di rumah tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia.

Politisi Partai Gerindra itu mengusulkan dibentuk satuan tugas terpadu untuk memonitor dan menjamin pelindungan bagi tenaga kerja migran.

“Saya pikir perlu dibentuk satu Satgas yang berkoordinasi terpadu untuk memantau pekerja-pekerja Indonesia di luar negeri," ujar Dasco di Gedung DPR RI, Rabu (29/6).

Lebih lanjut, Dasco menyebutkan, dalam kasus ini tidak bisa menyalahkan satu lembaga tetapi memang perlu koordinasi mengenai masalah pekerja migran yang ditahan.

Baca Juga:

KSP Tanggapi Klaim Kepulauan Riau dari Mantan PM Malaysia

“Kita tidak menyalahkan satu lembaga, tetapi memang harus perlu koordinasi. Sebab mengenai pekerja migran bukan masalah yang mudah," jelas Dasco.

Diketahui, Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) mengungkapkan sebanyak 149 Warga Negara Indonesia (WNI) yang meninggal di dalam Pusat Tahanan Imigrasi Sabah, Malaysia.

Tim Pencari Fakta KBMB, Abu Mufakhir dalam diskusi daring pada Sabtu (25/6), mengatakan isu layanan kesehatan bukan satu-satunya kondisi buruk di rumah tahanan di Sabah.

Menurut Abu, tim juga menemukan adanya penyiksaan terhadap tahanan sampai menyebabkan meninggal. Selain itu, ada pula anak-anak yang terus ditahan meskipun orang tuanya sudah meninggal di dalam tahanan tersebut. (Bob)

Baca Juga:

Mahathir Klaim Kepri Masuk Malaysia, Sekjen PDIP Singgung Operasi Dwikora

#DPR RI #Sufmi Dasco Ahmad #TKI #Buruh Migran #Malaysia
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Ketua DPR RI, Puan Maharani, datang terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026. Presiden RI, Prabowo Subianto, sudah tiba lebih dulu.
Soffi Amira - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Berita Foto
Gladi Resik Sidang Tahunan MPR 2026 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto
Pegawai melakukan gladi resik persiapan sidang tahunan MPR 2026 dan pidato kenegaraan Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 13 Agustus 2026
Gladi Resik Sidang Tahunan MPR 2026 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto
Indonesia
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Sinergi harus tetap dilaksanakan secara terukur, profesional, sesuai kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Tercatat sebanyak 2.722 ASN mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dalam waktu enam bulan terakhir.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengambil alih pengesahan RUU Perampasan Aset.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Berita
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Presiden Prabowo mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI ke DPR. Ini profil dan proses penetapan Gubernur BI definitif.
ImanK - Senin, 10 Agustus 2026
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Bagikan