DPR Tolak 12 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Usulan KY

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 10 September 2024
DPR Tolak 12 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Usulan KY

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR RI menolak 12 calon hakim agung dan hakim ad hocHAM pada Mahkamah Agung (MA) yang diusulkan Komisi Yudisial (KY).

Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna masa persidangan VI Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Palemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Mulanya Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh membeberkan hasil rapat komisi hukum DPR soal penolakan 12 hakim usulan KY.

Para calon hakim tersebut, kata Pangeran, sudah memaparkan visi misinya. Namun, setelah didalami ada dua hakim yang tidak memenuhi persyaratan.

Keduanya yakni Hari Sih Advianto dan Tri Hidayat Wahyudi. Hari baru menjabat sebagai hakim selama 8 tahun. Sementara Tri Hidayat baru menjabat 14 tahun sebagai hakim.

Baca juga:

DPR Minta Hakim yang Bebaskan Ronald Tannur Diperiksa

Dengan demikian, dua calon tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai calon hakim agung sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA, yaitu berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim.

"Melakukan rapat internal pada tanggal 28 Agustus 2024, dan berdasarkan pendapat serta pandangan dari 9 fraksi yang ada di Konisi III DPR RI menyepakati untuk tidak menyetujui seluruhnya Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Adhoc HAM pada MA yang diajukan Komisi Yudisial RI," ungkap Pangeran.

Kemudian Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin sidang paripurna menanyakan kepada seluruh peserta rapat.

"Kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah laporan Komisi III DPR RI yang memutuskan tidak menyetujui seluruh calon hakim agung dan hakim ad hocHAM pada Mahkamah Agung tahun 2024 tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan?" tanya Puan.

"Setuju," jawab seluruh peserta rapat.

Baca juga:

Komisi Yudisial Diminta Perkuat Pengawasan Demi Menjaga Marwah Peradilan

Berikut 12 nama calon hakim agung dan hakim ad hoc tersebut:

I. Calon Hakim Agung Kamar Pidana:

1. Abdul Azis (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan)

2. Annas Mustaqim (Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA RI)

3. Aviantara (Wakil Ketua Pengadilan Manado)

II. Calon Hakim Agung Kamar Perdata

1. Ennind Hasanuddin (Panitera Muda Perdata MA RI)

III. Calon Hakim Agung Kamar Agama

1. Drs. Hj. Muhayah (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda)

Baca juga:

3 Hakim yang Bebaskan Ronald Tannur Direkomendasikan untuk Dipecat

IV. Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara

1. Dr. Mustamar (Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan MA RI

V. Calon Hakim Agung Tata Usaha Negara (Khusus Pajak)

1. Dr. Diana Malemita Ginting (Auditor Utama pada Inspektorat II, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan)

2. L.Y Hari Sih Advianti (Hakim Pengadilan Pajak) 3. Tri Hidayat Wahyudi (Hakim Pengadilan Pajak)

VI. Calon Hakim Ad Hoc HAM pada MA RI

1. Prof. Dr. Agus Budianto (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan)

2. Bonifasius Nadya Aryobowo (Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung)

3. Dr. Mochamad Agus Salim (Dosen S-2 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)

(pon)

#DPR RI #Komisi Yudisial
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Bagikan