DPR Tekan Pemerintah Terkait Penelantaran Anak

Fredy WansyahFredy Wansyah - Senin, 18 Mei 2015
DPR Tekan Pemerintah Terkait Penelantaran Anak

Desi Ratna Sari (Foto: Instagram)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Anggota Komisi VIII DPR RI Desy Ratnasari menekan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait kasus penelantaran anak. Menurutnya, Kemensos harus tegas dalam menangani kasus penelantaran anak.

Desy menjelaskan, selain itu Kemensos juga harus bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. "Terkait kasus tersebut, Komnas perlindungan anak telah melakukan seminar dan sosialisasi," ungkap artis asal Sukabumi itu saat ditemui Merahputih.com di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (18/5).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap Kemensos serius tangani hal tersebut. Menurutnya, pembangunan safe house menjadi salah satu solusi. Safe house dinilai dapat menaungi anak-anak korban penelantaran orangtua dan anak-anak telantar di jalanan.

"Sebagai tanggung jawab besar oleh negara, kami dari komisi 8 DPRI juga mendorong dalam menangani terkait kasus yang melibatkan anak-anak bangsa ini," imbuhnya.

Hal ini, menurutnya, sesuai undang-undang dasar tahun 1945, Pasal 34 Ayat 1. Undang-undang ini menyatakan fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. (gms)

Baca Juga:

Kak Seto: Kalangan Atas Juga Bisa Keliru Asuh Anak

Kak Seto: Kelima Anak Masih Trauma

Selama Setahun Pasutri Ini Tega Telantarkan 5 Anak Kandungnya

#Komisi VIII DPR #Desy Ratnasari
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Tegaskan MBG Bukan untuk Orang Kaya, DPR Minta Data Penerima Diperketat
Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan, bahwa MBG bukanlah untuk orang kaya. Komisi VIII DPR meminta data penerima diperketat.
Soffi Amira - Minggu, 10 Mei 2026
Prabowo Tegaskan MBG Bukan untuk Orang Kaya, DPR Minta Data Penerima Diperketat
Indonesia
43% Daycare Tak Berizin, DPR Desak Razia Besar Demi Lindungi Anak
DPR mendesak razia daycare ilegal setelah maraknya kekerasan anak. Data menunjukkan 43 persen daycare belum berizin dan minim standar pengasuhan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 April 2026
43% Daycare Tak Berizin, DPR Desak Razia Besar Demi Lindungi Anak
Indonesia
DPR Kritik Usulan Menteri PPPA Pindahkan Gerbong Wanita: Bukan Solusi Utama Keselamatan
Usulan Menteri PPPA soal pemindahan gerbong wanita dikritik DPR. Menilai solusi utama ada pada perbaikan sistem keselamatan transportasi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 April 2026
DPR Kritik Usulan Menteri PPPA Pindahkan Gerbong Wanita: Bukan Solusi Utama Keselamatan
Indonesia
Kekerasan Anak di Daycare Yogyakarta, DPR Minta Pengawasan Ketat dan Penegakan Hukum
Kasus kekerasan di Daycare Little Aresha, disoroti oleh Komisi VIII DPR. DPR pun meminta adanya pengawasan ketat dan penegakan hukum.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Kekerasan Anak di Daycare Yogyakarta, DPR Minta Pengawasan Ketat dan Penegakan Hukum
Indonesia
Tak Ada Visa Haji Foruda 2026, DPR Minta Masyarakat Waspada Penipuan
DPR mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran haji foruda setelah Arab Saudi tidak menerbitkan visa tersebut pada 2026. Waspada penipuan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 April 2026
Tak Ada Visa Haji Foruda 2026, DPR Minta Masyarakat Waspada Penipuan
Indonesia
DPR Soroti Potensi Kenaikan Biaya Haji 2026, Imbas Konflik di Timur Tengah
Komisi VIII DPR menyoroti potensi kenaikan biaya Haji 2026. Hal itu imbas dari konflik Timur Tengah yang masih memanas.
Soffi Amira - Rabu, 08 April 2026
DPR Soroti Potensi Kenaikan Biaya Haji 2026, Imbas Konflik di Timur Tengah
Indonesia
Kloter Pertama Haji 2026 Berangkat 22 April, Presiden Prabowo Dijadwalkan Lepas Jemaah
Kloter pertama jemaah haji 2026 masuk embarkasi 21 April dan mulai terbang 22 April. DPR minta koordinasi ketat di tengah situasi global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 April 2026
Kloter Pertama Haji 2026 Berangkat 22 April, Presiden Prabowo Dijadwalkan Lepas Jemaah
Indonesia
Persiapan Haji 2026 Belum Optimal, DPR Soroti Tenda Arafah dan Mina
DPR RI menemukan persiapan haji 2026 di Arab Saudi belum sepenuhnya siap, terutama tenda di Arafah dan Mina. Pemerintah diminta percepat perbaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 April 2026
Persiapan Haji 2026 Belum Optimal, DPR Soroti Tenda Arafah dan Mina
Indonesia
Tragedi Anak di NTT, Komisi VIII DPR Minta Negara Hadir Lindungi Hak Pendidikan
Anggota Komisi VIII DPR RI menyoroti tragedi anak di NTT karena tak mampu membeli buku dan bolpoin. Ia meminta negara hadir memperkuat perlindungan sosial anak.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
Tragedi Anak di NTT, Komisi VIII DPR Minta Negara Hadir Lindungi Hak Pendidikan
Indonesia
Mayoritas Jemaah Haji Indonesia Masuk Kategori Risiko Tinggi, DPR Desak PPIH Perketat Layanan
Anggota Komisi VIII DPR RI meminta PPIH menyiapkan pengawasan dan layanan khusus karena 83 persen jemaah haji Indonesia 2026 masuk kategori risiko tinggi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Mayoritas Jemaah Haji Indonesia Masuk Kategori Risiko Tinggi, DPR Desak PPIH Perketat Layanan
Bagikan