DPR Tegaskan Perpres MBG Akan Perkuat Implementasi dan Keamanan Pangan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - 2 jam, 2 menit lalu
DPR Tegaskan Perpres MBG Akan Perkuat Implementasi dan Keamanan Pangan

Dapur SPPG Purwodiningratan, Jebres, satu-satunya yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) di Solo. (Merahputih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan dukungan penuhnya terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah. Program ini akan memiliki landasan hukum dan kekuatan implementasi yang lebih kuat setelah Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang secara khusus mengatur pelaksanaannya.

"Komisi IX menyambut baik program MBG karena sebentar lagi Presiden akan mengeluarkan Perpres terkait Makanan Bergizi Gratis," ujar Yahya dalam keterangannya, Selasa (7/10).

Baca juga:

Menkeu Purbaya Ngotot Mau Tarik Anggaran MBG, jika Masih tak Terserap hingga Oktober

Regulasi yang memiliki dasar hukum kuat akan menjadi pendorong signifikan bagi percepatan implementasi program MBG di seluruh wilayah. Selain memperkuat pelaksanaan, Perpres juga diharapkan dapat menekan insiden keracunan makanan yang belakangan ini dilaporkan terjadi di beberapa daerah.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menegaskan, dengan adanya regulasi yang memiliki kekuatan hukum, MBG akan lebih terpacu untuk meningkatkan kinerjanya.

"Sekaligus mengurangi insiden-insiden keracunan yang akhir-akhir ini cukup sering terjadi di berbagai daerah," ucap dia.

Baca juga:

DPR Ungkap Polri Telah Miliki Lebih daripada 600 SPPG, Siap Sukseskan MBG

Yahya Zaini menambahkan bahwa Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi dan mendampingi implementasi program MBG. Hal ini untuk memastikan program berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat, demi menjamin kualitas dan keamanan pangan bagi penerima manfaat.

"Tujuan utama MBG adalah memastikan masyarakat, terutama anak-anak dan pelajar, memperoleh asupan bergizi yang aman dan layak. Karena itu, aspek pengawasan dan penerapan SOP harus menjadi perhatian utama," tutupnya.

#Dapur MBG #Keracunan Massal MBG #Makan Bergizi Gratis #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tegaskan Perpres MBG Akan Perkuat Implementasi dan Keamanan Pangan
Regulasi yang memiliki dasar hukum kuat akan menjadi pendorong signifikan bagi percepatan implementasi program MBG di seluruh wilayah
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 2 menit lalu
DPR Tegaskan Perpres MBG Akan Perkuat Implementasi dan Keamanan Pangan
Berita Foto
Dorong Pengesahan RUU BUMN Harapkan Percepat Kemajuan Ekonomi Nasional
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka alias Oneng (tengah) bersama Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago (kanan) dalam Diskusi Forum Legislasi di Ruang Pusat Penyiaran dan Informasi Parlemen (PPIP), Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Oktober 2025
Dorong Pengesahan RUU BUMN Harapkan Percepat Kemajuan Ekonomi Nasional
Indonesia
10.482 Anak Alami Keracunan, JPPI Sarankan Program MBG Dihentikan
Angka keracunan terbaru mencapai 1.833 anak, lebih tinggi ketimbang rata-rata mingguan sebesar 1.531 anak pada September.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Oktober 2025
10.482 Anak Alami Keracunan, JPPI Sarankan Program MBG Dihentikan
Indonesia
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Andreas menegaskan bahwa profesionalisme Polri
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Indonesia
Menkeu Purbaya Ngotot Mau Tarik Anggaran MBG, jika Masih tak Terserap hingga Oktober
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, ngotot akan tarik anggaran MBG jika masih tak terserap hingga Oktober 2025.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Ngotot Mau Tarik Anggaran MBG, jika Masih tak Terserap hingga Oktober
Indonesia
Harga Gas LPG 3 Kg Tembus Rp 40 Ribu, Eks Anggota DPR: Bukti Negara Gagal Lindungi Rakyat
Harga gas LPG 3 kg kini menembus Rp 40 ribu. Eks Anggota DPR RI, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, hal itu menjadi masalah besar pemerintah.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
Harga Gas LPG 3 Kg Tembus Rp 40 Ribu, Eks Anggota DPR: Bukti Negara Gagal Lindungi Rakyat
Indonesia
16 SPPG di Solo Ajukan Sertifikasi Laik, Pemkot Segera Lakukan Uji Kelayakan
Sebanyak 16 SPPG di Solo sudah mengajukan SLHS. Pemkot Solo pun akan melakukan pengujian kelayakan.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
16 SPPG di Solo Ajukan Sertifikasi Laik, Pemkot Segera Lakukan Uji Kelayakan
Indonesia
DPR RI Desak Pemerintah Pimpin Pembentukan TGPF Dugaan Pelanggaran HAM di Kawasan Danau Toba
Komisi III menekankan pentingnya pembukaan kembali akses jalan yang ditutup di area konsesi PT TPL
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
DPR RI Desak Pemerintah Pimpin Pembentukan TGPF Dugaan Pelanggaran HAM di Kawasan Danau Toba
Indonesia
Pemda Diminta Wajibkan Standarisasi SNI dan Pengawasan Ketat Tenaga Ahli Bersertifikat di Seluruh Pondok Pesantren
Sudjatmiko menekankan pentingnya mekanisme pengawasan pembangunan oleh tenaga ahli bersertifikat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Pemda Diminta Wajibkan Standarisasi SNI dan Pengawasan Ketat Tenaga Ahli Bersertifikat di Seluruh Pondok Pesantren
Indonesia
DPR Desak Tragedi Ambruknya Bangunan Ponpes Al Khoziny Jadi Momentum Perubahan Budaya Konstruksi Indonesia
Kualitas bangunan pesantren harusnya merefleksikan keseriusan negara dalam melindungi generasi penerus
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
DPR Desak Tragedi Ambruknya Bangunan Ponpes Al Khoziny Jadi Momentum Perubahan Budaya Konstruksi Indonesia
Bagikan