DPR Tagih Komitmen Pemerintah Bangun Kilang Rosneft Tuban

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
DPR Tagih Komitmen Pemerintah Bangun Kilang Rosneft Tuban

Pekerja melewati kompleks Revamping Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, PT Kilang Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (13/8/2025). (ANTARA/HO-PT KPB)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menagih komitmen pemerintah merealisasikan proyek kilang grass root refinery (GRR) Rosneft Tuban yang hingga kini belum menunjukkan kemajuan berarti.
?
“Sudah hampir satu dekade sejak groundbreaking, tapi kilang Tuban belum juga jalan. Pemerintah harus jujur apa hambatannya dan tunjukkan langkah konkret untuk menyelesaikannya,” tegas Ratna di Jakarta, Senin (13/10).
?
Ia menilai lambannya proyek Tuban kontras dengan Kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan yang ditargetkan mulai beroperasi akhir 2025. "Kalau Balikpapan bisa, seharusnya Tuban juga bisa. Ini soal prioritas dan keseriusan politik energi nasional,” ujarnya.
?
Ratna menekankan pembangunan kilang sangat penting untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Tanpa tambahan kapasitas pengolahan, Indonesia akan terus bergantung pada impor BBM. “Tanpa kilang baru, cita-cita kemandirian energi hanya akan jadi slogan. Kita butuh aksi nyata,” kata legislator asal Dapil Tuban-Bojonegoro, Jawa Timur, itu.

Baca juga:

Legislator Desak Percepatan Perluasan Buffer Zone Kilang Dumai Cegah Kebakaran Berulang


?
Data SKK Migas menunjukkan, produksi minyak nasional hanya sekitar 590 ribu barel per hari, sedangkan kebutuhan domestik mencapai 1,6 juta barel per hari. Artinya, lebih dari 60 persen kebutuhan BBM nasional masih dipenuhi impor. Ratna mendesak pemerintah segera mempercepat final investment decision (FID) dan menjelaskan kendala proyek kepada publik.
?
"Kilang Tuban merupakan proyek strategis, jangan dibiarkan mandek. Ini menyangkut kedaulatan energi dan masa depan ekonomi rakyat,” pungkasnya.
?
Kilang GRR Tuban adalah proyek kilang minyak dan petrokimia terintegrasi skala besar yang digarap PT Pertamina (Persero) bersama perusahaan Rusia, Rosneft, melalui perusahaan patungan PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP).
?
Proyek ini bertujuan meningkatkan ketahanan energi nasional dengan kapasitas pengolahan minyak mentah mencapai 300.000 barel per hari dan memproduksi berbagai jenis bahan bakar minyak (BBM) serta produk petrokimia.
?
Hingga saat ini, proyek ini masih dalam tahap pengembangan, menunggu final investment decision (FID) dari Rosneft untuk melanjutkan ke fase konstruksi (EPC).(Pon)

Baca juga:

Indonesia Segera Miliki Kilang Terbesar, Bakal Wujudkan Ketahanan Energi Presiden Prabowo


?

#Kilang Minyak #Pertamina #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Konsideran menimbang memiliki fungsi penting sebagai dasar dan rujukan dalam pengelolaan pemerintahan di Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Indonesia
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Mengusulkan agar substansi MoU Helsinki dimasukkan ke poin B konsideran menimbang, khususnya yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Kritik itu bukan untuk ditutup, tetapi untuk diuji secara objektif sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Indonesia
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Pada saat itu, pembentuk UUD tidak menemukan kata sepakat untuk satu model pemilihan kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Indonesia
Jangan Asal Angkut! Kayu Sisa Banjir Sumatra Ternyata Masuk Kategori Sampah Spesifik
Ia menekankan bahwa mekanisme resmi sangat krusial guna mencegah penyalahgunaan oleh oknum tertentu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Jangan Asal Angkut! Kayu Sisa Banjir Sumatra Ternyata Masuk Kategori Sampah Spesifik
Indonesia
Bawang Ilegal 'Haram' Hampir Masuk Pasar, Pemerintah Didesak Seret Dalang Penyelundupan ke Meja Hukum
Anggota DPR Usman Husin apresiasi Kementan sita 133,5 ton bawang bombay ilegal di Semarang guna lindungi petani lokal dari ancaman harga dan penyakit tanaman
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Bawang Ilegal 'Haram' Hampir Masuk Pasar, Pemerintah Didesak Seret Dalang Penyelundupan ke Meja Hukum
Bagikan