DPR Tagih Komitmen Pemerintah Bangun Kilang Rosneft Tuban

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
DPR Tagih Komitmen Pemerintah Bangun Kilang Rosneft Tuban

Pekerja melewati kompleks Revamping Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, PT Kilang Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (13/8/2025). (ANTARA/HO-PT KPB)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menagih komitmen pemerintah merealisasikan proyek kilang grass root refinery (GRR) Rosneft Tuban yang hingga kini belum menunjukkan kemajuan berarti.
?
“Sudah hampir satu dekade sejak groundbreaking, tapi kilang Tuban belum juga jalan. Pemerintah harus jujur apa hambatannya dan tunjukkan langkah konkret untuk menyelesaikannya,” tegas Ratna di Jakarta, Senin (13/10).
?
Ia menilai lambannya proyek Tuban kontras dengan Kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan yang ditargetkan mulai beroperasi akhir 2025. "Kalau Balikpapan bisa, seharusnya Tuban juga bisa. Ini soal prioritas dan keseriusan politik energi nasional,” ujarnya.
?
Ratna menekankan pembangunan kilang sangat penting untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Tanpa tambahan kapasitas pengolahan, Indonesia akan terus bergantung pada impor BBM. “Tanpa kilang baru, cita-cita kemandirian energi hanya akan jadi slogan. Kita butuh aksi nyata,” kata legislator asal Dapil Tuban-Bojonegoro, Jawa Timur, itu.

Baca juga:

Legislator Desak Percepatan Perluasan Buffer Zone Kilang Dumai Cegah Kebakaran Berulang


?
Data SKK Migas menunjukkan, produksi minyak nasional hanya sekitar 590 ribu barel per hari, sedangkan kebutuhan domestik mencapai 1,6 juta barel per hari. Artinya, lebih dari 60 persen kebutuhan BBM nasional masih dipenuhi impor. Ratna mendesak pemerintah segera mempercepat final investment decision (FID) dan menjelaskan kendala proyek kepada publik.
?
"Kilang Tuban merupakan proyek strategis, jangan dibiarkan mandek. Ini menyangkut kedaulatan energi dan masa depan ekonomi rakyat,” pungkasnya.
?
Kilang GRR Tuban adalah proyek kilang minyak dan petrokimia terintegrasi skala besar yang digarap PT Pertamina (Persero) bersama perusahaan Rusia, Rosneft, melalui perusahaan patungan PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP).
?
Proyek ini bertujuan meningkatkan ketahanan energi nasional dengan kapasitas pengolahan minyak mentah mencapai 300.000 barel per hari dan memproduksi berbagai jenis bahan bakar minyak (BBM) serta produk petrokimia.
?
Hingga saat ini, proyek ini masih dalam tahap pengembangan, menunggu final investment decision (FID) dari Rosneft untuk melanjutkan ke fase konstruksi (EPC).(Pon)

Baca juga:

Indonesia Segera Miliki Kilang Terbesar, Bakal Wujudkan Ketahanan Energi Presiden Prabowo


?

#Kilang Minyak #Pertamina #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
YLKI Kritik Harga BBM Naik Mendadak, Tagih Transparansi Pemerintah dan Pertamina
YLKI menyoroti harga BBM naik mendadak. Pemerintah dan Pertamina pun diminta untuk mengungkap penyebabnya.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
YLKI Kritik Harga BBM Naik Mendadak, Tagih Transparansi Pemerintah dan Pertamina
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Bikin Daya Beli Kelas Menengah Tertekan, PKS Ingatkan Risiko Inflasi
Kenaikan harga Pertamax membuat daya beli kelas menengah makin tertekan. PKS pun juga mengingatkan adanya risiko inflasi.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Bikin Daya Beli Kelas Menengah Tertekan, PKS Ingatkan Risiko Inflasi
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Indonesia
KAI Angkut 1,09 Juta Ton BBM hingga Mei 2026, Perkuat Distribusi Energi Nasional
KAI mencatat pengangkutan lebih dari 1 juta ton BBM hingga Mei 2026. Peran kereta api dalam distribusi energi dinilai semakin penting untuk menjaga kelancaran pasokan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
KAI Angkut 1,09 Juta Ton BBM hingga Mei 2026, Perkuat Distribusi Energi Nasional
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Bagikan