DPR Tagih Komitmen Pemerintah Bangun Kilang Rosneft Tuban

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
DPR Tagih Komitmen Pemerintah Bangun Kilang Rosneft Tuban

Pekerja melewati kompleks Revamping Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, PT Kilang Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (13/8/2025). (ANTARA/HO-PT KPB)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menagih komitmen pemerintah merealisasikan proyek kilang grass root refinery (GRR) Rosneft Tuban yang hingga kini belum menunjukkan kemajuan berarti.
?
“Sudah hampir satu dekade sejak groundbreaking, tapi kilang Tuban belum juga jalan. Pemerintah harus jujur apa hambatannya dan tunjukkan langkah konkret untuk menyelesaikannya,” tegas Ratna di Jakarta, Senin (13/10).
?
Ia menilai lambannya proyek Tuban kontras dengan Kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan yang ditargetkan mulai beroperasi akhir 2025. "Kalau Balikpapan bisa, seharusnya Tuban juga bisa. Ini soal prioritas dan keseriusan politik energi nasional,” ujarnya.
?
Ratna menekankan pembangunan kilang sangat penting untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Tanpa tambahan kapasitas pengolahan, Indonesia akan terus bergantung pada impor BBM. “Tanpa kilang baru, cita-cita kemandirian energi hanya akan jadi slogan. Kita butuh aksi nyata,” kata legislator asal Dapil Tuban-Bojonegoro, Jawa Timur, itu.

Baca juga:

Legislator Desak Percepatan Perluasan Buffer Zone Kilang Dumai Cegah Kebakaran Berulang


?
Data SKK Migas menunjukkan, produksi minyak nasional hanya sekitar 590 ribu barel per hari, sedangkan kebutuhan domestik mencapai 1,6 juta barel per hari. Artinya, lebih dari 60 persen kebutuhan BBM nasional masih dipenuhi impor. Ratna mendesak pemerintah segera mempercepat final investment decision (FID) dan menjelaskan kendala proyek kepada publik.
?
"Kilang Tuban merupakan proyek strategis, jangan dibiarkan mandek. Ini menyangkut kedaulatan energi dan masa depan ekonomi rakyat,” pungkasnya.
?
Kilang GRR Tuban adalah proyek kilang minyak dan petrokimia terintegrasi skala besar yang digarap PT Pertamina (Persero) bersama perusahaan Rusia, Rosneft, melalui perusahaan patungan PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP).
?
Proyek ini bertujuan meningkatkan ketahanan energi nasional dengan kapasitas pengolahan minyak mentah mencapai 300.000 barel per hari dan memproduksi berbagai jenis bahan bakar minyak (BBM) serta produk petrokimia.
?
Hingga saat ini, proyek ini masih dalam tahap pengembangan, menunggu final investment decision (FID) dari Rosneft untuk melanjutkan ke fase konstruksi (EPC).(Pon)

Baca juga:

Indonesia Segera Miliki Kilang Terbesar, Bakal Wujudkan Ketahanan Energi Presiden Prabowo


?

#Kilang Minyak #Pertamina #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pertamina Klaim Antrean Pembelian BBM Sudah Tidak Ganggu Lalu Lintas
Pemantauan dan koordinasi terus dilakukan untuk menjaga kelancaran penyaluran BBM, termasuk apabila terdapat dinamika di lapangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Pertamina Klaim Antrean Pembelian BBM Sudah Tidak Ganggu Lalu Lintas
Indonesia
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak konsumen sekaligus kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Dunia
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Proses inspeksi kapal penumpang tidak boleh sebatas formalitas administratif di atas kertas.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Indonesia
Pertamina Tunggu Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi Bagi Desil 9 dan 10
Posisi Pertamina sebagai badan usaha yang akan mengikuti arahan dari pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Pertamina Tunggu Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi Bagi Desil 9 dan 10
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Bagikan