DPR Sulap RUU Penyiaran, Konten Lucu Hingga Edukasi Tak Lagi Semrawut

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
DPR Sulap RUU Penyiaran, Konten Lucu Hingga Edukasi Tak Lagi Semrawut

Ilustrasi media sosial.(Foto: Pexels/Magnus Mueller)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Komisi I DPR RI berupaya memodernisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran agar dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi media, terutama penyiaran multiplatform.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa revisi RUU ini harus selaras dengan dinamika industri dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Baca juga:

Legislator Tetap Gelar Rapat di Tengah Aksi Demonstrasi Panas, Revisi UU Penyiaran Jadi Fokus Utama

“Poin-poin revisi penyiaran ini telah berubah beberapa kali dulunya itu kan soal multiplexing," ujar Dave, Rabu (27/8).

Lebih lanjut, legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menekankan pentingnya regulasi yang memberikan kepastian bagi seluruh pelaku penyiaran.

"Nah sekarang kan menjadi perdebatan ini bagaimana pengaturan terhadap multi platform yang memiliki akses luas dan sepertinya tanpa batasan penyaringan pentingnya undang undang ini kita untuk kita sesuaikan dengan perkembangan zaman," jelas dia.

Baca juga:

Bahaya Konten Digital Tanpa Batas, DPR Desak Segera Ada Revisi UU Penyiaran

Dave Laksono menegaskan, pihaknya ingin mencapai kesepakatan dan pemahaman yang sama, sehingga ke depannya dapat membangun dan menjaga industri penyiaran, baik bagi para pelaku maupun lembaga penyiaran itu sendiri.

Dengan demikian, harapannya industri penyiaran dapat terus berkembang dan melayani masyarakat secara optimal.

#RUU Penyiaran #Revisi UU Penyiaran #Komisi Penyiaran Indonesia #Tolak RUU Penyiaran
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sulap RUU Penyiaran, Konten Lucu Hingga Edukasi Tak Lagi Semrawut
Pihaknya ingin mencapai kesepakatan dan pemahaman yang sama
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
DPR Sulap RUU Penyiaran, Konten Lucu Hingga Edukasi Tak Lagi Semrawut
Indonesia
Bahaya Konten Digital Tanpa Batas, DPR Desak Segera Ada Revisi UU Penyiaran
Andina menyoroti krisis eksistensial yang dihadapi ekosistem penyiaran nasional
Angga Yudha Pratama - Selasa, 22 Juli 2025
Bahaya Konten Digital Tanpa Batas, DPR Desak Segera Ada Revisi UU Penyiaran
Indonesia
Legislator PKB Usulkan Pembatasan Akun Ganda Media Sosial dalam RUU Penyiaran
Akun ganda sering kali disalahgunakan untuk tujuan negatif, dari penyebaran hoaks hingga penipuan.
Dwi Astarini - Rabu, 16 Juli 2025
Legislator PKB Usulkan Pembatasan Akun Ganda Media Sosial dalam RUU Penyiaran
Indonesia
Keberatan Platform Digital User Generated Content Diatur UU Penyiaran
DPR ingin pengaturan penyiaran platform digital dapat dijadikan satu terlebih dahulu dengan penyiaran konvensional ke dalam RUU Penyiaran sebab menyasar substansi yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 Juli 2025
Keberatan Platform Digital User Generated Content Diatur UU Penyiaran
Indonesia
DPR Bakal Panggil YouTube, Netflix, dan TikTok Buat Bahas RUU Penyiaran
DPR menginginkan adanya asas keadilan antara lembaga penyiaran konvensional dan entitas OTT.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 20 Juni 2025
DPR Bakal Panggil YouTube, Netflix, dan TikTok Buat Bahas RUU Penyiaran
Indonesia
Legislator NasDem Dorong Penguatan Publisher Rights dalam Revisi UU Penyiaran
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti pentingnya pengaturan terkait publisher rights atau hak penerbit, sesuai dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2024.
Frengky Aruan - Senin, 10 Maret 2025
Legislator NasDem Dorong Penguatan Publisher Rights dalam Revisi UU Penyiaran
Indonesia
Komisi I Serahkan RUU Penyiaran Jadi Program Prioritas ke Baleg DPR
Masing-masing komisi yang merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR RI telah menyerahkan daftar rancangan undang-undang (RUU) ke Baleg DPR RI
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 05 November 2024
Komisi I Serahkan RUU Penyiaran Jadi Program Prioritas ke Baleg DPR
Video
Inilah Alasan DPR Menunda Pembahasan RUU Penyiaran
DPR sepakat untuk menunda pembahasan RUU Penyiaran. DPR ingin pembahasan ini melibatkan banyak pihak, terutama dari organisasi-organisasi jurnalistik.
Rezita Kesuma - Sabtu, 22 Juni 2024
Inilah Alasan DPR Menunda Pembahasan RUU Penyiaran
Indonesia
DPR Tunda Pembahasan RUU Penyiaran, Ini Alasannya
Ada beberapa substansi mengenai Undang-Undang Penyiaran sudah diatur di dalam RUU cipta kerja
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Juni 2024
DPR Tunda Pembahasan RUU Penyiaran, Ini Alasannya
Indonesia
Politisi Golkar Tetap Ingin Jurnalistik Investigasi Eksklusif Diatur
Jurnalistik investigasi eksklusif perlu diatur agar tidak semua media penyiaran bisa sembarangan membeli hak siar untuk konten sensitif.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 Juni 2024
Politisi Golkar Tetap Ingin Jurnalistik Investigasi Eksklusif Diatur
Bagikan