Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Rencana pemerintah memberlakukan syarat wajib tes Polymerase Chain Reaction ( PCR ) bagi semua moda transportasi jelang libur Natal dan tahun baru 2022 menuai kritikan.
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mempertanyakan sikap Presiden Jokowi dalam merespons tuntutan publik. Sebab, alih-alih mendengar aspirasi publik untuk menghapus syarat wajib tes PCR, Presiden justru hanya menurunkan tarif tes PCR.
Menurut dia, jika pertimbangan pemerintah murni demi kesehatan dan mitigasi risiko gelombang ketiga, bukan tes usap PCR yang menjadi syarat mutlak untuk perjalanan. Melainkan cukup rapid test antigen.
Baca Juga:
Tak Patuhi Aturan Harga Tes PCR, Fasilitas Kesehatan Bakal Ditutup
"Sebab, tujuan dari tes PCR adalah untuk tes konfirmasi COVID-19, sedangkan rapid test antigen adalah untuk screening,” ucapnya di Jakarta, Kamis (28/10).
Ia berharap, jangan sampai ada persaingan bisnis dibalik kebijakan syarat wajib tes PCR bagi pelaku perjalanan. Pasalnya, penyedia layanan tes PCR menjamur di sejumlah tempat dengan menawarkan harga berlapis tergantung pada kecepatan hasil tes.
Bukhori mencontohkan, hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, perputaran uang dari bisnis tes PCR sejak bulan Oktober 2020 sampai bulan Agustus 2021 diperkirakan mencapai Rp 23,2 triliun.
Dari nilai tersebut, ICW menyebut pengusaha layanan tes PCR bisa meraih untung hingga Rp 10,46 triliun. Penghitungan ICW ini didasarkan pada dimulainya pemberlakuan tarif tes PCR tertinggi sebesar Rp 900 ribu pada Oktober 2020 sampai diberlakukannya tarif baru Rp 495-525 ribu pada Agustus 2021.
Sementara di sisi lain, pemerintah sejak bulan Maret 2020 juga telah memberikan insentif fiskal untuk importasi jenis barang berupa alat kesehatan untuk penanganan pandemi. Adapun jenis barang yang terkait dengan mekanisme tes PCR yang memperoleh insentif kepabeanan di antaranya PCR Test Reagent, Swab, Virus Transfer Media, dan In Vitro Diagnostic Equipment.
Untuk PCR test reagent sendiri, total fasilitas pembebasan bea masuk (BM) dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang telah diberikan untuk periode 1 Januari hingga 14 Agustus 2021 sebesar Rp 366,76 miliar. Yaitu terdiri atas fasilitas fiskal berupa pembebasan BM sebesar Rp 107 miliar, PPN tidak dipungut sebesar Rp193 miliar, dan PPh Pasal 22 dibebaskan dari pungutan sebesar Rp 66 miliar.
Sedangkan, realisasi pemberian fasilitas periode tahun 2021 sampai dengan bulan Juli, total nilai insentif fiskal yang telah diberikan sebesar Rp 799 miliar dari nilai impor barang sebesar Rp 4 triliun.
"Bisnis tes PCR ini terbukti sangat menggiurkan," jelas Bukhori.
Legislator dapil Jawa Tengah 1 ini mendesak pemerintah segera membatalkan rencana tes PCR sebagai syarat wajib menggunakan semua moda transportasi maupun syarat wajib bagi moda transportasi khususnya pesawat
Bukhori mengusulkan, supaya kebijakan mobilitas dikembalikan seperti sedia kala. Yaitu cukup menggunakan rapid tes antigen atau menetapkan tarif tertinggi tes PCR yakni Rp 100 ribu,- melalui skema subsidi.
Pun jika ingin diperketat, syarat vaksin dosis pertama sebenarnya sudah cukup memadai atau kapasitas okupansi pesawat yang dikembalikan menjadi 50 persen.
"Apalagi untuk moda transportasi udara, tingkat penularan virusnya relatif rendah,” ujarnya.
Politikus PKS ini berharap, jangan ada kebijakan yang terkesan 'memeras' rakyat dengan dalih risiko gelombang ketiga di kala pemerintah punya sejumlah alternatif untuk memitigasi risiko ini tanpa memberatkan rakyat.
"Oleh karena itu pemerintah mesti segera membatalkan syarat tes PCR ini karena sarat dengan kepentingan bisnis dan diskriminatif, ” pungkas Bukhori.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan wajib tes PCR akan diterapkan sebagai syarat perjalanan untuk moda transportasi lainnya secara bertahap. Kebijakan tersebut,bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga COVID-19 akibat libur Natal dan tahun baru.
"Secara bertahap penggunaan tes PCR akan juga diterapkan pada transportasi lainnya selama dalam mengantisipasi periode Nataru," kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (25/10).
Seperti diketahui, kebijakan wajib tes PCR hanya diberlakukan bagi calon penumpang pesawat di wilayah PPKM Level 3-4.
Menurut Luhut, belajar dari pengalaman tahun lalu, meskipun syarat tes PCR diberlakukan untuk moda transportasi udara, mobilitas masyarakat tetap tinggi.
"Dan saat ini sudah sama dengan Nataru tahun lalu, dan akan terus meningkat sampai akhir tahun ini, sehingga meningkatkan risiko kenaikan kasus," ujarnya. (Knu)
Baca Juga:
Tak Semua Penyedia Layanan PCR Ikuti Aturan Jokowi Patok Tarif Rp 300 Ribu
