Andika Pratama
MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi peringatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang lamban.
Peringatan itu disampaikan Jokowi dalam pidatonya di sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020, yang diunggah di channel YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6) kemarin.
Baca Juga
Setelah Disentil Jokowi, Kemenkes Serap 4,6 Persen Anggaran Dari Rp87 Triliun
Saleh menyebut, hal itu juga menjadi perhatian komisi IX DPR. Dalam dua kali rapat kerja terakhir, persoalan penyerapan menjadi hal yang menjadi perbincangan hangat di komisi kesehatan.
Dalam paparan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kemarin, kata Saleh, tingkat penyerapan anggaran Kemenkes masih berada pada posisi 47 persen. Sehingga masih ada 53 persen lagi yang belum terserap.
"Dan dari 47 persen yang terserap, kelihatannya malah yang paling banyak diserap justru adalah anggaran bpjs kesehatan. Itu artinya, masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan oleh kemenkes," kata Saleh dalam keterangannya, Senin (29/6).
Selain itu, Saleh juga mengaku menerima laporan bahwa insentif tenaga medis yang menangani COVID-19 belum dibayarkan secara keseluruhan. Sejauh ini, baru dibayarkan sekitar 40 persen. Sementara 60 persen lagi masih menunggu verifikasi data dari daerah.
"Kalau penyerapannya rendah seperti ini, uang tentu tidak akan beredar di masyarakat. Daya beli masyarakat otomatis akan turun. Akibatnya, akan terjadi krisis seperti yang dikhawatirkan presiden," ujarnya.
Menurut Saleh, alasan Kemenkes yang menyebut bahwa rendahnya penyerapan anggaran karena adanya COVID-19 tidak bisa diterima. Sebab, hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan pandemi COVID-19 akan berakhir.
"Kalau tidak berakhir sampai akhir tahun, lalu apakah anggaran-anggaran yang ada dibiarkan tidak terserap? Lalu untuk apa pembahasan anggaran tahun 2021? Apa tidak cukup memakai dana sisa yang tidak terpakai di tahun 2020," tegas dia.
Dalam video berdurasi lebih dari 10 menit itu, Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas kepada para menterinya, bahkan sempat menyatakan kejengkelannya karena sampai saat ini disebutnya belum ada progres yang signifikan dari kerja jajarannya dalam tiga bulan terakhir.
Baca Juga
Prodem: Jokowi Terkesan Minta Anak Buahnya Habiskan Anggaran COVID-19
Padahal situasi yang berkembang saat ini memerlukan langkah “extraordinary” karena dunia termasuk Indonesia sudah diambang krisis. Presiden bahkan mengatakan akan melakukan langkah-langkah “extra ordinary” apa pun demi menyelamatkan 267 juta rakyat Indonesia.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," kata Jokowi. (Pon)
