Setelah Disentil Jokowi, Kemenkes Serap 4,6 Persen Anggaran Dari Rp87 Triliun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Juni 2020
Setelah Disentil Jokowi, Kemenkes Serap 4,6 Persen Anggaran Dari Rp87 Triliun

Menteri Keuangan. (Foto: Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Setelah disentil Presiden Joko Widodo, penyerapan anggaran untuk bidang kesehatan dalam rangka pemulihan akibat pandemi COVID-19 baru, ternyata baru mencapai 4,68 persen dari total alokasi sebesar Rp87,55 triliun per Senin, 29 Juni 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku ada peningkat dibandingkan yang disampaikan pada Selasa (16/6) yaitu penyerapannya masih berada di level 1,54 persen karena terjadi gap antara realisasi keuangan dan fisik sehingga perlu percepatan proses administrasi penagihan.

Sementara, untuk penyerapan anggaran perlindungan sosial saat ini telah mencapai 34,06 persen, Sektoral dan Pemda 4 persen, UMKM 22,74 persen, serta insentif dunia usaha 10,14 persen dan UMKM 22,74 persen.

"Tapi ini karena sudah ada penempatan dana ke Himbara seperti yang sudah disampaikan. Kemudian untuk pembiayaan korporasi belum ada yang terealisasi,” ujarnya.

Baca Juga:

Dinilai Semrawut, Anies Diminta Hapus Petunjuk Teknis PPDB

Presiden Joko Widodo kembali memerintahkan pencairan atau pembayaran pelayanan kesehatan terkait COVID-19. Bahkan, Menteri Kesehatan untuk menyederhanakan prosedur di Kementerian Kesehatan.

"Saya minta pembayaran untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19 ini dipercepat pencairannya. Jangan sampai ada keluhan," kata Presiden dalam Rapat Terbatas Percepatan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.

Ia menegaskan, jka aturan di Permen terlalu berbelit-belit, harus segera disederhanakan. Pembayaran klaim rumah sakit dan insentif bagi para tenaga medis dan laboratoriu harus dicairkan secepatnya.

"Kita tunggu apa lagi kalau anggarannya sudah ada?" tegas Jokowi seperti dilansir kantor Berita Antara.

Menkes Terawan
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (tengah) saat melakukan kunjungan di RSUD Dr Soetomo Surabaya, Rabu (24/6/2020). (ANTARA Jatim/Willy Irawan)

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Kesehatan Abdul Kadir mengakui lambatnya pembayaran tunjangan untuk para tenaga medis di masa pandemi COVID-19 salah satunya dikarenakan proses birokrasi.

Kadir mengungkapkan keterlambatan pencairan dana dikarenakan terlambatnya usulan pembayaran tunjangan tenaga kesehatan dari fasilitas layanan kesehatan dan dinas kesehatan daerah. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah merevisi Permenkes Nomor 278 Tahun 2020 untuk memudahkan proses pembayaran.

Abdul Kadir menjelaskan dari dana Rp1,9 triliun yang dikelola Kemenkes, sampai saat ini telah dibayarkan sebesar Rp226 miliar bagi 25.311 orang tenaga medis dari target 78. 472 orang tenaga kesehatan. Sementara untuk dana santunan kematian telah dibayarkan sebesar Rp14,1 miliar kepada 47 orang penerima.

Baca Juga:

Presiden Jokowi Marah-marah Bukti Pemerintah Sedang Dilanda Masalah Serius

#Kemenkeu #Kemenkes #Anggaran APBN #COVID-19
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Kabar Terbaru BSU 2026! Pencairan Rp 900 Ribu Tinggal Tunggu ACC Kemenkeu
BSU 2026 senilai Rp900 ribu masih menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan. Simak penjelasan terbaru Kemnaker soal jadwal pencairan, syarat penerima, dan cara cek status BSU menggunakan NIK.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
Kabar Terbaru BSU 2026! Pencairan Rp 900 Ribu Tinggal Tunggu ACC Kemenkeu
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
Viral Video dan Foto Menkes Dinarasikan Sesak Nafas Akibat Kahutla, Ini Kata Kemenkes
Menkes pada saat itu hanya ingin memberikan informasi dan edukasi dengan menunjukkan fasilitas rumah oksigen dan memastikan layanan oksigen bisa diberikan ke masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Viral Video dan Foto Menkes Dinarasikan Sesak Nafas Akibat Kahutla, Ini Kata Kemenkes
Indonesia
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia memiliki lebih dari 23 juta akun konsumen aset digital hingga Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia
Kemenkes Kirim Lebih daripada 2.000 Nakes untuk Tangani Dampak Kesehatan Karhutla
Kemenkes mengungkapkan ada 7 provinsi serta 63 kabupaten dan kota terdampak karhutla.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Kemenkes Kirim Lebih daripada 2.000 Nakes untuk Tangani Dampak Kesehatan Karhutla
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
Hasil Cek Kesehatan Gratis, 2,95 Juta Orang Alami Gangguan Mata, Bisa Alami Kebutaan
Banyak dari orang-orang itu tidak menyadari bahwa dirinya punya gangguan penglihatan, dan menunda tindak lanjut hingga terlambat atau buta permanen.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Hasil Cek Kesehatan Gratis, 2,95 Juta Orang Alami Gangguan Mata, Bisa Alami Kebutaan
Indonesia
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Angka tersebut mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Bagikan