Ikhsan Aryo Digdo
MerahPutih.com - Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih eksis dengan segala tindak kekerasan yang mereka lakukan.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Pemerintah fokus dalam penyelesaian konflik dan pemulihan stabilitas di Papua.
"Pemerintah mesti segera mengambil langkah konkret dan fokus pada penyelesaian konflik serta stabilitas keamanan di Papua," kata Ketua Meutya Hafid kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/7).
Meutya menilai investasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat dapat membantu mengurangi ketidakstabilan keamanan di Papua. “Langkah pembangunan perlu dilanjutkan untuk keberpihakan terhadap masyarakat Papua,” imbuh Meutya.
Baca juga:
Ketua DPR Minta Pemerintah Bertindak Tegas dengan Tetap Humanis Sikapi Aksi OPM
Dia melihat, investasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat dapat membantu mengurangi ketidakstabilan keamanan di Papua.
“Dan kami Komisi I DPR mengapresiasi pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah di Papua dalam 10 tahun terakhir secara cepat, pesat, dan signifikan,” ungkapnya.
Lalu, Pemerintah perlu mengoptimalkan pendekatan sosial budaya dalam mengatasi aksi-aksi anarkis OPM.
"Negosiasi yang inklusif dan transparan dapat membantu mengurangi ketegangan," tutur Legislator dari Dapil Sumatera Utara itu.
Baca juga:
Bakar Sekolah di Pegunungan Bintang, KKB Papua Disebut Berlaku Keji
Oleh karenanya, aparat TNI-Polri diminta agar mampu mengatasi gangguan keamanan. Meutya ingin memastikan kehadiran aparat keamanan untuk melindungi warga sipil agar mengatasi ancaman keamanan.
“Penguatan keberadaan TNI dan Polri di wilayah tersebut sangat penting," kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Seperti diketahui situasi di Puncak Jaya, Papua Tengah, sempat memanas usai tiga anggota OPM tewas ditembak oleh anggota TNI pada Selasa (16/7) lalu. Penembakan tersebut bermula saat sejumlah anggota OPM menyerang Satgas Yonif RK 753/AVT.
Massa lalu melancarkan protes dan mengatakan para korban bukan anggota OPM. Akibat protes itu, enam unit mobil milik TNI-Polri dibakar massa. (knu)
