Pemerintah Diminta Percepat Pencairan Anggaran untuk Sekolah Rusak Akibat Gempa NTT

Yusuf AbdillahYusuf Abdillah - Selasa, 18 Agustus 2026
Pemerintah Diminta Percepat Pencairan Anggaran untuk Sekolah Rusak Akibat Gempa NTT

Dampak Gempa NTT di kawasan wisata Labuan Bajo, Sabtu (15/8/2026). ANTARA/Gecio Viana

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Lalu, keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama, tanpa mengabaikan hak anak untuk tetap memperoleh pendidikan.

Banyaknya sekolah yang rusak akibat gempa di NTT harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keselamatan dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan,

kata Lalu dalam keterangannya, Selasa (18/8).

Bangunan yang dinilai tidak aman, kata dia, tidak boleh digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sebelum dinyatakan layak.

Baca juga:

Pengiriman Logistik untuk Korban Gempa Flores NTT, Pesawat Hercules Bawa Belasan Ton Bantuan

Pemerintah juga harus menyediakan ruang belajar sementara agar kegiatan belajar tidak terhenti.

Karena itu, ia meminta pemerintah pusat dan daerah segera melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap tingkat kerusakan setiap sekolah.

Dorong Percepatan Pencairan Anggaran

Lalu juga mendorong percepatan pencairan anggaran untuk penanganan sekolah terdampak.

Perbaikan fasilitas pendidikan harus dilakukan secara cepat dan terukur, disertai dukungan bagi guru dan siswa yang terdampak bencana.

Pemerintah pusat dan daerah harus mempercepat pencairan anggaran, memperbaiki fasilitas sekolah, dan memberikan dukungan kepada guru serta siswa yang terdampak. Jangan sampai anak-anak menjadi korban kedua karena proses pemulihan pendidikan berjalan lambat,

tegasnya.

Dalam jangka panjang, Lalu menekankan agar pembangunan kembali sekolah yang rusak tidak sekadar berupa perbaikan bangunan lama.

Baca juga:

Menkeu Purbaya Ungkap Dana BNPB Rp 5 Triliun Masih Tersedia untuk Penanganan Gempa NTT, Siapkan Dana Siaga

Sekolah yang dibangun kembali harus memenuhi standar konstruksi tahan gempa sehingga lebih aman menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

Pemerintah tidak boleh hanya memperbaiki bangunan lama. Sekolah yang dibangun kembali harus menggunakan standar konstruksi tahan gempa agar lebih aman dan tangguh,

katanya.

Selain pembangunan fisik, ia meminta pemerintah memperkuat sistem mitigasi bencana di lingkungan sekolah.

Hal itu dapat dilakukan melalui penyediaan jalur evakuasi, simulasi gempa secara berkala, pelatihan bagi guru, serta edukasi dan peningkatan kesiapsiagaan siswa.

Baca juga:

Di Tengah Meriahnya Perayaan HUT ke-81 RI di Monas, Warga Titip Pesan Doa untuk Korban Gempa NTT

Menurutnya, kesiapsiagaan bencana harus menjadi bagian penting dari pengelolaan satuan pendidikan, terutama di daerah yang memiliki risiko bencana tinggi seperti NTT.

Mitigasi tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik. Jalur evakuasi, simulasi gempa, pelatihan guru, dan kesiapsiagaan siswa harus diperkuat.

Transparansi Proses Rehabilitasi

Lalu juga mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam seluruh proses rehabilitasi dan pembangunan kembali sekolah terdampak gempa.

Anggaran yang dialokasikan pemerintah harus dipastikan tepat sasaran dan benar-benar digunakan untuk kepentingan pemulihan pendidikan.

“Seluruh proses pembangunan harus transparan dan diawasi agar anggaran tepat sasaran. Jangan sampai dalam situasi bencana justru muncul persoalan baru karena lemahnya pengawasan,” pungkasnya. (Pon)

#NTT #Gempa NTT #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Bagikan