DPR Puji Langkah Taktis BI Hingga Rupiah Kokoh di Level Rp16.700, Pasar Keuangan Aman Terkendali

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 15 April 2025
DPR Puji Langkah Taktis BI Hingga Rupiah Kokoh di Level Rp16.700, Pasar Keuangan Aman Terkendali

Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, memberikan apresiasi atas tindakan cepat dan strategis Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global, terutama pasca libur panjang dan dampak kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump.

"Kita harus mengakui dan mengapresiasi langkah BI. Mereka berhasil menjaga pergerakan nilai rupiah tetap dalam kisaran yang wajar, yaitu di angka Rp16.700," kata Harris dalam keterangannya, Selasa (15/4).

Baca juga:

Dolar AS Tersungkur, Rupiah Terbang Tinggi Berkat Keputusan Kontroversial Trump!

BI telah mengambil tindakan preventif sebelum pasar domestik dibuka kembali. Ketika nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.380 di pasar internasional, BI langsung melakukan intervensi melalui instrumen Non-Delivery Forward (NDF) di pasar luar negeri seperti Hong Kong, Singapura, dan New York.

Intervensi ini berhasil menurunkan nilai tukar rupiah ke Rp16.900 pada hari berikutnya. Saat pasar Jakarta dibuka, BI kembali melakukan intervensi di pasar spot dengan volume besar, menjaga nilai tukar rupiah di bawah level psikologis Rp17.000, tepatnya di Rp16.700. Stabilitas ini memberikan kepercayaan kepada pelaku pasar modal dan saham.

"Ketika pasar Jakarta dibuka dengan volume besar, BI juga masuk ke pasar spot. Hasilnya, nilai tukar rupiah terjaga di bawah Rp17.000, yang merupakan angka psikologis. Ini memberikan kepercayaan kepada pelaku pasar modal dan saham," jelas Harris.

Meskipun IHSG sempat anjlok hingga 9,19 persen pada menit pertama pembukaan perdagangan, kondisi membaik dalam 30 menit berikutnya dan ditutup dengan koreksi sekitar 7 persen. Harris menilai langkah BI memberikan keyakinan kepada investor bahwa dampak kebijakan tarif AS terhadap Indonesia tidak signifikan.

Baca juga:

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Melemah Tembus Rp16.849

Harris juga menekankan bahwa struktur ekonomi Indonesia yang relatif tertutup memberikan keuntungan. Dengan volume perdagangan internasional sekitar 39-41 persen dari PDB, Indonesia tidak terlalu rentan terhadap guncangan eksternal, berbeda dengan negara lain seperti Singapura (326 persen) atau Vietnam (216 persen).

Lebih lanjut, Harris mengingatkan agar BI tidak terus-menerus melakukan intervensi setelah stabilitas tercapai, agar nilai tukar rupiah tidak terlalu kuat.

"Untuk perang dagang, Indonesia relatif imun. Volume perdagangan Indonesia ke AS hanya 10 persen, dibandingkan dengan ekspor ke China sebesar 21 persen. Peran BI adalah menjaga stabilitas mata uang, salah satunya melalui intervensi. Setelah stabil di Rp16.700, BI tidak perlu terus-menerus intervensi, karena rupiah yang terlalu kuat juga tidak baik untuk ekspor," pungkas Harris.

#DPR RI #Dolar AS #Rupiah #Kurs Rupiah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jawaban DPR Soal Simpang Siur Narasi RUU KUHAP Atur Penyadapan Hingga Penahanan Tanpa Izin
Pernyataan ini sejalan dengan klarifikasi yang disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman
Angga Yudha Pratama - 3 menit lalu
Jawaban DPR Soal Simpang Siur Narasi RUU KUHAP Atur Penyadapan Hingga Penahanan Tanpa Izin
Indonesia
Tragedi Kematian Alvaro Jadi Sorotan Tajam, Polisi Diminta Lebih Gesit Lagi Tangani Kasus Penculikan Anak
Tragedi kematian Alvaro kini jadi sorotan tajam. Polisi diminta lebih gesit lagi dalam menangani kasus penculikan anak.
Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025
Tragedi Kematian Alvaro Jadi Sorotan Tajam, Polisi Diminta Lebih Gesit Lagi Tangani Kasus Penculikan Anak
Indonesia
Kawal Kasus Kematian Alvaro, Puan: Situasi Darurat, Harus Ditanggapi Serius
Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal kasus kematian Alvaro Kiano. Ia mengatakan, bahwa situasi tersebut sangat darurat.
Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025
Kawal Kasus Kematian Alvaro, Puan: Situasi Darurat, Harus Ditanggapi Serius
Indonesia
Uji Kelayakan Rampung, DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Yudisial Periode 2025-2030
DPR RI sahkan 7 anggota Komisi Yudisial 2025-2030 via Rapat Paripurna. Anggota baru datang dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Uji Kelayakan Rampung, DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Yudisial Periode 2025-2030
Indonesia
DPR Sahkan RUU Pengelolaan Ruang Udara Jadi Undang-Undang, Sepakati 63 Pasal Baru
DPR RI resmi mengesahkan RUU Pengelolaan Ruang Udara menjadi UU. Memuat 8 bab dan 63 pasal yang mengatur pengelolaan wilayah udara Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
DPR Sahkan RUU Pengelolaan Ruang Udara Jadi Undang-Undang, Sepakati 63 Pasal Baru
Indonesia
Pemerintah Serahkan DIM RUU Penyelesaian Pidana ke DPR, Soroti Penataan Standar Pemidanaan Nasional
Penyusunan RUU ini merupakan langkah penting untuk menata ulang sistem pemidanaan nasional agar selaras dengan KUHP baru.
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
Pemerintah Serahkan DIM RUU Penyelesaian Pidana ke DPR, Soroti Penataan Standar Pemidanaan Nasional
Indonesia
Sekolah Bisa Ajukan Perbaikan Gedung Via Online, DPR: Harus Disosialisasikan secara Masif
Sekolah bisa mengajukan perbaikan gedung secara online. DPR menyebutkan, hal tersebut harus disosialisasikan secara masif.
Soffi Amira - Senin, 24 November 2025
Sekolah Bisa Ajukan Perbaikan Gedung Via Online, DPR: Harus Disosialisasikan secara Masif
Indonesia
DPR RI Tekankan Pengelolaan Limbah Terintegrasi Guna Menjamin Keberlanjutan Industri Petrokimia Nasional
Rico Sia menekankan bahwa industri harus memastikan sistem pengelolaan limbah
Angga Yudha Pratama - Senin, 24 November 2025
DPR RI Tekankan Pengelolaan Limbah Terintegrasi Guna Menjamin Keberlanjutan Industri Petrokimia Nasional
Indonesia
Mutu Rumah Sakit Daerah Jadi Kunci Sukses Rujukan JKN Berbasis Kompetensi 2026
Pemerintah harus bantu rumah sakit daerah meningkatkan kompetensi
Angga Yudha Pratama - Senin, 24 November 2025
Mutu Rumah Sakit Daerah Jadi Kunci Sukses Rujukan JKN Berbasis Kompetensi 2026
Indonesia
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
Menggadaikan aset BUMN berarti menempatkan kepentingan negara dalam posisi yang rentan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
Bagikan