DPR Puji Langkah Taktis BI Hingga Rupiah Kokoh di Level Rp16.700, Pasar Keuangan Aman Terkendali

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 15 April 2025
DPR Puji Langkah Taktis BI Hingga Rupiah Kokoh di Level Rp16.700, Pasar Keuangan Aman Terkendali

Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, memberikan apresiasi atas tindakan cepat dan strategis Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global, terutama pasca libur panjang dan dampak kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump.

"Kita harus mengakui dan mengapresiasi langkah BI. Mereka berhasil menjaga pergerakan nilai rupiah tetap dalam kisaran yang wajar, yaitu di angka Rp16.700," kata Harris dalam keterangannya, Selasa (15/4).

Baca juga:

Dolar AS Tersungkur, Rupiah Terbang Tinggi Berkat Keputusan Kontroversial Trump!

BI telah mengambil tindakan preventif sebelum pasar domestik dibuka kembali. Ketika nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.380 di pasar internasional, BI langsung melakukan intervensi melalui instrumen Non-Delivery Forward (NDF) di pasar luar negeri seperti Hong Kong, Singapura, dan New York.

Intervensi ini berhasil menurunkan nilai tukar rupiah ke Rp16.900 pada hari berikutnya. Saat pasar Jakarta dibuka, BI kembali melakukan intervensi di pasar spot dengan volume besar, menjaga nilai tukar rupiah di bawah level psikologis Rp17.000, tepatnya di Rp16.700. Stabilitas ini memberikan kepercayaan kepada pelaku pasar modal dan saham.

"Ketika pasar Jakarta dibuka dengan volume besar, BI juga masuk ke pasar spot. Hasilnya, nilai tukar rupiah terjaga di bawah Rp17.000, yang merupakan angka psikologis. Ini memberikan kepercayaan kepada pelaku pasar modal dan saham," jelas Harris.

Meskipun IHSG sempat anjlok hingga 9,19 persen pada menit pertama pembukaan perdagangan, kondisi membaik dalam 30 menit berikutnya dan ditutup dengan koreksi sekitar 7 persen. Harris menilai langkah BI memberikan keyakinan kepada investor bahwa dampak kebijakan tarif AS terhadap Indonesia tidak signifikan.

Baca juga:

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Melemah Tembus Rp16.849

Harris juga menekankan bahwa struktur ekonomi Indonesia yang relatif tertutup memberikan keuntungan. Dengan volume perdagangan internasional sekitar 39-41 persen dari PDB, Indonesia tidak terlalu rentan terhadap guncangan eksternal, berbeda dengan negara lain seperti Singapura (326 persen) atau Vietnam (216 persen).

Lebih lanjut, Harris mengingatkan agar BI tidak terus-menerus melakukan intervensi setelah stabilitas tercapai, agar nilai tukar rupiah tidak terlalu kuat.

"Untuk perang dagang, Indonesia relatif imun. Volume perdagangan Indonesia ke AS hanya 10 persen, dibandingkan dengan ekspor ke China sebesar 21 persen. Peran BI adalah menjaga stabilitas mata uang, salah satunya melalui intervensi. Setelah stabil di Rp16.700, BI tidak perlu terus-menerus intervensi, karena rupiah yang terlalu kuat juga tidak baik untuk ekspor," pungkas Harris.

#DPR RI #Dolar AS #Rupiah #Kurs Rupiah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
DPR menyoroti reklamasi Pulau Pari. Sebab, hal itu dinilai bisa merusak ekosistem laut dan mengancam kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
Indonesia
Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal
Musibah tersebut menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya perhatian pemerintah terhadap sarana dan prasarana pendidikan keagamaan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 11 Oktober 2025
Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal
Indonesia
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Rencana penggunaan dana APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny belum menjadi keputusan final.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Indonesia
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Penghapusan tunggakan ini bertujuan membebaskan peserta BPJS dari utang masa lalu
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Indonesia
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Indonesia
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Secara keseluruhan, langkah penghapusan tunggakan ini bukan sekadar upaya untuk meringankan beban finansial
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Indonesia
DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD
Selain itu, tata kelola daerah juga perlu diperbaiki untuk mengatasi kebocoran penerimaan dan belanja
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD
Indonesia
Viral Penipuan Bakery Gluten Free, DPR Minta Badan POM Bertindak Cepat
Tindakan tersebut tidak hanya menyesatkan konsumen, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki alergi atau intoleransi terhadap bahan tertentu.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
Viral Penipuan Bakery Gluten Free, DPR Minta Badan POM Bertindak Cepat
Indonesia
Komisi I DPR Siap Kawal OMSP TNI di UU Baru, Tolak Dwifungsi dan Fokus Tugas Siber
Nantinya, UU yang baru ini menambahkan dua tugas baru
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Komisi I DPR Siap Kawal OMSP TNI di UU Baru, Tolak Dwifungsi dan Fokus Tugas Siber
Indonesia
Tragedi Musala Al-Khoziny Sidoarjo, DPR Minta Polisi Tetapkan Pihak yang Bertanggung Jawab Secara Hukum
Ini kasus menyita perhatian publik dan korbannya banyak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Tragedi Musala Al-Khoziny Sidoarjo, DPR Minta Polisi Tetapkan Pihak yang Bertanggung Jawab Secara Hukum
Bagikan