Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengajukan penambahan anggaran biaya pelaksanaan ibadah haji sebesar Rp 1,5 triliun. Biaya tambahan tersebut imbas dari kebijakan baru pemerintah Arab Saudi yang menaikkan harga paket layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Komisi VIII DPR RI memastikan, penambahan biaya yang diusulkan Kemenag tersebut tidak akan memberatkan calon jemaah haji.
"Jadi, kepada seluruh calon jemaah haji, tidak perlu galau atau risau," kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).
Baca Juga:
DPR Bersama Kemenag Wacanakan Revisi UU BPKH dan UU Haji
Yandri mengatakan, untuk memenuhi penambahan anggaran tersebut bisa disisir dari dua sumber, yaitu dari hasil efisiensi anggaran haji tahun-tahun sebelumnya dan dari adanya nilai manfaat.
"Penambahan biaya pelaksanaan ibadah haji dibebankan ke nilai manfaat yang ada di BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), dan nilai efisiensi pelaksanaan haji-haji sebelumnya mulai tahun 2014 sampai 2019. Itu kita pakai untuk memenuhi peningkatan atau tambahan biaya pelaksanaan ibadah haji," ujarnya.
Selain tidak membebani calon jemaah haji, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini melanjutkan, penambahan biaya haji juga tidak akan membebani APBN.
"Kami sampaikan, 1 rupiah pun tidak akan kita bebankan kepada calon jemaah haji," pungkasnya.
Baca Juga:
Kemenkes Luncurkan Aplikasi Pemantau Kesehatan Jemaah Haji Risiko Tinggi
Adapun dalam kesepakatan terkait sumber dana tambahan biaya operasional haji 2022 sebesar Rp 1.536.637.849.087, rinciannya sebagai berikut:
1. Biaya Masyair jamaah haji reguler dengan jumlah Rp 1.491.625.022.686 (1,4 tirliun) nantinya akan diambil dari dua sumber pembiayaan. Pertama, efisiensi penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp 700.000.000.000 dan kedua, nilai manfaat sebesar Rp 791.625.022.687.
2. Biaya Technical Landing Jamaah Embarkasi Surabaya dengan biaya tambahan yang diperlukan sebesar Rp 25.733.232.000. Tambahan anggaran ini akan bersumber dari efisiensi penyelenggaraan ibadah haji
3. Selisih kurs kontrak penerbangan dengan jumlah tambahan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 19.279.594.400. Adapun, untuk memenuhi tambahan biaya ini akan bersumber dari beberapa aspek seperti, efisiensi valas sebesar Rp 2.000.000.000; safeguarding sebesar Rp 4.000.000.000; efisiensi penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp 13.279.594.400. (Pon)
Baca Juga:
Kementerian Agama Ajukan Tambahan Biaya Operasional Haji Rp 1,5 Triliun
