Mula Akmal
MerahPutih.com - Pemerintah diminta lebih sigap lagi membela hak-hak Pekerja Migran Indonesia atau PMI. Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, pada peringatan Hari Migran Internasional yang jatuh pada kemarin.
"Para PMI ini adalah pahlawan yang menyumbang devisa kurang lebih Rp159,6 triliun per tahun. Pastikan hak-hak PMI ditunaikan serta keamanan mereka sebelum dan sesudah bekerja hingga tiba di tanah air, " kata Netty dalam keterangannya, Senin (19/12).
Baca Juga:
Indonesia Minta Jepang Buka Penempatan PMI Sektor Pariwisata
Selain itu, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pemerintah harus memperluas pelindungan terhadap PMI dengan peningkatan keterampilan bahasa dan sebagainya.
"Berikan jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan lain-lain," ujarnya.
Netty melanjutkan pemerintah melalui BP2MI juga harus merealisasikan komitmen untuk menghapus sindikat penyaluran PMI non prosedural.
"Jangan lagi ada warga negara yang tertipu dengan iming-iming tapi justru keselamatannya terancam," tambahnya.
Baca Juga:
Jokowi Ingatkan Gaji PMI Korsel di Atas Menteri, Pulang Bisa Beli Rumah
Pemerintah diharap dapat memaksimalkan program penanganan pasca PMI pulang ke Indonesia. Ia berharap program tersebut dapat membuat PMI tetap bisa produktif dan mampu menggerakkan ekonomi keluarga.
"Berbagai pelatihan seperti keterampilan, bisnis dan sebagainya harus maksimal diberdayakan. Selain itu juga permudah para pahlawan devisa tersebut dengan pendampingan dan pemberian akses modal yang pembayarannya tidak memberatkan," katanya.
Netty pun meminta pemerintah terlibat proaktif dalam menjaga dan mendampingi keluarga PMI yang sedang bekerja di luar negeri. Pasalnya, banyak para PMI yang pergi ke luar negeri meninggalkan keluarga yang rentan.
Oleh karena itu, kata Netty, pemerintah harus turut andil dalam menjaga ketahanan keluarga PMI dan memastikan anak-anak para PMI tersebut mendapatkan hak akan pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
"Anak-anak Indonesia, apapun latar belakang keluarganya merupakan generasi masa depan. Jangan sampai hanya karena keterbatasan ekonomi, sebagian besar dari mereka justru menjadi generasi yang lemah karena kurangnya pengetahuan dan kesehatan," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
PKS Dukung Gugatan Perdata Kasus PMI Adelina Lisao di Malaysia
